Projo: Kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan mencoreng muka pemerintah 
Elshinta
Kamis, 27 Mei 2021 - 15:36 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Projo: Kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan mencoreng muka pemerintah 
Sumber foto: https://bit.ly/3hY4Qh0/elshinta.com.

Elshinta.com - DPP Projo mempersoalkan kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan yang mengemuka baru-baru ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2021.

“Seperti mencoreng muka sendiri,” kata Roy Abimanyu, Ketua Bidang Teknologi dan Digital DPP Projo, dalam keterangannya pada Kamis (27/5).

Roy menjelaskan sejak data BPJS yang bermasalah itu diunggah pada 12 Mei sampai diributkan di media sosial pada 20 Mei tidak terlihat ada pendeteksian. Padahal pada situs raidforums.com pernah dibagikan kebocoran data pribadi Tokopedia. 

Menurut lulusan Master geopolitique et relations internationales dari Sciences-Po Toulouse, Prancis, ini seharusnya tim keamanan siber BPJS Kesehatan melakukan pemantauan di situs-situs serupa, dan bahkan juga di deep web dan dark web.

“Ancaman kebocoran data pribadi juga adalah realita manajemen reputasi lembaga pelayanan publik, apalagi yang strategis seperti BPJS Kesehatan,” ungkap Roy.

Dia mengingatkan BPJS Kesehatan bahwa ada dua perhatian PROJO dalam kebocoran data pribadi nasabah BPJS Kesehatan dan cara penanganannya.

Pertama, implementasi BPJS Kesehatan adalah penanda penting kesuksesan Presiden Jokowi pada 2014-2019. 

Jerih payah mendorong jutaan masyarakat mengisi data pribadi mereka ke BPJS secara mandiri jangan dicoreng dengan jebolnya data mereka. Pemerintah begitu bekerja keras mendorong masyarakat menjadi pengguna BPJS Kesehatan lewat Program Kartu Indonesia Sehat.

Roy mengatakan bahwa masalah kedua adalah peristiwa kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan terjadi pada momen peringatan Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2021.

“Terus terang saya kecewa dengan pernyataan seorang pejabat yang lembaganya mengalami kebocoran data ini. Masak dibandingkan dengan peristiwa kecopetan,” ujar Roy. 

Dia mengatakan para pembuat kebijakan dan mitra mereka di parlemen perlu berbenah. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Perlu dilakukan perubahan pola koordinasi dan integrasi yang berbeda, sekat-sekat kelembagaan yang ada sekarang terkait dengan pengelolaan data perlu diubah.  

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Roro Esti tolak Anggota DPR dapat fasilitas hotel untuk isoman
Kamis, 29 Juli 2021 - 16:24 WIB
Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menolak dengan tegas adanya kebijakan pemberian fasilitas hote...
Puan Maharani ajak masyarakat  pupuk optimisme hadapi pandemi
Kamis, 29 Juli 2021 - 11:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan membangun optimisme ...
F-NasDem tolak fasilitas isoman hotel bintang tiga
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:00 WIB
Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad M. Ali menegaskan bahwa fraksinya menolak fasilitas isolasi mandiri...
Permudah penanganan Covid-19, Legislatif: Libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:45 WIB
Percepatan penyelesaian penanganan Covid-19 DPR RI Komisi l meminta pemerintah mengevaluasi formulas...
 Dinilai tidak akuntabel, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang dimosi tidak percaya oleh kader 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:13 WIB
Tiga pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat  menyatakan mosi tidak percaya terhadap K...
 Oded sakit, Sekda: Belum pernah ajukan PLT Wali Kota Bandung
Rabu, 28 Juli 2021 - 14:48 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Jawa Barat, Ema Sumarna menyatakan pihaknya belum pernah men...
MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM dan perketat Prokes
Rabu, 28 Juli 2021 - 11:56 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara...
28 Juli 1808: Daendels mengeluarkan peraturan baru
Rabu, 28 Juli 2021 - 06:00 WIB
Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan baru, mengganti residen...
Relawan JoMan kritik fasilitas isoman mewah DPR
Selasa, 27 Juli 2021 - 21:08 WIB
Kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menyediakan fasilitas Isolasi mandiri (isoman) bagi angg...
PDIP gelar tabur bunga peringati Peristiwa Kudatuli
Selasa, 27 Juli 2021 - 17:24 WIB
Pengurus DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga dalam memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 yang ker...
Live Streaming Radio Network