Polda Metro pastikan usut dugaan korupsi Telkomsel Rp300 miliar
Elshinta
Senin, 31 Mei 2021 - 17:17 WIB |
Polda Metro pastikan usut dugaan korupsi Telkomsel Rp300 miliar
Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro. (HO-Telkomsel)

Elshinta.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memastikan tetap mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada PT Telkomsel yang berpotensi merugikan negara hingga Rp300 miliar, meskipun terjadi pergantian direksi.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus menambahkan pergantian jajaran direksi PT Telkomsel tidak akan mempengaruhi proses penyelidikan.

“Kan kita selidiki dugaan (tindak pidana korupsinya), tidak ada hubungannya (dengan pergantian direksi),” kata Yusri kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin

Dia juga mengatakan hari ini mantan Direktur Utama PT Telkomsel Setyanto Hantoro dan mantan Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Edi Witjara tetap diperiksa sebagai saksi.

Yusri mengatakan Setyanto dan Edi telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi atas temuan dugaan tindak pidana korupsi di Telkomsel.

“Saudara S dan E berdasarkan undangan klarifikasi untuk kita ambil keterangan menyangkut adanya pembiayaan di PT Telkom sebesar Rp300 miliar, hari ini hadir untuk diambil keterangannya diklarifikasi,” ujarnya.

Yusri pun meminta publik agar bersabar menunggu hasil penyelidikan tim penyidik kepolisian.

“Nanti kita tunggu saja hasilnya apa, saat ini masih penyelidikan,” jelas dia.

Lebih lanjut Yusri mengungkapkan penyidik Polda Metro Jaya telah memintai keterangan tujuh orang saksi dalam penyelidikan kasus tersebut.

“Sudah, sambil berjalan saksi diperiksa. Sudah ada 7 saksi diambil keterangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan

"Ada dugaan dana yang dikucurkan Telkom saat itu yang disampaikan masyarakat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya kita klarifikasi, masih proses apakah dana tersebut sesuai dengan apa yang diadukan masyarakat. Nilai kerugian kurang lebih Rp 300 Miliar," ujar Auliansyah di Polda Metro Jaya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Setyanto dipanggil sesuai surat Nomor: B/4381/V/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus dan Edi Witjara sesuai surat Nomor: B/4382/V/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus tertanggal 21 Mei 2021. Dalam surat tersebut, kedua saksi diminta untuk menemui penyidik pada Kamis, 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 WIB.

Dari surat pemanggilan klarifikasi tersebut, penyidik sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan proposal program "sinergi new sales broadband" Telkomsel diduga tidak sesuai penerapannya sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021.

Penyelidikan kasus ini sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1576/V/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus, tanggal 6 Mei 2021. Sementara, penyelidikan kasus ini sebagai tindak lanjut dari laporan informasi Nomor: LI/107/V/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus, tanggal 6 Mei 2021.

Diketahui, Setyanto Hantoro digantikan oleh Hendri Mulya Syam sebagai Direktur Utama PT Telkomsel melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polresta Surakarta operasikan pos di Pasar Klewer pada masa PPKM
Kamis, 29 Juli 2021 - 17:00 WIB
Polres Kota Surakarta telah mengoperasikan pos pantau terpadu di Pasar Tradisional Klewer untuk mema...
Masyarakat diminta waspadai pihak-pihak mengaku kerja sama dengan KPK
Kamis, 29 Juli 2021 - 16:48 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat mewaspadai pihak-pihak yang mengaku bekerja sa...
ICW pertanyakan Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara
Kamis, 29 Juli 2021 - 15:20 WIB
Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JP...
KPK: Tuntutan 11 tahun penjara Juliari sesuai fakta persidangan
Kamis, 29 Juli 2021 - 14:46 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosi...
Menkumham: Kebijakan pemerintah bukan untuk kekang masyarakat
Kamis, 29 Juli 2021 - 12:32 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan berbagai kebi...
KPK apresiasi hakim tolak praperadilan tersangka Angin Prayitno Aji
Kamis, 29 Juli 2021 - 11:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selata...
Pemkot Tangerang tak toleransi oknum lakukan pungutan bansos COVID-19
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:57 WIB
Pemerintah Kota Tangerang menyatakan tidak akan menoleransi apabila ada oknum, baik di tingkat RT/RW...
Peretasan kian marak belum gugah pembuat UU percepat bahas RUU PDP
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:45 WIB
Kebocoran data pribadi terulang kembali, kali ini data BRI Life diduga diretas dan dijual di situs g...
29 Juli 1947: TNI-AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:00 WIB
Tepat pada 29 Juli 1947, sekira pukul 05.00 WIB, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) ...
Polri edarkan kembali obat terapi COVID-19 yang disita dari pelaku
Kamis, 29 Juli 2021 - 00:05 WIB
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggunakan wewenangnya untuk mengedarkan kembali barang bukti...
Live Streaming Radio Network