Survei: Mayoritas publik anggap Pancasila-UUD 1945 tak boleh diubah
Elshinta
Minggu, 20 Juni 2021 - 21:02 WIB |
Survei: Mayoritas publik anggap Pancasila-UUD 1945 tak boleh diubah
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan mayoritas publik atau warga Indonesia menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh diubah atas alasan apapun.

"Sekitar 68,2 warga setuju dengan pendapat Pancasila dan UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik," kata Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando, dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD", secara daring di Jakarta, Minggu (20/6).

Sementara itu, lanjut dia, hanya 7 persen warga menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 perlu diubah agar Indonesia menjadi lebih baik.

Menurut Ade, temuan ini menunjukkan rakyat Indonesia merasa tidak perlu lagi ada upaya mengamandemen UUD 1945 seperti yang dilakukan MPR di masa-masa awal reformasi.

"Mayoritas rakyat menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 saat ini sudah yang terbaik," ujar Ade.

Oleh karena itu, kata dia, adanya narasi untuk mengamandemen kembali UUD 1945 pada dasarnya tidak sejalan dengan pendapat rakyat.

"Misalnya belakangan ini terdengar adanya wacana agar dilakukan perubahan isi UUD 1945 tentang pemilihan presiden, masa jabatan presiden, ataupun peran DPD," ujar Ade.

Wacana tentang perubahan ketetapan-ketetapan dalam UUD 1945 tersebut juga tidak sejalan dengan mayoritas pendapat masyarakat bahwa UUD 1945 seharusnya dianggap sudah final saat ini.

Menurut Ade, survei ini menunjukkan tingginya komitmen sikap rakyat untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wakil Ketua MPR: Pemerintah tepat perpanjang PPKM
Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:06 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan...
Mendagri terbitkan tiga instruksi perpanjangan PPKM level 4
Selasa, 03 Agustus 2021 - 06:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Senin, menerb...
Bupati Tangerang: Mendagri instruksikan pilkades serentak ditunda
Senin, 02 Agustus 2021 - 21:31 WIB
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavia mengeluarkan Ins...
Wakil Ketua MPR optimistis pemerintah tunaikan kewajiban COVID-19
Senin, 02 Agustus 2021 - 14:04 WIB
Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid optimistis pemerintah bisa menunaikan kewajiban sesuai amana...
Bupati Kabupaten Anambas positif COVID-19
Senin, 02 Agustus 2021 - 12:58 WIB
Bupati Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Abdul Haris terkonfirmasi positif COVID-19...
Bantuan keuangan parpol Kota Magelang capai Rp568 juta
Minggu, 01 Agustus 2021 - 18:25 WIB
Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Mag...
Pandemi, anggota DPR: Jangan bergantung kepada impor obat-obatan
Sabtu, 31 Juli 2021 - 23:27 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan bahwa kebijakan yang ada seharusnya membuat In...
Kasau resmikan Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan
Jumat, 30 Juli 2021 - 19:34 WIB
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meresmikan Satuan Udara Pencarian da...
Kementerian PANRB tetapkan ambang batas SKD CPNS 2021
Jumat, 30 Juli 2021 - 15:12 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan nilai ambang ba...
30 Juli 1923: Lahirnya pemimpin besar PKI
Jumat, 30 Juli 2021 - 06:00 WIB
Dipa Nusantara Aidit atau D.N. Aidit dikenal sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ri...
Live Streaming Radio Network