BPKP NTB rilis kerugian korupsi jagung senilai Rp27,35 miliar
Elshinta
Selasa, 22 Juni 2021 - 17:23 WIB |
BPKP NTB rilis kerugian korupsi jagung senilai Rp27,35 miliar
Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. ANTARA/Dhimas B.P.

Elshinta.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis hasil penghitungan kerugian negara melalui Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB dalam kasus korupsi pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017, dengan nilai mencapai Rp27,35 miliar.

"Total kerugiannya mencapai Rp27,35 miliar, dengan rincian Rp15,43 miliar dari PT SAM, dan dari PT WBS Rp11,92 miliar," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, di Mataram, Selasa.

Terkait dengan asal-usul munculnya nilai kerugian tersebut, Dedi enggan menjelaskan secara lengkap. Dalam gambaran umum, dia hanya mengungkapkan bahwa kerugian negara muncul dari penilaian benih jagung yang tidak memenuhi sertifikasi.

"Jadi hitungannya itu ada dari sertifikat yang salah atau palsu. Ada juga (sertifikat) yang duplikat dan ada juga yang tidak bersertifikat. Kemudian SP2D (surat perintah pencairan dana) dengan sertifikat juga tidak sesuai," ujarnya lagi.

Namun, Dedi kembali mengingatkan bahwa hasil audit dari tim ahli ini tidak menggugurkan temuan Inspektorat Jenderal (Itjen) Pertanian yang nilainya mencapai Rp22,1 miliar.

"Untuk kerugian versi lama itu (temuan Itjen Pertanian) tetap diperhitungkan. Karena metode hitungnya yang berbeda, kalau versi sebelumnya dengan sampling, kalau dari BPKP ini populasinya. Jadi akan diakumulasikan semua dalam berkas," ujarnya pula.

Proyek pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017 ini berasal dari program budi daya jagung skala nasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI.

Provinsi NTB saat itu mendapat kuota tanam seluas 400.805 hektare dengan target panen 380.765 hektare. Pengadaannya tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB, dengan anggaran mencapai Rp48,256 miliar dari jumlah pengadaan skala nasional yang nilainya Rp170 miliar.

Penyalurannya dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama dengan anggaran Rp17,256 miliar dilaksanakan oleh pemenang proyek dari PT Sinta Agro Mandiri (SAM), dan tahap kedua senilai Rp31 miliar oleh PT Wahana Banu Sejahtera (WBS).

Dalam proses penanganannya, empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB berinisial HF yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek, dan IWW, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jagung tahun 2017.

Selanjutnya dua orang dari pihak perusahaan penyedia benih, yakni Direktur PT WBS berinisial LIH, dan Direktur PT SAM berinisial AP.

Dengan dugaan telah melakukan pemufakatan jahat dalam proyek nasional ini, keempatnya dikenakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Petugas ungkap penyelundupan sabu dari luar tembok Lapas Kedungpane
Selasa, 03 Agustus 2021 - 16:58 WIB
Petugas Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, mengungkap upaya penyelundupan narkotika jen...
Dewan Pengawas KPK gelar sidang etik untuk Lili Pintauli
Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:12 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua K...
Mabes Polri serahkan pemeriksaan donasi Akidi Tio ke Polda Sumsel
Selasa, 03 Agustus 2021 - 13:37 WIB
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menyerahkan pemeriksaan perkara donasi Rp 2...
Polda Sumsel pulangkan empat keluarga Akidi Tio
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:51 WIB
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memulangkan empat orang anggota keluarga almarhum Akidi Tio usai ...
Pemkot Depok larang warga gelar lomba 17 Agustus yang undang kerumunan
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:18 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mengimbau kepada warga Depok untuk tidak menyelenggarakan ...
KPK jelaskan konstruksi perkara jerat Rudy Hartono I sebagai tersangka
Senin, 02 Agustus 2021 - 23:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Direktur PT Aldira B...
Pemkab Gunung Kidul tidak masukkan Gunung Sewu sebagai `geopark`
Senin, 02 Agustus 2021 - 21:09 WIB
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak akan memasukkan keberadaan stat...
Pelaku pencurian bugil di Cafe Niaga Banjarmasin ditangkap polisi
Senin, 02 Agustus 2021 - 08:00 WIB
Tim Gabungan yang terdiri dari Ops Jatanras Sat Reskrim Polresta Banjarmasin, Resmob Polda Kalsel, T...
Berkas perkara kasus selebgram Aceh dilimpahkan ke Kejari Lhokseumawe
Minggu, 01 Agustus 2021 - 20:48 WIB
Selebgram Aceh, Herlin Kenza Bersama Tim  kuasa Hukum  Razman Arif Nasution medatangI Markas Polis...
Puan: Tindak tegas mafia obat COVID-19
Minggu, 01 Agustus 2021 - 11:00 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat Kepolisian menindak tegas mafia obat COVID-19 karena negar...
Live Streaming Radio Network