Hendardi: Pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK mengada-ada
Elshinta
Kamis, 10 Juni 2021 - 14:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Hendardi: Pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK mengada-ada
Sumber foto: https://bit.ly/3x8QbUq/elshinta.com.

Elshinta.com - Pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN bukan saja tidak tepat tetapi juga berkesan mengada-ada karena seperti hanya terpancing irama genderang yang ditabuh 51 pegawai KPK yg tidak lulus TWK atau jumlahnya kurang dari 5,4% pegawai KPK.

Hal itu dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi Elshinta.com, Kamis (10/6).

Hendardi menjelaskan, test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah semata urusan administrasi negara  yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN). Dan hal ini merupakan perintah UU dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN.

“Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana,” kata Hendardi.

Hendardi menilai pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi. Semestinya, kata Hendardi, Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM yg terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN.

“Analoginya, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus apakah mereka bisa otomatis mengadu  ke  Komnas HAM dan langsung diterima dengan  mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM? Dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM, agar Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapapun dengan interes apapun. Komnas HAM harus tetap dijaga dari mandat utamanya sesuai UU untuk mengutamakan menyelesaikan dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of Human Rights),” papar Hendardi.

Menurut Hendardi, dalam persoalan alih status menjadi ASN dimanapun, sangat wajar jika Pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU.  Karena untuk menjadi calon pegawai negeripun memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan.

“Menjadi ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK, namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus (kurang dari 5,4%) yang menuntut diistimewakan,” tegasnya.

Dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi misalnya  seseorang tidak diluluskan (dicurangi/diskriminasi) atau karena  tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya (pelanggaran HAM). “Tapi tentu harus dibuktikan dengan data yang valid,” ujar Hendardi.

Hendardi menyatakan, sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yang tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

“Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dll. tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu,” tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
ICW pertanyakan Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara
Kamis, 29 Juli 2021 - 15:20 WIB
Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JP...
KPK: Tuntutan 11 tahun penjara Juliari sesuai fakta persidangan
Kamis, 29 Juli 2021 - 14:46 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosi...
Menkumham: Kebijakan pemerintah bukan untuk kekang masyarakat
Kamis, 29 Juli 2021 - 12:32 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan berbagai kebi...
KPK apresiasi hakim tolak praperadilan tersangka Angin Prayitno Aji
Kamis, 29 Juli 2021 - 11:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selata...
Pemkot Tangerang tak toleransi oknum lakukan pungutan bansos COVID-19
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:57 WIB
Pemerintah Kota Tangerang menyatakan tidak akan menoleransi apabila ada oknum, baik di tingkat RT/RW...
Peretasan kian marak belum gugah pembuat UU percepat bahas RUU PDP
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:45 WIB
Kebocoran data pribadi terulang kembali, kali ini data BRI Life diduga diretas dan dijual di situs g...
29 Juli 1947: TNI-AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:00 WIB
Tepat pada 29 Juli 1947, sekira pukul 05.00 WIB, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) ...
Polri edarkan kembali obat terapi COVID-19 yang disita dari pelaku
Kamis, 29 Juli 2021 - 00:05 WIB
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggunakan wewenangnya untuk mengedarkan kembali barang bukti...
Polri tangkap enam pelaku penjual tabung APAR jadi tabung oksigen
Rabu, 28 Juli 2021 - 23:54 WIB
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangkap enam orang pelaku penjual tabung Alat Pemadam Api Ri...
Tersangka Asabri Benny Tjockrosaputro dan Heru Hidayat segera disidang
Rabu, 28 Juli 2021 - 23:32 WIB
Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melimpahkan tahap II atas dua berkas perkara tersangka kasus duga...
Live Streaming Radio Network