Pengamat menilai pembelian aset Asabri-Jiwasraya rawan digugat
Elshinta
Minggu, 13 Juni 2021 - 23:35 WIB |
Pengamat menilai pembelian aset Asabri-Jiwasraya rawan digugat
Petugas memasang penutup di dekat kendaraan sitaan milik tersangka kasus dugaan korupsi PT ASABRI (Persero) di Kantor Pusat PT ASABRI (Persero), Cawang, Jakarta, Sabtu (12/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

Elshinta.com - Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pembelian aset Asabri-Jiwasraya yang dilelang rawan digugat.

"Apalagi belum ada putusan pengadilan yang menyatakan barang tersebut sebagai hasil dari kejahatan atau barang bukti yang dapat diserahkan kepada negara. Jadi tidak sah," ujar Fickar dikutip dari siaran pers di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, jika ke depan hasil lelang itu terjadi sengketa maka bisa terjadi perubahan status barang bukti itu tidak diserahkan kepada negara.

Ia mengatakan penyitaan benda yang sudah ada yang dijadikan barang-barang bukti sebelum tempus atau waktu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana baik dalam perkara Tipikor maupun dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah bertentangan dengan hukum sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana barang yang bersangkutan disita.

"Artinya jaksa penuntut umum (JPU) harus mengembalikannya kepada terdakwa atau terpidana," katanya.

JPU sebagai eksekutor perkara pidana pun harus bertanggung jawab karena telah menjual aset tersebut.

"Jika nantinya pengadilan memutuskan 'mengembalikan' aset kepada yang berhak, yakni terdakwa, artinya JPU harus membeli kembali barang bukti yang telanjur sudah dijual," ujarnya.

Pembeli barang lelang itu pun wajib sukarela untuk menyerahkan barang milik terdakwa tersebut.

"JPU harus membeli kembali barang bukti yang sudah dijual. Kecuali terdakwa tidak masalah hanya menerima uang hasil penjualan barang lelang tersebut," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Petugas ungkap penyelundupan sabu dari luar tembok Lapas Kedungpane
Selasa, 03 Agustus 2021 - 16:58 WIB
Petugas Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, mengungkap upaya penyelundupan narkotika jen...
Dewan Pengawas KPK gelar sidang etik untuk Lili Pintauli
Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:12 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua K...
Mabes Polri serahkan pemeriksaan donasi Akidi Tio ke Polda Sumsel
Selasa, 03 Agustus 2021 - 13:37 WIB
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menyerahkan pemeriksaan perkara donasi Rp 2...
Polda Sumsel pulangkan empat keluarga Akidi Tio
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:51 WIB
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memulangkan empat orang anggota keluarga almarhum Akidi Tio usai ...
Pemkot Depok larang warga gelar lomba 17 Agustus yang undang kerumunan
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:18 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mengimbau kepada warga Depok untuk tidak menyelenggarakan ...
KPK jelaskan konstruksi perkara jerat Rudy Hartono I sebagai tersangka
Senin, 02 Agustus 2021 - 23:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Direktur PT Aldira B...
Pemkab Gunung Kidul tidak masukkan Gunung Sewu sebagai `geopark`
Senin, 02 Agustus 2021 - 21:09 WIB
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak akan memasukkan keberadaan stat...
Pelaku pencurian bugil di Cafe Niaga Banjarmasin ditangkap polisi
Senin, 02 Agustus 2021 - 08:00 WIB
Tim Gabungan yang terdiri dari Ops Jatanras Sat Reskrim Polresta Banjarmasin, Resmob Polda Kalsel, T...
Berkas perkara kasus selebgram Aceh dilimpahkan ke Kejari Lhokseumawe
Minggu, 01 Agustus 2021 - 20:48 WIB
Selebgram Aceh, Herlin Kenza Bersama Tim  kuasa Hukum  Razman Arif Nasution medatangI Markas Polis...
Puan: Tindak tegas mafia obat COVID-19
Minggu, 01 Agustus 2021 - 11:00 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat Kepolisian menindak tegas mafia obat COVID-19 karena negar...
Live Streaming Radio Network