Pimpinan KPK sebut akan lapor ke presiden soal keputusan final pegawai
Elshinta
Kamis, 27 Mei 2021 - 23:36 WIB |
Pimpinan KPK sebut akan lapor ke presiden soal keputusan final pegawai
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/5). ANTARA/Humas KPK

Elshinta.com - Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebut akan memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo soal keputusan final pimpinan soal nasib 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Presiden telah memberikan arahan dan kami telah berdiskusi dengan para pembantu Presiden, asumsinya kehadiran Kemenkumham, Kemenpan-RB, BKN, KASN, LAN adalah organ-organ kepresidenan, sehingga kami yakin beliau-beliau sudah berkomunikasi langsung, melaporkan. Meski begitu setelah selesai ini semua kami pada saatnya akan melaporkan ke presiden," kata Ghufron, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

KPK pada Selasa (25/2) rapat koordinasi membahas nasib 75 pegawai itu bersama Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Lembaga Administrasi Negara. Turut hadir juga pihak asesor dalam TWK itu.

Hasil rapat koordinasi di Gedung BKN itu, diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan dibina sebelum diangkat menjadi ASN, sementara 51 pegawai sisanya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor.

Ke-51 pegawai itu disebut masih berada di KPK hingga November 2021 meski saat ini statusnya sudah non-aktif dan selanjutnya akan diberhentikan.

"Pendapat kami tidak serta-merta hasil TWK tidak menjadi dasar pengangkatan atau peralihan pegawai KPK sebagai ASN, kami tidak serta merta hasil TWK dijadikan dasar maka pada 24 Mei 2021 lalu kami bersama Kemenkumham, Kemenpan-RB, BKN, KASN, LAN meninjau apa yang jadi indikator dasar," katanya.

Ia mengklaim tidak melihat nama-nama ke-75 pegawai itu dan berupaya mengatrol indikator.

"Harapannya 75 itu bisa kembali jadi ASN semua, itu yang kami perjuangkan tapi setelah dibuka ada beberapa 'item' ada yang merah, kuning, hijau, yang kuning dan hijau jadi 24 ada yang bisa dibina," katanya.

Sehingga terhadap ke-24 orang itu, kata dia, akan dibina lebih lanjut berupa bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan.

Ia pun kembali menyinggung bahwa sistem kepegawaian KPK dan sistem kepegawaian ASN berbeda sehingga KPK yang harus menyesuaikan dengan persyaratan agar para pegawainya dapat menjadi ASN.

"Kami berharap semua bisa masuk tapi ternyata tidak semua bisa memenuhi," kata dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polresta Surakarta operasikan pos di Pasar Klewer pada masa PPKM
Kamis, 29 Juli 2021 - 17:00 WIB
Polres Kota Surakarta telah mengoperasikan pos pantau terpadu di Pasar Tradisional Klewer untuk mema...
Masyarakat diminta waspadai pihak-pihak mengaku kerja sama dengan KPK
Kamis, 29 Juli 2021 - 16:48 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat mewaspadai pihak-pihak yang mengaku bekerja sa...
ICW pertanyakan Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara
Kamis, 29 Juli 2021 - 15:20 WIB
Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JP...
KPK: Tuntutan 11 tahun penjara Juliari sesuai fakta persidangan
Kamis, 29 Juli 2021 - 14:46 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosi...
Menkumham: Kebijakan pemerintah bukan untuk kekang masyarakat
Kamis, 29 Juli 2021 - 12:32 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan berbagai kebi...
KPK apresiasi hakim tolak praperadilan tersangka Angin Prayitno Aji
Kamis, 29 Juli 2021 - 11:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selata...
Pemkot Tangerang tak toleransi oknum lakukan pungutan bansos COVID-19
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:57 WIB
Pemerintah Kota Tangerang menyatakan tidak akan menoleransi apabila ada oknum, baik di tingkat RT/RW...
Peretasan kian marak belum gugah pembuat UU percepat bahas RUU PDP
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:45 WIB
Kebocoran data pribadi terulang kembali, kali ini data BRI Life diduga diretas dan dijual di situs g...
29 Juli 1947: TNI-AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:00 WIB
Tepat pada 29 Juli 1947, sekira pukul 05.00 WIB, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) ...
Polri edarkan kembali obat terapi COVID-19 yang disita dari pelaku
Kamis, 29 Juli 2021 - 00:05 WIB
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggunakan wewenangnya untuk mengedarkan kembali barang bukti...
Live Streaming Radio Network