Pengamat: Deklarasi referendum Jokowi tiga periode langgar konstitusi
Elshinta
Rabu, 23 Juni 2021 - 12:56 WIB |
Pengamat: Deklarasi referendum Jokowi tiga periode langgar konstitusi
Dokumentasi suasana deklarasi Komite Referendum NTT Jokowi tiga periode, di Kupang, Senin lalu (21/6). ANTARA/Kornelis Kaha

Elshinta.com - Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana, Jhon Tuba Helan, menilai, deklarasi referendum agar Presiden Jokowi kembali memimpin untuk periode ketiga kalinya adalah melanggar konstitusi.

"Deklarasi itu sudah jelas melanggar konstitusi karena di dalam konstitusi sudah mengatur secara jelas bahwa presiden itu hanya boleh memimpin 2 x 5 tahun dan undang-undang mengatur itu," katanya, kepada ANTARA di Kupang, Rabu.

Ia menyatakan ini menanggapi deklarasi komite referendum NTT Jokowi tiga periode yang digelar di Kupang, Senin lalu (21/6).

Ia bilang, rumusannya ada pada pasal 7 UUD 1945, bahwa presiden menjabat lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan maka tidak diijinkan lagi untuk mencalonkan diri pada periode ketiga.

"Tetapi jika ada orang atau kelompok tertentu menginginkan agar Presiden Joko Widodo menjabat di tahun (periode) ketiga maka saya katakan sekali lagi sudah jelas melanggar konstitusi," ujar dia.

Namun jika ada yang menginginkan agar kepemimpinan presiden itu lebih dari dua periode, misalnya menjadi tiga tahun, empat periode, atau juga presiden seumur hidup maka harus ubah dulu konstitusi.

Untuk mengubah konstitusi tegas dia tidak bisa melalui deklrasi referendum tetapi dibahas terlebih dahulu di MPR dan membutuhkan waktu yang lama.

"Saat ini masanya reformasi bukan Orde Baru, sehingga tidak ada namanya mengubah konstitusi melalui referendum. Lagi pula pada era reformasi ini perubahan konstitusi bukan lagi diberikan kepada rakyat tetapi dibahas MPR," kata dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
30 Juli 1923: Lahirnya pemimpin besar PKI
Jumat, 30 Juli 2021 - 06:00 WIB
Dipa Nusantara Aidit atau D.N. Aidit dikenal sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ri...
Roro Esti tolak Anggota DPR dapat fasilitas hotel untuk isoman
Kamis, 29 Juli 2021 - 16:24 WIB
Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menolak dengan tegas adanya kebijakan pemberian fasilitas hote...
Puan Maharani ajak masyarakat  pupuk optimisme hadapi pandemi
Kamis, 29 Juli 2021 - 11:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan membangun optimisme ...
F-NasDem tolak fasilitas isoman hotel bintang tiga
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:00 WIB
Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad M. Ali menegaskan bahwa fraksinya menolak fasilitas isolasi mandiri...
Permudah penanganan Covid-19, Legislatif: Libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:45 WIB
Percepatan penyelesaian penanganan Covid-19 DPR RI Komisi l meminta pemerintah mengevaluasi formulas...
 Dinilai tidak akuntabel, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang dimosi tidak percaya oleh kader 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:13 WIB
Tiga pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat  menyatakan mosi tidak percaya terhadap K...
 Oded sakit, Sekda: Belum pernah ajukan PLT Wali Kota Bandung
Rabu, 28 Juli 2021 - 14:48 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Jawa Barat, Ema Sumarna menyatakan pihaknya belum pernah men...
MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM dan perketat Prokes
Rabu, 28 Juli 2021 - 11:56 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara...
28 Juli 1808: Daendels mengeluarkan peraturan baru
Rabu, 28 Juli 2021 - 06:00 WIB
Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan baru, mengganti residen...
Relawan JoMan kritik fasilitas isoman mewah DPR
Selasa, 27 Juli 2021 - 21:08 WIB
Kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menyediakan fasilitas Isolasi mandiri (isoman) bagi angg...
Live Streaming Radio Network