Pegawai KPK tetap minta akses untuk delapan kelengkapan TWK
Elshinta
Kamis, 17 Juni 2021 - 18:12 WIB |
Pegawai KPK tetap minta akses untuk delapan kelengkapan TWK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron tiba di Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa

Elshinta.com - Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan tetap meminta akses terhadap delapan kelengkapan TWK kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ada delapan poin yang diminta pegawai dalam surat permohonan keterbukaan informasi tersebut," kata perwakilan pegawai Budi Agung Nugroho di Jakarta, Kamis.

Delapan kelengkapan yang diminta adalah:
1. Hasil Asesmen TWK yang meliputi Tes IMB (Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas), Tes Tertulis dan Tes Wawancara;
2. Kertas Kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen (untuk semua tahapan tes) yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Metodologi penilaian
b. Kriteria penilaian
c. Rekaman/hasil wawancara
d. Analisa Assesor/pewawancara
e. Saran dari Assesor/pewawancara;
3. Dasar/acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK;
4. Dasar/acuan penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Asesmen TWK;
5. Dasar/acuan penentuan dan penunjukan Assessor/pewawancara;
6. Data-data yang diberikan oleh KPK kepada Assessor/pewawancara, berikut alasan pemberian dan/ atau dasar hukumnya;
7. Kertas Kerja Assessor/pewawancara;
8. Berita Acara Penentuan Lulus atau Tak Lulus oleh Assessor/ Pewawancara;

"Melihat dari karakteristik data yang diminta seharusnya tak butuh waktu lama untuk berkoordinasi dengan BKN sebagai pihak penyelenggara TWK. Apalagi, seharusnya semua data
tersebut sudah tersedia bahkan sebelum TWK berlangsung," tambah Budi.

Menurut Budi, penyerahan data tersebut telah dilakukan di Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pada 27 April 2021.

Selanjutnya berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf g, Perjanjian kerja sama antara KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penyelenggaraan TWK, maka KPK berhak untuk memanfaatkan seluruh hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai, laporan pelaksanaan kegiatan TWK dan seluruh data dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan TWK tanpa perlu meminta persetujuan BKN.

"Kecuali, landasan hukum, dan sertifikat asesor yang seharusnya ada sebelum TWK dibuat 'back date' seperti Nota Kesepahaman antara BKN dan KPK dalam pelaksanaan TWK," tutur Budi.

Budi menegaskan bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum dan BKN sebagai lembaga yang mengatur manajemen kepegawaian negara tidak sepatutnya menyelenggarakan hal-hal yang melawan hukum.

Perwakilan pegawai KPK lain, Novariza mengatakan ia curiga akan adanya manipulasi-manipulasi lanjutan yang akan dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

"Bagaimana bisa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di depan Ombudsman RI yang tengah memeriksa tentang maladministrasi, tanpa malu mengakui adanya kontrak kerja sama yang sengaja dibuat 'back date'," ucap Novariza.

Apalagi karena sejak awal proses TWK direncanakan dan dilaksanakan diduga banyak manipulasi terjadi.

"Permintaan keterbukaan informasi yang diminta pegawai juga dirasa sangat lamban dan bertele-tele. Tidak seperti proses munculnya pasal TWK dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai dimana KPK bisa cepat dalam berkoordinasi pengundangan hanya berlangsung 1 hari, maka permintaan hasil TWK pegawai seharusnya bisa lebih cepat dari itu," ujar Novariza.

Dalam lembar Perkom Nomor 1 Tahun 2021 diketahui tanggal penetapan dan pengundangan berlangsung dalam satu hari yang sama yakni 27 Januari 2021. Belakangan diketahui, kontrak swakelola antara KPK dan BKN dalam pelaksanaan TWK juga dibuat pada 27 Januari 2021.

"Prosesnya kilat sehingga cenderung mencurigakan tapi giliran kami meminta hasil prosesnya lamban sekali," ungkap Novariza.

Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan data hasil TWK yang diterima KPK merupakan data kolektif.

"Sedangkan data yang diminta pemohon merupakan data pribadi masing-masing pemohon sehingga sudah seharusnya KPK berkoordinasi dengan BKN dalam rangka pemenuhan permohonan tersebut. Terlebih, informasi dan data mengenai pelaksanaan TWK tidak sepenuhnya dalam penguasaan KPK," kata Ali

KPK pun berharap kepada pihak-pihak tertentu agar terlebih dulu memahami substansi-nya secara utuh, agar tidak merugikan masyarakat dengan menyampaikan tuduhan dan asumsi yang keliru di ruang publik.

"Masukan dan kritikan yang membangun bagi KPK tentu merupakan penyemangat untuk terus bekerja menjadi lebih baik lagi dengan berdasar pada ketentuan peraturan yang berlaku," ucap Ali.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polres Lombok Tengah tangani kasus manipulasi surat keterangan PCR
Senin, 26 Juli 2021 - 18:55 WIB
Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menangani kasus sejumlah pelaku yang te...
Polresta Banyumas kurangi titik penyekatan selama perpanjangan PPKM
Senin, 26 Juli 2021 - 11:30 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas mengurangi titik penyekatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Te...
Pemkot Kupang ancam sanksi pidana untuk pelanggar prokes
Senin, 26 Juli 2021 - 11:19 WIB
Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,  mengancam akan memberikan sanksi pidana pelanggar pro...
Polda Sumsel tangkap 31 pengedar narkoba
Senin, 26 Juli 2021 - 10:57 WIB
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selama bulan Juli 2021 mengungkap 34 kasus narkoba dengan menangk...
26 Juli 1950: Bubarnya angkatan perang Hindia Belanda
Senin, 26 Juli 2021 - 06:00 WIB
Pada 26 Juli 1950, KNIL dinyatakan bubar dengan penyerahan kepemimpinan Dir Cornelis Buuman van Vree...
Polda Riau gagalkan selundupan sabu 3 kg asal Malaysia
Minggu, 25 Juli 2021 - 00:05 WIB
Kapal Cepat Lancang Kuning Polda Riau saat berpatroli di Perairan Desa Kedabu Rapat, Kepulauan Meran...
Polri pastikan video demo rusuh pada Sabtu 24 Juli 2021 adalah hoaks
Sabtu, 24 Juli 2021 - 23:10 WIB
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan video dengan narasi demonstrasi serentak yang berla...
Ganjil-genap di Kota Bogor untuk turunkan mobilitas masyarakat
Sabtu, 24 Juli 2021 - 22:59 WIB
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan kebijakan ganjil-genap kendaraan ...
Novel Baswedan: saya khawatir Dewan Pengawas KPK dikelabui
Sabtu, 24 Juli 2021 - 20:47 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan menyampaikan kekhawatiran mengenai Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dikel...
Orang tua wajib buatkan akte kelahiran agar anak miliki hak sipil
Sabtu, 24 Juli 2021 - 20:13 WIB
Orang tua wajib membuatkan akte kelahiran bagi anaknya setelah lahir agar sang buah hati memiliki ja...
Live Streaming Radio Network