Kemenpan RB dorong RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan
Elshinta
Minggu, 23 Mei 2021 - 17:33 WIB |
Kemenpan RB dorong RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendorong lembaga pemerintah yang berwenang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Kemenpan RB memberi dorongan itu karena RUU PDP diyakini dapat mengurangi dampak peretasan dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat, mengingat belum lama ini 279 juta data pribadi pengguna layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diduga bocor.

“Kementerian PAN RB mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN (aparatur sipil negara, Red) yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan,” kata Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (23/5).

Menurut Tjahjo, penegak hukum masih kesulitan menjatuhkan sanksi pidana yang tegas terhadap oknum pelaku peretasan dan pembocoran data.

Sejauh ini, payung hukum terkait perlindungan data pribadi masih merujuk pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 26 ayat (1). Namun, UU itu belum memberi sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi warga.

Pasal itu mengatur penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus mendapat persetujuan dari pemilik data. Ketentuan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 36 peraturan menteri itu menegaskan bahwa pihak yang menyebarluaskan data pribadi dapat kena sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online.

Terkait dugaan adanya kebocoran data 279 juta pengguna layanan BPJS Kesehatan, Tjahjo mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo) mengusut tuntas kejadian tersebut.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Jadi kampus digital, Menkominfo: STMM Yogyakarta siapkan SDM bertalenta digital
Sabtu, 31 Juli 2021 - 20:23 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) MMTC Yogyakarta m...
Micromine gelar kompetisi mahasiswa secara virtual
Jumat, 30 Juli 2021 - 22:23 WIB
Adanya pandemi covid19 tidak menyurutkan langkah MICROMINE untuk menyelenggarakan agenda tahunan, ya...
Rusia denda Google 3 juta rubel karena langgar UU data pribadi
Jumat, 30 Juli 2021 - 09:58 WIB
Rusia pada hari Kamis (29/7) mendenda Google sebesar 3 juta rubel (sekira 41.017 dolar AS) karena me...
Tiga raksasa teknologi cetak laba gabungan lebih dari Rp700 triliun
Rabu, 28 Juli 2021 - 14:37 WIB
Apple, Microsoft, dan Google Alphabet melaporkan keuntungan gabungan lebih dari 50 miliar dolar AS a...
Pegasus perangkat pengintai pejabat negara via WhatsApp
Minggu, 25 Juli 2021 - 13:02 WIB
Pegasus belakangan ini menjadi perbincangan masyarakat dunia. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macr...
Terapkan digitalisasi perizinan, Menkominfo: Tahun 2020 PNBP capai Rp25,5 triliun
Jumat, 16 Juli 2021 - 15:37 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan layanan perizinan terintegrasi secara digita...
Kominfo dan OJK ingatkan masyarakat waspadai `fintech` bodong
Kamis, 15 Juli 2021 - 16:37 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Asosi...
Kedepankan pelayanan publik digital dalam masa pandemi
Kamis, 15 Juli 2021 - 12:15 WIB
Birokrasi diciptakan sebagai upaya pelaksanaan administrasi dalam pelayanan publik.
 Tingkatkan kualitas konektivitas digital, Menteri Johnny: Kominfo mulai refarming di 9 klaster
Rabu, 14 Juli 2021 - 19:10 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memulai penataan ulang (refarming) Pita Frekuensi Radio ...
BMKG perkuat sistem peringatan dini dengan teknologi HPC terkini
Sabtu, 10 Juli 2021 - 15:48 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan meningkatkan super komputer yang ada denga...
Live Streaming Radio Network