Pakar: TWK bagian upaya pemberantasan korupsi lebih sistematis
Elshinta
Kamis, 27 Mei 2021 - 18:23 WIB |
Pakar: TWK bagian upaya pemberantasan korupsi lebih sistematis
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Pakar Komunikasi Emrus Sihombing menilai alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi agar lebih sistematis.

"Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN menjadikan pemberantasan korupsi di Tanah Air ke depan lebih sistematis atau tertata daripada sebelumnya," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/5).

Apalagi, pengalihan status tersebut juga merupakan hal formal perintah Undang-Undang (UU). Dengan kata lain telah sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN.

Berkenaan dengan munculnya anggapan bahwa KPK dan sejumlah instansi pemerintah telah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait adanya sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK, Emrus tidak melihat adanya pandangan yang berbeda antara presiden dengan lembaga-lembaga tersebut, termasuk KPK.

"Justru berada pada satu orbit untuk maju bersama memberantas korupsi," ujar dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Puan Maharani ajak masyarakat  pupuk optimisme hadapi pandemi
Kamis, 29 Juli 2021 - 11:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan membangun optimisme ...
F-NasDem tolak fasilitas isoman hotel bintang tiga
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:00 WIB
Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad M. Ali menegaskan bahwa fraksinya menolak fasilitas isolasi mandiri...
Permudah penanganan Covid-19, Legislatif: Libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:45 WIB
Percepatan penyelesaian penanganan Covid-19 DPR RI Komisi l meminta pemerintah mengevaluasi formulas...
 Dinilai tidak akuntabel, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang dimosi tidak percaya oleh kader 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:13 WIB
Tiga pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat  menyatakan mosi tidak percaya terhadap K...
 Oded sakit, Sekda: Belum pernah ajukan PLT Wali Kota Bandung
Rabu, 28 Juli 2021 - 14:48 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Jawa Barat, Ema Sumarna menyatakan pihaknya belum pernah men...
MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM dan perketat Prokes
Rabu, 28 Juli 2021 - 11:56 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara...
28 Juli 1808: Daendels mengeluarkan peraturan baru
Rabu, 28 Juli 2021 - 06:00 WIB
Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan baru, mengganti residen...
Relawan JoMan kritik fasilitas isoman mewah DPR
Selasa, 27 Juli 2021 - 21:08 WIB
Kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menyediakan fasilitas Isolasi mandiri (isoman) bagi angg...
PDIP gelar tabur bunga peringati Peristiwa Kudatuli
Selasa, 27 Juli 2021 - 17:24 WIB
Pengurus DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga dalam memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 yang ker...
Rendahnya serapan anggaran Covid-19, DPRD panggil Sekda Propinsi Jateng
Selasa, 27 Juli 2021 - 17:10 WIB
Munculnya polemik rendahnya serapan anggaran Covid-19 di Pemprov Jateng, membuat Pimpinan DPRD meman...
Live Streaming Radio Network