Saksi sebut Ihsan Yunus dapat proyek penanganan COVID-19 di Kemensos
Elshinta
Senin, 14 Juni 2021 - 15:00 WIB |
Saksi sebut Ihsan Yunus dapat proyek penanganan COVID-19 di Kemensos
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat orang saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/6) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Elshinta.com - Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial M Syafii Nasution mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari fraksi PDI-Perjuangan Ihsan Yunus mendapat proyek penanganan COVID-19 senilai Rp54,43 miliar.

"Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) no 6 saudara mengatakan 'Selanjutnya saudara Ihsan Yunus mendapatkan total paket sebesar Rp54.430.150.000 yang terdiri dari paket-paket sebagai berikut sebagaimana dalam tabel nomor 1 nama paket pengadaan bantuan penanganan COVID-19 PT DS Solution', apa keterangan ini betul?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

"Betul," jawab Syafii.

Syafii menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19.

Dalam BAP tersebut, Syaffi menjelaskan pada Maret 2020, tidak lama setelah ia dilantik sebagai direktur PSKBA, Ihsan Yunus datang ke ruangannya.

Dalam BAP tersebut diterangkan bahwa Syafii kenal Ihsan Yunus sebagai wakil ketua Komisi VIII DPR RI dari fraksi PDIP, kebetulan Komisi VIII adalah komisi yang membawahi pengawasan Kemensos dan Syafii juga beberapa kali hadir dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan melihat Ihsan Yunus memimpin RDP.

"Saat itu beliau menyampaikan ke saya bahwa beliau barusan berkunjung dari ruang Pak Menteri Juliari Batubara dan sudah berbicara terkait paket-paket pengadaan bantuan COVID-19. Saat itu beliau menyampaikan bahwa beliau bermaksud mengerjakan beberapa paket pengadaan bantuan bencana COVID-19 yang ada di direktorat yang saya pimpin, Direktorat PSKBA," ungkap jaksa Ikhsan membacakan BAP milik Syafii.

Selanjutnya menurut Syafii, Ihsan Yunus bertanya kepada dirinya apa saja kegiatan dan paket pengadaan yang ada di direktorat PSKBA

"Saat itu saya langsung menyatakan siap dan langsung mengiyakan permintaan beliau dikarenakan saya mengetahui bahwa saudara Ihsan Yunus memang sangat dekat dengan Pak Menteri Juliari Batubara dan saya juga mengetahui bahwa saudara Ihsan Yunus sering bertamu ke ruangan Pak Menteri," tambah jaksa Ikhsan.

Pada saat di direktorat PSKBA ada paket paket pengadaan penunjang alat-alat penanggulangan wabah COVID-19 seperti masker, disinfektan, sarung tangan, dan alat pelindung diri (APD).

"Saya sampaikan secara umum paket paket pengadaan yang ada di direktorat kami kepada Ihsan Yunus. Selanjutnya saya langsung memanggil staf-staf saya yaitu saudara Matheus Joko Santoso dan Deni dan langsung saya sampaikan agar mereka langsung mengurus administrasinya terkait paket-paket pengadaan milik Pak Ihsan Yunus," terang jaksa Ikshan.

Menurut Syafii, secara teknis paket-paket pekerjaan milik Ihsan Yunus tersebut kemudian dikerjakan oleh staf atau operator yang mengurus paket-paket pengadaan milik Ihsan Yunus di Kemensos yaitu Agustri Yogasmara alias Yogas dan Iman Ikram yang merupakan adik kandung Ihsan Yunus.

"Bener nih saksi?" tanya jaksa Ikhsan

"Benar," jawab Syafii.

Syafii lalu melaporkan hal tersebut ke Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin.

"Pepen Nazaruddin kemudian memerintahkan saya untuk mengikuti saja karena beliau orangnya menteri," ungkap jaksa Ihsan.

Jaksa KPK juga menyebutkan paket-paket yang berasal dari kuota milik Ihsan Yunus yang diterangkan oleh Syafii dalam BAP no 6 yaitu:

1. Paket sembako 5.000 paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp1 miliar
2. Paket sembako 45 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp9 miliar
3. Paket sembako 55 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp11 miliar
4. Paket sembako 10 ribu paket PT Cyber Teknologi Nusantara dengan nilai kontrak Rp2 miliar
Sehingga total paketnya adalah Rp23 miliar

"Seluruh paket diurus Yogas dan Iman Ikram ya? Betul ya?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Syafii.


Dalam sidang sebelumnya disebutkan bahwa untuk pengadaan 1,9 juta paket bansos sembako COVID-19 tahap 7-12 yaitu 1 juta paket dimiliki oleh Ketua Komisi III DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Herman Hery, sebesar 400 ribu paket dimiliki Ihsan Yunus, 200 ribu paket dimiliki Juliari Batubara dan 300 ribu dikoordinasikan oleh Kabiro Umum Kemensos Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) bansos COVID-19 dengan istilah Bina Lingkungan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Petugas ungkap penyelundupan sabu dari luar tembok Lapas Kedungpane
Selasa, 03 Agustus 2021 - 16:58 WIB
Petugas Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, mengungkap upaya penyelundupan narkotika jen...
Dewan Pengawas KPK gelar sidang etik untuk Lili Pintauli
Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:12 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua K...
Mabes Polri serahkan pemeriksaan donasi Akidi Tio ke Polda Sumsel
Selasa, 03 Agustus 2021 - 13:37 WIB
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menyerahkan pemeriksaan perkara donasi Rp 2...
Polda Sumsel pulangkan empat keluarga Akidi Tio
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:51 WIB
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memulangkan empat orang anggota keluarga almarhum Akidi Tio usai ...
Pemkot Depok larang warga gelar lomba 17 Agustus yang undang kerumunan
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:18 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mengimbau kepada warga Depok untuk tidak menyelenggarakan ...
KPK jelaskan konstruksi perkara jerat Rudy Hartono I sebagai tersangka
Senin, 02 Agustus 2021 - 23:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Direktur PT Aldira B...
Pemkab Gunung Kidul tidak masukkan Gunung Sewu sebagai `geopark`
Senin, 02 Agustus 2021 - 21:09 WIB
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak akan memasukkan keberadaan stat...
Pelaku pencurian bugil di Cafe Niaga Banjarmasin ditangkap polisi
Senin, 02 Agustus 2021 - 08:00 WIB
Tim Gabungan yang terdiri dari Ops Jatanras Sat Reskrim Polresta Banjarmasin, Resmob Polda Kalsel, T...
Berkas perkara kasus selebgram Aceh dilimpahkan ke Kejari Lhokseumawe
Minggu, 01 Agustus 2021 - 20:48 WIB
Selebgram Aceh, Herlin Kenza Bersama Tim  kuasa Hukum  Razman Arif Nasution medatangI Markas Polis...
Puan: Tindak tegas mafia obat COVID-19
Minggu, 01 Agustus 2021 - 11:00 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat Kepolisian menindak tegas mafia obat COVID-19 karena negar...
Live Streaming Radio Network