Masyarakat Desa Suban minta Menteri LHK tinjau ulang jalan batubara
Elshinta
Senin, 14 Juni 2021 - 13:37 WIB |
Masyarakat Desa Suban minta Menteri LHK tinjau ulang jalan batubara
Masyarakat bersama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sako Suban siapkan surat selamatkan hutan alam dataran rendah. ANTARA/Yudi Abdullah

Elshinta.com - Masyarakat Desa Sako Suban, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar meninjau izin pembukaan hutan untuk jalan tambang batubara PT Marga Bara Jaya.

Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari, Leko  Noprinata di Palembang, Senin, mengatakan, izin pembuatan jalan tambang batu bara yang akan membelah hutan alam dataran rendah membuat masyarakat menjadi resah, sehingga perlu ditinjau ulang.

Impian masyarakat mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan hutan menjadi hilang setelah diterbitkannya surat keputusan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pembangunan jalan tambang batubara.

Rencana pembukaan jalan angkut batu bara milik PT.Marga Bara Jaya yang dengan izin SK.816/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 yang diterbitkan pada 17 Oktober 2019, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pembangunan jalan angkut batubara dan penetapan areal kerja IPPKH melalui SK.5663/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 akan membelah hutan alam dataran rendah ini.

Masyarakat Desa Sako Suban, keberatan terhadap rencana pembangunan jalan angkut batubara sepanjang 92 KM dan lebar 60 M tersebut melintasi kawasan hutan alam.

Jika hutan alam dilintasi jalan angkut tambang batu bara akan memicu terjadi perambahan, pembalakan bahkan kebakaran hutan yang dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi intensitasnya.

Selain terdapat hutan alam dataran rendah, sisi lain Desa Sako Suban sebagai hunian bagi Suku Kubu dan kelompok Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan.

Melihat besarnya dampak negatif izin pembukaan jalan batu bara di kawasan Desa Sako Suban, izin tersebut perlu ditinjau ulang dengan menggeser ke kawasan desa lain yang tidak termasuk dalam kawasan hutan alam dataran rendah.

Berkenaan akan dibukanya hutan alam tersebut menjadi jalan tambang batu bara, pada 8 Juni 2021 perwakilan masyarakat Desa Sako Suban melalui Formaphsi (Forum masyarakat penyelamat hutan Sumsel-Jambi)
mengirimkan surat kepada Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang isinya permohonan untuk mengalihkan atau mengeser jalan angkut batubara PT Marga Bara Jaya (MBJ) agar tidak membelah hutan alam.

Pembuatan jalan diarahkan ke dekat pemukiman masyarakat (berbatasan dengan APL) Dusun I dan Dusun II Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin karena bisa bermanfaat sebagai akses transportasi bagi masyarakat serta berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat desa tersebut, kata dia berharap.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Petugas ungkap penyelundupan sabu dari luar tembok Lapas Kedungpane
Selasa, 03 Agustus 2021 - 16:58 WIB
Petugas Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, mengungkap upaya penyelundupan narkotika jen...
Dewan Pengawas KPK gelar sidang etik untuk Lili Pintauli
Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:12 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua K...
Mabes Polri serahkan pemeriksaan donasi Akidi Tio ke Polda Sumsel
Selasa, 03 Agustus 2021 - 13:37 WIB
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menyerahkan pemeriksaan perkara donasi Rp 2...
Polda Sumsel pulangkan empat keluarga Akidi Tio
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:51 WIB
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memulangkan empat orang anggota keluarga almarhum Akidi Tio usai ...
Pemkot Depok larang warga gelar lomba 17 Agustus yang undang kerumunan
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:18 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mengimbau kepada warga Depok untuk tidak menyelenggarakan ...
KPK jelaskan konstruksi perkara jerat Rudy Hartono I sebagai tersangka
Senin, 02 Agustus 2021 - 23:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Direktur PT Aldira B...
Pemkab Gunung Kidul tidak masukkan Gunung Sewu sebagai `geopark`
Senin, 02 Agustus 2021 - 21:09 WIB
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak akan memasukkan keberadaan stat...
Pelaku pencurian bugil di Cafe Niaga Banjarmasin ditangkap polisi
Senin, 02 Agustus 2021 - 08:00 WIB
Tim Gabungan yang terdiri dari Ops Jatanras Sat Reskrim Polresta Banjarmasin, Resmob Polda Kalsel, T...
Berkas perkara kasus selebgram Aceh dilimpahkan ke Kejari Lhokseumawe
Minggu, 01 Agustus 2021 - 20:48 WIB
Selebgram Aceh, Herlin Kenza Bersama Tim  kuasa Hukum  Razman Arif Nasution medatangI Markas Polis...
Puan: Tindak tegas mafia obat COVID-19
Minggu, 01 Agustus 2021 - 11:00 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat Kepolisian menindak tegas mafia obat COVID-19 karena negar...
Live Streaming Radio Network