PPN untuk jasa pendidikan berpotensi menambah angka putus sekolah
Elshinta
Jumat, 11 Juni 2021 - 15:19 WIB |
PPN untuk jasa pendidikan berpotensi menambah angka putus sekolah
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. (ANTARA/Feri Purnama)

Elshinta.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Himmatul Aliyah mengatakan wacana pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan berpotensi menambah angka putus sekolah di Tanah Air.

“Pengenaan pajak pada sektor pendidikan di tengah pandemi akan menambah tinggi angka putus sekolah. Pandemi yang masih berlangsung telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami putus sekolah,” ujar Himmatul di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan pengenaan pajak pendidikan bisa menambah tinggi angka putus sekolah sehingga menurunkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Kondisi demikian tentu paradoks dengan visi pemerintah sendiri, yakni mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju.

Selain itu, pengenaan pajak pada sektor pendidikan akan membuat biaya pendidikan meningkat sehingga akan membebani masyarakat.

“Hal ini tentu akan menciptakan ketidakadilan karena pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif,” terang dia.

Rencana pemerintah mengenakan pajak di sektor pendidikan membuat masyarakat yang dijamin haknya justru dibebankan kewajiban, dan pemerintah yang berkewajiban membiayai tapi justru memungut biaya pendidikan dari rakyat.

“Ini tentu tidak etis sekaligus tidak konstitusional. Jadi jika rencana tersebut diberlakukan dan UU disahkan akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi,” tegas dia.

Pertimbangan matang

Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Andy Soebjakto mengatakan upaya menambah objek pajak harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Andy mengakui pemerintah membutuhkan tambahan sumber pajak bagi kepentingan penyehatan APBN dan keberlangsungan pembangunan adalah perihal yang dapat dipahami oleh publik dan patut didukung.

“Upaya-upaya menambah obyek pajak harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, terutama menyangkut kondisi perekonomian dan keadaan kehidupan rakyat sehari-hari. Filosofi dasarnya adalah "pajak untuk rakyat" bukan "rakyat untuk pajak”,” kata Andy.

Rencana pengenaan PPN untuk sembako adalah adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat. Bukan saja akan menambah beban hidup rakyat, tetapi juga akan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Sembako adalah salah satu yang terpokok dari nafas hidup rakyat. Jika dikenakan PPN, nafas rakyat bisa tersengal-sengal.

“Rencana pengenaan PPN untuk sekolah juga tidak bijak dan tidak tepat. Dengan pengenaan PPN, beban sekolah akan digeser menjadi beban orang tua siswa. Artinya jelas akan menambah beban pendidikan bagi rakyat. Pada sisi yang lain, kebijakan tersebut akan mendorong makin derasnya komersialisasi pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan akses siswa terhadap sekolah-sekolah yang bermutu,” cetus Andy.

PPI mendesak agar rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan sekolah tersebut dibatalkan.

“Keselamatan kehidupan rakyat haruslah diutamakan. Setidak-tidaknya tidak diberi tambahan beban di masa-masa sulit seperti sekarang ini,” imbuh Andy.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
OJK: Jumlah investor di pasar modal meningkat hingga 96 persen
Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:24 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor di pasar modal meningkat luar biasa, yaitu seb...
 IHSG menguat ke 6.134 pada sesi I hari ini 
Selasa, 03 Agustus 2021 - 14:34 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tampil perkasa hingga akhir perdagangan sesi pertama hari i...
Mentan harap penyuluh bantu petani tingkatkan kualitas produksi
Selasa, 03 Agustus 2021 - 13:57 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berharap seluruh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pe...
Mensos minta pemda aktif verifikasi-validasi data penerima bantuan sosial
Selasa, 03 Agustus 2021 - 13:45 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Selasa meminta pemerintah daerah aktif melakukan verifikasi dan...
Surati Jokowi, serikat pekerja nilai privatisasi dan IPO PLN berpotensi langgar konstitusi
Selasa, 03 Agustus 2021 - 13:26 WIB
Serikat Pekerja di sektor ketenagalistrikan yang terdiri dari Serikat Pekerja PT. PLN (PERSERO) atau...
Wali Kota Bandung ajak pelaku ekonomi terus berinovasi dan berkreasi di masa pandemi
Selasa, 03 Agustus 2021 - 13:05 WIB
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengajak seluruh elemen masyarakat terutama pelaku ekonomi unt...
Bupati Temanggung minta pabrik beli hasil panen tembakau petani
Selasa, 03 Agustus 2021 - 12:47 WIB
Bupati juga meminta industri rokok jangan berpolitik dengan pandemi, jangan memanfaatkan situasi cov...
Pemkab Cirebon hapuskan sanksi denda administrasi pembayaran pajak
Selasa, 03 Agustus 2021 - 12:18 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, memberikan penghapusan sanksi denda administrasi ...
Rupiah Selasa pagi menguat 53 poin
Selasa, 03 Agustus 2021 - 09:47 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat 53 poin
IHSG Selasa dibuka menguat 11,45 poin
Selasa, 03 Agustus 2021 - 09:25 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa dibuka menguat 11,45 poin
Live Streaming Radio Network