Ini respon pengacara Juliari soal pengajuan JC PPK bansos 
Elshinta
Selasa, 22 Juni 2021 - 20:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Ini respon pengacara Juliari soal pengajuan JC PPK bansos 
Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Terdakwa kasus dugaan suap Bansos, Matheus Joko Santoso (MJS) terus melempar tanggung jawabnya ke mantan Mensos Juliari Batubara (JB) terkait perkara dugaan korupsi bansos Sembako Covid-19 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bahkan Matheus mengaku sebagai korban sehingga mengajukan JC alias Justice Collaborator.

Alasan Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut dia hanya menjalankan perintah Mensos Juliari Piter Batubara.

"MJS seharusnya dihukum dengan hukuman tinggi dan permohonannya dikesampingkan. Dengan cara seperti ini orang tidak akan dengan mudah dan gampang seolah-olah mencari perlindungan, seolah-olah adalah korban. Kalau tidak ada OTT, dia (MJS) sudah memegang uang cukup banyak hampir Rp14 miliar. Sedangkan yang lain tidak ada yang pegang uang," ujar Maqdir Ismail, Selasa (22/6).

Maqdir menambahkan, permohonan JC yang diajukan Matheus  hanya untuk mengundang perhatian dan melempar kesalahan. Jelas-jelas, kata Maqdir, para saksi vendor bansos mengungkap telah dipalak MJS pada beberapa persidangan sebelumnya.

"Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai JC, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," tegasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin. 

Maqdir mengungkapkan, di banyak negara umumnya saksi mahkota digunakan untuk membongkar perkara atau kejahatan terorganisir dan tidak mudah pembuktiannya.

Tapi Maqdir menyebut, perkara dugaan suap bansos Covid-19 adalah perkara yang mudah dan buktinya cukup jelas. Matheus Joko Santoso tertangkap tangan dengan bukti uang yang nyata serta hasil penyadapan.

MJS justru merupakan aktor sebenarnya dari kasus dugaan suap Bansos di Kemensos. Bahkan, dia tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
 
Maqdir juga menyebutkan bahwa dari BAP dan keterangan saksi, MJS dan Daning Saraswati juga terlibat hubungan asmara dengan cara hidup dan kesusilaan yang tidak sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia.

Penjelasan Maqdir Ismail tersebut diperkuat oleh kesaksian terpidana Harry Van Sidabukke (HVS), pada saat persidangan MJS, yang mengungkap fakta bahwa MJS dan Daning Saraswati memiliki kedekatan personal. 
MJS pernah memperkenalkan Daning sebagai istri muda (tanpa ikatan pernikahan) kepada Hary Van Sidabuke (HVS).

Secara terpisah dalam persidangan MJS dan HVS sendiri juga pernah disebutkan bahwa MJS memberikan modal sebesar 3 miliar rupiah untuk pendirian PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) – salah satu vendor “akal-akalan” dalam proyek bansos yang dimliki oleh Daning.

Selain memperoleh modal usaha untuk mendirikan PT RPI, Daning juga mendapat “jatah” rumah di daerah Cakung Jakarta Timur, mobil Toyota Vios dan Toyota Cross, dan safe deposit box  BRI senilai 1,8 miliar rupiah.

Di persidangan terpidana HVS sebelumnya juga terungkap fakta bahwa HVS tidak pernah memberikan komitmen fee kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Dia mengakui, permintaan fee hanya datang atau inisiatif dari MJS. Oleh karena itu, Maqdir menegaskan MJS jelas-jelas terus berupaya menyembunyikan kejahatannya dengan melempar tanggung jawab.

"Saksi seperti MJS ini adalah saksi yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah orang mau cari kekayaan dan hidup bersenang-senang, kemudian melemparkan tanggung jawab ke atasan. Makanya saya katakan ini adalah saksi durhaka," tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Petugas ungkap penyelundupan sabu dari luar tembok Lapas Kedungpane
Selasa, 03 Agustus 2021 - 16:58 WIB
Petugas Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, mengungkap upaya penyelundupan narkotika jen...
Dewan Pengawas KPK gelar sidang etik untuk Lili Pintauli
Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:12 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua K...
Mabes Polri serahkan pemeriksaan donasi Akidi Tio ke Polda Sumsel
Selasa, 03 Agustus 2021 - 13:37 WIB
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menyerahkan pemeriksaan perkara donasi Rp 2...
Polda Sumsel pulangkan empat keluarga Akidi Tio
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:51 WIB
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memulangkan empat orang anggota keluarga almarhum Akidi Tio usai ...
Pemkot Depok larang warga gelar lomba 17 Agustus yang undang kerumunan
Selasa, 03 Agustus 2021 - 08:18 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mengimbau kepada warga Depok untuk tidak menyelenggarakan ...
KPK jelaskan konstruksi perkara jerat Rudy Hartono I sebagai tersangka
Senin, 02 Agustus 2021 - 23:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Direktur PT Aldira B...
Pemkab Gunung Kidul tidak masukkan Gunung Sewu sebagai `geopark`
Senin, 02 Agustus 2021 - 21:09 WIB
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak akan memasukkan keberadaan stat...
Pelaku pencurian bugil di Cafe Niaga Banjarmasin ditangkap polisi
Senin, 02 Agustus 2021 - 08:00 WIB
Tim Gabungan yang terdiri dari Ops Jatanras Sat Reskrim Polresta Banjarmasin, Resmob Polda Kalsel, T...
Berkas perkara kasus selebgram Aceh dilimpahkan ke Kejari Lhokseumawe
Minggu, 01 Agustus 2021 - 20:48 WIB
Selebgram Aceh, Herlin Kenza Bersama Tim  kuasa Hukum  Razman Arif Nasution medatangI Markas Polis...
Puan: Tindak tegas mafia obat COVID-19
Minggu, 01 Agustus 2021 - 11:00 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat Kepolisian menindak tegas mafia obat COVID-19 karena negar...
Live Streaming Radio Network