Anggota KPU ajukan uji materi soal putusan DKPP final mengikat
Elshinta
Rabu, 23 Juni 2021 - 15:34 WIB |
Anggota KPU ajukan uji materi soal putusan DKPP final mengikat
Anggota KPU RI Arief Budiman (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Elshinta.com - Anggota KPU RI Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota KPU RI Arief Budiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan permohonan tersebut telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor tanda terima Mahkamah Konstitusi Nomor 2091/PAN.MK/VI/2021.

"Pada pokoknya permohonan pengujian Undang‑Undang ini terkait ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat," kata Arief.

Para Pemohon, lanjutnya, juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa “putusan” DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan.

Menurut dia, akibat adanya norma dalam pasal‑pasal yang menjadi objek permohonan, tidak saja merugikan hak konstitusional para pemohon tetapi juga telah merenggut hak asasi manusia para pemohon yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga harkat dan martabat serta hak asasi para pemohon menjadi tercederai karena pelaksanaan pasal tersebut oleh DKPP.

Keberadaan pasal yang sampai saat ini masih menjadi dalil DKPP atau setidaknya oleh sejumlah anggota DKPP yang ternyata dipergunakan untuk tidak mengakui Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU yang sah, meskipun telah ada Putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Kepres tindak lanjut atas putusan DKPP.

Menurutnya terhadap putusan PTUN Jakarta, Presiden juga tidak melakukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, identitas sebagai penjahat etika seolah‑olah selalu dilekatkan kepada Evi Novida yang dalam beberapa pernyataan publik disampaikan oleh Ketua DKPP, meskipun fakta persidangan sama sekali tidak mendukung hal itu.

Kemudian, lanjut dia kerugian konstitusional juga dialami dirinya karena diputuskan melanggar etika, oleh sebab tindakannya mendampingi Evi Novida di PTUN Jakarta.

Tindakan tersebut sesungguhnya merupakan salah satu perwujudan hak dalam rangka untuk memastikan anggotanya dalam semangat kolektif kolegial mendapatkan hak atas pengadilan yang adil.

Hal itu juga sekaligus merupakan duty of care atau semacam kewajiban untuk memperdulikan sesama kolega atau anggota dari sebuah kelembagaan dari kewajiban seorang pimpinan.

Pengujian atas norma putusan DKPP yang final dan mengikat itu sudah pernah dilakukan uji materiil sebelumnya, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU‑XI/2013 pada 3 April 2014.

MK menyatakan dalam putusan a quo bahwa sifat final dan mengikat atas putusan DKPP tidak sama dengan lembaga peradilan, tetapi harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan bawaslu.

Para pemohon dalam petitumnya juga memohonkan agar frasa "putusan" DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah "keputusan", oleh karena DKPP adalah organ tata usaha negara sebagaimana putusan MKRI Nomor 115/PHPU.D‑XII/2013.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wakil Ketua MPR: Pemerintah tepat perpanjang PPKM
Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:06 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan...
Mendagri terbitkan tiga instruksi perpanjangan PPKM level 4
Selasa, 03 Agustus 2021 - 06:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Senin, menerb...
Bupati Tangerang: Mendagri instruksikan pilkades serentak ditunda
Senin, 02 Agustus 2021 - 21:31 WIB
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavia mengeluarkan Ins...
Wakil Ketua MPR optimistis pemerintah tunaikan kewajiban COVID-19
Senin, 02 Agustus 2021 - 14:04 WIB
Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid optimistis pemerintah bisa menunaikan kewajiban sesuai amana...
Bupati Kabupaten Anambas positif COVID-19
Senin, 02 Agustus 2021 - 12:58 WIB
Bupati Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Abdul Haris terkonfirmasi positif COVID-19...
Bantuan keuangan parpol Kota Magelang capai Rp568 juta
Minggu, 01 Agustus 2021 - 18:25 WIB
Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Mag...
Pandemi, anggota DPR: Jangan bergantung kepada impor obat-obatan
Sabtu, 31 Juli 2021 - 23:27 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan bahwa kebijakan yang ada seharusnya membuat In...
Kasau resmikan Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan
Jumat, 30 Juli 2021 - 19:34 WIB
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meresmikan Satuan Udara Pencarian da...
Kementerian PANRB tetapkan ambang batas SKD CPNS 2021
Jumat, 30 Juli 2021 - 15:12 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan nilai ambang ba...
30 Juli 1923: Lahirnya pemimpin besar PKI
Jumat, 30 Juli 2021 - 06:00 WIB
Dipa Nusantara Aidit atau D.N. Aidit dikenal sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ri...
Live Streaming Radio Network