KPK pastikan pembebastugasan 75 pegawai tidak ganggu kinerja
Elshinta
Sabtu, 15 Mei 2021 - 23:13 WIB |
KPK pastikan pembebastugasan 75 pegawai tidak ganggu kinerja
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pembebastugasan 75 pegawai yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak mengganggu kinerja.

"Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut dikatakannya terkait 75 pegawai KPK yang diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Mereka sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kerja-kerja di KPK di seluruh kedeputian dilakukan tidak ada yang individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya," kata Ali.

Ia menyatakan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

"Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut sampai nanti ada keputusan lebih lanjut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Untuk itu, tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut," ujar Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

SK ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 ditandatangani Firli. Untuk salinan yang sah ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin yang tercantum dalam SK tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK panggil tujuh saksi terkait kasus suap eks penyidik Stepanus Robin
Kamis, 17 Juni 2021 - 14:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap t...
KPK konfirmasi saksi pembelian tanah oleh tersangka Nurdin Abdullah
Kamis, 17 Juni 2021 - 13:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi wiraswasta Muh Hasmin Badoa mengenai pembelia...
Pimpinan KPK hadiri permintaan klarifikasi Komnas HAM terkait TWK
Kamis, 17 Juni 2021 - 13:04 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menghadiri permintaan klarifikasi oleh ...
Rizieq Shihab: Replik jaksa hanya berisi kemarahan
Kamis, 17 Juni 2021 - 12:30 WIB
Terdakwa Rizieq Shihab menyatakan, replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk perkara tes usap RS U...
Pemkot-Polres Tanjung Perak Surabaya kerja sama berantas narkoba
Kamis, 17 Juni 2021 - 11:34 WIB
Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak bekerja sama dalam upaya...
Lima instruksi Kapolri berantas premanisme di pelabuhan
Rabu, 16 Juni 2021 - 23:41 WIB
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto terbitkan su...
PN Palembang vonis kurir narkoba asal Riau 20 tahun penjara
Rabu, 16 Juni 2021 - 22:57 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Sumatera Selatan memvonis dua warga Provinsi Riau...
Korlantas Polri bangun seratusan `check point` di zona merah COVID-19
Rabu, 16 Juni 2021 - 22:35 WIB
Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri bersama jajarannya menyebutkan pihaknya dalam masa pande...
BNN musnahkan dua hektare ladang ganja di Aceh
Rabu, 16 Juni 2021 - 22:24 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan dua hektare ladang ganja di kawasan Gunung Seulawah, Keca...
Polda NTT dapati 17 anak di bawah umur bekerja di tempat hiburan malam
Rabu, 16 Juni 2021 - 13:39 WIB
Ditreskrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menemukan 17 anak di bawah umur yang dipekerjakan...
Live Streaming Radio Network