Analis politik ingatkan era Orde Baru soal masa jabatan presiden
Elshinta
Senin, 21 Juni 2021 - 17:11 WIB |
Analis politik ingatkan era Orde Baru soal masa jabatan presiden
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono mengingatkan pengalaman pada masa pemerintahan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto kepada sejumlah pihak yang bermaksud mengubah konstitusi dengan menambah masa jabatan presiden.

"Kalangan akademisi dan media massa sebagai penjaga demokrasi harus memastikan bahwa sistem demokrasi yang ada di dalam konstitusi harus ditegakkan," kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Senin (21/6).

Teguh Yuwono mengemukakan hal itu terkait dengan pernyataan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari di sejumlah media yang menjelaskan alasan pembentukan Komunitas Jokowi-Prabowo 2024. Keberadaan sukarelawan ini muncul, karena ada ide dan gagasan dari berbagai kalangan agar Presiden Jokowi bisa menjabat hingga 3 periode.

Teguh Yuwono lantas mengingatkan mereka bahwa bangsa ini pernah punya pengalaman ketika pemerintahan Pak Harto (sapaan akrab Jenderal Besar H.M. Soeharto) tidak ada pembatasan masa bakti sebagai presiden, kemudian bermasalah ke mana-mana.

"Jadi, tidak boleh ada pemikiran-pemikiran, misalnya, mengubah konstitusi dengan menambah masa jabatan presiden," kata Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip Semarang ini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wakil Ketua MPR: Pemerintah tepat perpanjang PPKM
Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:06 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan...
Mendagri terbitkan tiga instruksi perpanjangan PPKM level 4
Selasa, 03 Agustus 2021 - 06:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Senin, menerb...
Bupati Tangerang: Mendagri instruksikan pilkades serentak ditunda
Senin, 02 Agustus 2021 - 21:31 WIB
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavia mengeluarkan Ins...
Wakil Ketua MPR optimistis pemerintah tunaikan kewajiban COVID-19
Senin, 02 Agustus 2021 - 14:04 WIB
Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid optimistis pemerintah bisa menunaikan kewajiban sesuai amana...
Bupati Kabupaten Anambas positif COVID-19
Senin, 02 Agustus 2021 - 12:58 WIB
Bupati Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Abdul Haris terkonfirmasi positif COVID-19...
Bantuan keuangan parpol Kota Magelang capai Rp568 juta
Minggu, 01 Agustus 2021 - 18:25 WIB
Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Mag...
Pandemi, anggota DPR: Jangan bergantung kepada impor obat-obatan
Sabtu, 31 Juli 2021 - 23:27 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan bahwa kebijakan yang ada seharusnya membuat In...
Kasau resmikan Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan
Jumat, 30 Juli 2021 - 19:34 WIB
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meresmikan Satuan Udara Pencarian da...
Kementerian PANRB tetapkan ambang batas SKD CPNS 2021
Jumat, 30 Juli 2021 - 15:12 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan nilai ambang ba...
30 Juli 1923: Lahirnya pemimpin besar PKI
Jumat, 30 Juli 2021 - 06:00 WIB
Dipa Nusantara Aidit atau D.N. Aidit dikenal sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ri...
Live Streaming Radio Network