Ekonom sebut pemerintah tidak akan sampai gagal bayar utang
Elshinta
Sabtu, 26 Juni 2021 - 15:37 WIB |
Ekonom sebut pemerintah tidak akan sampai gagal bayar utang
Petugas menata tumpukan uang dolar AS di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

Elshinta.com - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan utang pemerintah memang naik signifikan dan menimbulkan kekhawatiran sebagaimana disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi utang itu dinilai tidak akan sampai pada tahap gagal bayar.

"Saya rasa memang iya utang kita naiknya melonjak drastis. Kita tidak pernah memiliki utang secara rasio PDB setinggi ini, tapi kalau dibandingkan banyak negara kita memang jauh lebih aman. Jadi, saya tidak melihat ini sebagai ancaman bahwa kita akan mendekati gagal bayar," ujar Riefky di Jakarta, Sabtu.

Per Mei 2021, utang pemerintah Indonesia meningkat 22 persen menjadi Rp6.418,15 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp5.258,7 triliun.

Sementara, rasio utang pemerintah per Mei 2021 mencapai 40,49 persen, melonjak dibandingkan posisi Mei 2020 lalu 32,09 persen.

Menurut Riefky, utang pemerintah memang meningkat selama masa pandemi karena mendesaknya berbagai kebutuhan untuk menangani krisis kesehatan dan juga berbagai program perlindungan dan bantuan sosial untuk menjaga agar dampak pandemi terhadap masyarakat dan badan usaha yang rentan tidak terlalu parah.

"Permasalahannya ini kita harus membahasnya dalam konteks yang sesuai. Memang betul di satu sisi utang Pemerintah Indonesia ini naik melampaui kondisi-kondisi sebelum adanya pandemi, tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, utang kita melonjaknya tidak yang paling parah. Bahkan, banyak negara yang utangnya sampai di atas 100 persen dari GDP-nya atau mendekati 100 persen. Kita masih 40 persen. Ini pun juga sebelum pandemi kita jauh lebih rendah dari negara lain," kata Riefky.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, rasio defisit dan utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, namun trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai oleh pemerintah.

BPK menyebutkan indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) antara lain rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen juga melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen.

Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen. Selain itu, indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27 persen melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411-Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen.

"Apa yang disampaikan BPK itu betul, tapi saya rasa belum komplit atau belum utuh. Satu, iya utang kita meningkat, tapi yang tidak disampaikan oleh BPK, utang Indonesia sebagian besar itu utang jangka panjang. Jadi, kita tidak bicara kita gagal bayar setahun dua tahun, ini adalah utang yang memang jatuh temponya 30 sampai 50 tahun," ujar Riefky.

Riefky menambahkan utang pemerintah tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau usahanya terganggu karena pandemi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Utang juga digunakan untuk berbagai program strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan juga membuat lapangan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kemampuan membayar utang Indonesia juga akan meningkat.

"Jadi, saya rasa ini isunya juga perlu didudukkan sesuai dengan konteksnya. Bahwa ini untuk kebutuhan yang urgent iya, bahwa ini tidak ada cara lain, iya, karena saat ini penerimaan pemerintah sangat tertekan selama pandemi. Namun, bahwa ini adalah utang yang bukan jatuh tempo dalam waktu dekat, itu juga perlu disampaikan," kata Riefky.

Meski demikian, Riefky mengingatkan utang pemerintah harus dikelola secara sangat hati-hati dan disiplin, serta publik juga harus terus memantau pengelolaan utang pemerintah tersebut.

Ia menilai selama utang pemerintah digunakan untuk kebutuhan yang produktif seperti menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, tidak akan menjadi masalah ke depannya. Risiko gagal bayar pun juga tampaknya kemungkinan kecil akan terjadi.

"Saya juga perlu tekankan ini sangat jauh, saya rasa ini bahkan tidak akan mungkin terjadi gagal bayar. Artinya, kalau kita melihat kondisi pandemi ini, ada 50 lebih negara yang utangnya jauh lebih parah dari Indonesia. Kalau kita sampai melihat Indonesia gagal bayar, berarti kita sudah sampai di tahap melihat 50 negara lain ini sudah mengalami gagal bayar. Saya rasa ini skenario yang sangat kecil kemungkinannya akan terjadi," ujar Riefky.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Menteri: Saat ini momentum terbaik bangun baterai kendaraan listrik
Jumat, 17 September 2021 - 19:28 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut saat ini ...
 Wali Kota Magelang harap warga kreatif gunakan bantuan sosial tunai
Jumat, 17 September 2021 - 16:55 WIB
Sebanyak 67 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Magelang menerima bantuan sosial tunai (BST) dar...
 Gubernur NTT: Sertipikat kepemilikan tanah terus didorong untuk pertumbuhan ekonomi
Jumat, 17 September 2021 - 16:25 WIB
Pertumbuhan ekonomi NTT harus menjadi satu perencanaan dengan sertipikat kepemilikan lahan. Maka den...
Perumda Tirta Raharja akui debit air alami penurunan
Jumat, 17 September 2021 - 16:13 WIB
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, Jawa Barat tetap mengede...
BPJS Ketenagakerjaan gandeng Ombudsman Jawa Timur tingkatkan pelayanan
Jumat, 17 September 2021 - 15:37 WIB
Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik serta memberikan kenyamanan dan transparansi, BPJS Keten...
Pemerintah resmi perpanjang diskon PPnBM hingga Desember 2021
Jumat, 17 September 2021 - 10:30 WIB
Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM D...
Rupiah Jumat pagi melemah 15 poin
Jumat, 17 September 2021 - 09:48 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah 15 poin
IHSG Jumat dibuka melemah 11,06 poin
Jumat, 17 September 2021 - 09:35 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat dibuka melemah 11,06 poin
Wamendag ajak pengusaha Cirebon manfaatkan perjanjian dagang RI-Eropa
Kamis, 16 September 2021 - 16:40 WIB
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengajak pengusaha Cirebon, Jawa Barat untuk memanfaatkan p...
Belasan ton bawang merah ke Papua menumpuk di Semau
Kamis, 16 September 2021 - 16:05 WIB
Sebanyak 12 ton bawang merah milik para petani di pulau Semau, Kabupaten Kupang kini tak bisa dipasa...
Live Streaming Radio Network