Pakar nilai terlambat ribut soal tes wawasan kebangsaan KPK
Elshinta
Jumat, 28 Mei 2021 - 15:11 WIB |
Pakar nilai terlambat ribut soal tes wawasan kebangsaan KPK
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi menilai terlambat keributan soal tes wawasan kebangsaan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya melihat keributan hari ini sebenarnya itu telat. Keributan-nya baru muncul sekarang. Kenapa saya katakan telat, karena prosesnya sebenarnya mereka sudah paham sejak awal undang-undang ini ditetapkan," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (28/5).

Pasalnya, lanjut dia, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan Undang-Undang KPK yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh pegawai KPK merupakan ASN.

"Ini sudah hampir satu tahun lebih dari 2019 ke 2020 kemudian keluar Peraturan Pemerintah 41/2020. PP ini adalah turunan langsung dari UU 19/2019," ujarnya.

Dalam pasal 6 PP 41/2020 jelas dikatakan bahwa tata cara pengalihan pegawai KPK dari posisi sebelum perubahan untuk menjadi ASN diatur lebih lanjut oleh peraturan KPK.

"Artinya, semua proses itu diserahkan kepada KPK bagaimana pengaturannya kan. Nah, kawan-kawan yang 75 ini masih bagian dari KPK. Kenapa dalam proses pembentukan itu tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi," kata dia.

Ia mengatakan pada pasal 3 peraturan KPK 1/2021 ada lima tahapan untuk menentukan seorang pegawai KPK. Pertama, tahapan penyesuaian jabatan menjadi ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK, selanjutnya pemetaan kesesuaian kompetensi dan kualifikasi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

"Keempat, pengalihan pegawai KPK menjadi PNS dan tahapan terakhir penetapan kelas jabatan. Nah, yang diributkan oleh kawan-kawan ini hanya tahap yang keempat," ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polresta Surakarta operasikan pos di Pasar Klewer pada masa PPKM
Kamis, 29 Juli 2021 - 17:00 WIB
Polres Kota Surakarta telah mengoperasikan pos pantau terpadu di Pasar Tradisional Klewer untuk mema...
Masyarakat diminta waspadai pihak-pihak mengaku kerja sama dengan KPK
Kamis, 29 Juli 2021 - 16:48 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat mewaspadai pihak-pihak yang mengaku bekerja sa...
ICW pertanyakan Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara
Kamis, 29 Juli 2021 - 15:20 WIB
Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JP...
KPK: Tuntutan 11 tahun penjara Juliari sesuai fakta persidangan
Kamis, 29 Juli 2021 - 14:46 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosi...
Menkumham: Kebijakan pemerintah bukan untuk kekang masyarakat
Kamis, 29 Juli 2021 - 12:32 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan berbagai kebi...
KPK apresiasi hakim tolak praperadilan tersangka Angin Prayitno Aji
Kamis, 29 Juli 2021 - 11:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selata...
Pemkot Tangerang tak toleransi oknum lakukan pungutan bansos COVID-19
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:57 WIB
Pemerintah Kota Tangerang menyatakan tidak akan menoleransi apabila ada oknum, baik di tingkat RT/RW...
Peretasan kian marak belum gugah pembuat UU percepat bahas RUU PDP
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:45 WIB
Kebocoran data pribadi terulang kembali, kali ini data BRI Life diduga diretas dan dijual di situs g...
29 Juli 1947: TNI-AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:00 WIB
Tepat pada 29 Juli 1947, sekira pukul 05.00 WIB, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) ...
Polri edarkan kembali obat terapi COVID-19 yang disita dari pelaku
Kamis, 29 Juli 2021 - 00:05 WIB
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggunakan wewenangnya untuk mengedarkan kembali barang bukti...
Live Streaming Radio Network