Ketua MPR minta pemerintah batalkan rencana PPN sembako dan pendidikan
Elshinta
Minggu, 13 Juni 2021 - 14:42 WIB |
Ketua MPR minta pemerintah batalkan rencana PPN sembako dan pendidikan
Ketua Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo mengenakan busana Kerawang Gayo pada acara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (1/6/2021). Antara Aceh/HO

Elshinta.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan, yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dia menilai rencana kebijakan tersebut bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan sektor sembako-pendidikan juga sangat berkaitan dengan naik turunnya inflasi.

"Pengenaan pajak PPN, otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikkan inflasi Indonesia," kata kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia mencontohkan, rata-rata per-tahunnya, dari kondisi harga beras saja bisa menyumbang inflasi mencapai 0,13 persen sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila sembako, terutama beras akan dikenakan PPN.

Menurut dia, saat masih rendahnya kualitas pendidikan di berbagai institusi pendidikan negeri, pemerintah seharusnya berterima kasih kepada NU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan institusi pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

Karena itu dia menilai pengenaan PPN terhadap pendidikan, sama saja menegasikan peran NU, Muhammdiyah, dan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki "concern" terhadap pendidikan.

"Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka. Namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan sensitifitas terhadap kondisi rakyat," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai Kementerian Keuangan harus menyadari masih banyak cara menaikkan pendapatan negara tanpa harus memberatkan rakyat terutama memaksimalkan dari potensi yang ada.

Hal itu menurut dia karena hingga akhir April 2021, penerimaan pajak baru mencapai Rp374,9 triliun atau sekitar 30,94 persen dari target total yang mencapai Rp1.229,6 triliun.

"Artinya, masih banyak peluang yang bisa digarap, dengan memaksimalkan potensi pajak yang sudah ada. Sebelum memberatkan rakyat, Kementerian Keuangan harus terlebih dahulu menertibkan jajarannya agar bisa mengejar para pengemplang pajak yang potensinya mencapai ratusan triliun per tahun," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih tetap fokus memulihkan ekonomi sehingga dirinya sangat menyayangkan adanya kegaduhan di masyarakat terkait isu sembako dikenakan PPN.

"Pemerintah benar-benar menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita adalah pemulihan ekonomi dari sisi 'demand side' dan 'supply side'," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (10/6).

Dia menjelaskan, draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR namun belum dibahas sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Terlebih menurut dia, draf RUU KUP bocor dan tersebut ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi "kikuk".

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Puan Maharani ajak masyarakat  pupuk optimisme hadapi pandemi
Kamis, 29 Juli 2021 - 11:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan membangun optimisme ...
F-NasDem tolak fasilitas isoman hotel bintang tiga
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:00 WIB
Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad M. Ali menegaskan bahwa fraksinya menolak fasilitas isolasi mandiri...
Permudah penanganan Covid-19, Legislatif: Libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:45 WIB
Percepatan penyelesaian penanganan Covid-19 DPR RI Komisi l meminta pemerintah mengevaluasi formulas...
 Dinilai tidak akuntabel, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang dimosi tidak percaya oleh kader 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:13 WIB
Tiga pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat  menyatakan mosi tidak percaya terhadap K...
 Oded sakit, Sekda: Belum pernah ajukan PLT Wali Kota Bandung
Rabu, 28 Juli 2021 - 14:48 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Jawa Barat, Ema Sumarna menyatakan pihaknya belum pernah men...
MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM dan perketat Prokes
Rabu, 28 Juli 2021 - 11:56 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara...
28 Juli 1808: Daendels mengeluarkan peraturan baru
Rabu, 28 Juli 2021 - 06:00 WIB
Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan baru, mengganti residen...
Relawan JoMan kritik fasilitas isoman mewah DPR
Selasa, 27 Juli 2021 - 21:08 WIB
Kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menyediakan fasilitas Isolasi mandiri (isoman) bagi angg...
PDIP gelar tabur bunga peringati Peristiwa Kudatuli
Selasa, 27 Juli 2021 - 17:24 WIB
Pengurus DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga dalam memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 yang ker...
Rendahnya serapan anggaran Covid-19, DPRD panggil Sekda Propinsi Jateng
Selasa, 27 Juli 2021 - 17:10 WIB
Munculnya polemik rendahnya serapan anggaran Covid-19 di Pemprov Jateng, membuat Pimpinan DPRD meman...
Live Streaming Radio Network