APTRI minta rencana penerapan PPN sembako dikaji ulang
Elshinta
Jumat, 11 Juni 2021 - 16:28 WIB |
APTRI minta rencana penerapan PPN sembako dikaji ulang
Aksi para petani menolak penerapan PPN terhadap gula petani sebelumnya. (ANTARA/HO-APTRI/elshinta.com)

Elshinta.com - Dewan Pimpinan Nasional, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Kami dengan tegas menolak jika rencana tersebut benar-benar diterapkan karena akan memberatkan kehidupan petani," kata Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin di Kudus, Jumat.

Ia berharap kebijakan tersebut dikaji ulang, terlebih saat ini masih masa pandemi dan situasi perekonomian sedang sulit. Keputusan tersebut akan berimbas ke seluruh Indonesia dan membuat gaduh masyarakat, terutama masyarakat petani.

Dalam draf beleid tersebut, komoditas gula konsumsi menjadi salah satu barang kebutuhan pokok yang dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN, sehingga gula konsumsi akan dikenakan PPN. Sebelum tahun 2017 gula konsumsi sudah dikenakan PPN, namun protes petani tebu dengan unjuk rasa di Jakarta.

Akhirnya, sejak 1 September 2017 gula konsumsi dibebaskan dari PPN. Saat itu petani beralasan  gula termasuk sembako sama seperti beras.

Pengenaan PPN, kata Khabsyin, dipastikan akan merugikan seluruh petani tebu yang ada di Tanah Air karena pengenaan PPN terhadap gula konsumsi pada ujungnya akan menjadi beban petani sebagai produsen.

"Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan. Ini tentu akan berdampak pada harga jual gula tani," ungkapnya.

Misal, saat ini harga jual gula di tingkat petani hanya laku Rp10.500/kg, apabila dikenakan PPN 12 persen maka yang diterima petani tinggal Rp9.240/kg. Sedangkan biaya pokok produksinya mencapai Rp11.500/kg sehingga selisihnya cukup besar. Padahal tahun 2020 gula tani laku Rp11.200/kg tanpa ada PPN.

Dasar pengenaan PPN sembako karena harga pangan naik 50 persen sehingga ada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP), kata Khabsyin, tak berdasar karena sekarang ini harga pangan justru turun.

Contohnya harga gula konsumsi turun dibanding tahun lalu karena impor kebanyakan dan daya beli menurun. Kalaupun terpaksa menarik PPN seharusnya gula milik perusahaan-perusahaan/pabrik gula karena mereka sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), bukannya gula milik petani.

Selama ini petani tebu sudah dihadapkan pada beragam kebijakan yang memberatkan seperti pengurangan subsidi pupuk, rendahnya HPP gula hingga maraknya gula impor yang beredar di pasaran. Hal tersebut sudah membuat petani tebu menjadi tertekan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Aktivitas tambang batu hitam Suwawa Timur ditutup sementara
Jumat, 30 Juli 2021 - 15:36 WIB
Bupati Bone Bolango Hamim Pou beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengamb...
KPPU masih temukan kelangkaan obat terapi COVID-19 di berbagai daerah
Jumat, 30 Juli 2021 - 15:00 WIB
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menemukan kelangkaan obat terapi COVID-19, oksigen ser...
Rupiah Jumat pagi menguat 48 poin
Jumat, 30 Juli 2021 - 09:23 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi...
IHSG Jumat dibuka menguat 15,64 poin
Jumat, 30 Juli 2021 - 09:12 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat, dibuka menguat 15,64 poin
306 KPM warga Tinggarjaya menerima BST Kemensos tahap V dan VI 
Kamis, 29 Juli 2021 - 20:56 WIB
Sebanyak 306 KPM warga desa Tinggarjaya menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap V dan VI sebesar 6...
Dianggap gagal, peternak unggas mandiri minta mentan dan dirjen PKH mundur
Kamis, 29 Juli 2021 - 20:28 WIB
Peternak unggas mandiri meminta Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen Peternakan dan K...
Pupuk non subsidi mahal, pengamat sarankan petani rasional dalam memupuk
Kamis, 29 Juli 2021 - 20:19 WIB
Petani di berbagai daerah mengeluhkan mahalnya harga pupuk non subsidi saat ini. Padahal, kebutuhan ...
Bansos beras di DKI mulai disalurkan Kamis
Kamis, 29 Juli 2021 - 15:45 WIB
Bantuan sosial non tunai (BSNT) dalam bentuk beras di DKI Jakarta bagi warga yang terdampak akibat p...
Rupiah Kamis pagi melemah 2 poin
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:32 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi melemah 2 poin
Penyaluran BLT disambut antusias di Salatiga
Rabu, 28 Juli 2021 - 20:16 WIB
Warga Kota Salatiga, Jawa Tengah antusias mengantre Bantuan Langsung Tunai (BLT)  sebesar Rp 600 ri...
Live Streaming Radio Network