Pemerintah usulkan WP Badan lapor rugi dikenai PPh minimum 1 persen
Elshinta
Senin, 05 Juli 2021 - 15:02 WIB |
Pemerintah usulkan WP Badan lapor rugi dikenai PPh minimum 1 persen
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam tangkapan layar ketika pemaparan kinerja APBN per Mei 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa (16/6/2020). ANTARA/Dewa Wiguna.

Elshinta.com - Pemerintah mengusulkan pengenaan Alternative Minimum Tax (AMT) atau pajak penghasilan (PPh) minimum dengan tarif sebesar 1 persen bagi Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan rugi melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Dari statistik yang kami miliki ada semacam tren bahwa WP yang melaporkan rugi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Rapat Panja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Suryo menyatakan hal ini dilakukan mengingat adanya tren jumlah WP Badan yang berturut-turut melaporkan rugi sehingga tidak pernah membayar PPh Badan atau membayar dengan jumlah sangat kecil namun tetap beroperasi bahkan mengembangkan usaha di Indonesia.

Oleh sebab itu, Suryo menuturkan pengenaan AMT atau PPh minimum ini diusulkan untuk mengatur dan menangkal penghindaran-penghindaran pajak dengan sistem seperti demikian dan untuk memberi rasa keadilan kepada WP yang patuh dalam menghitung pajak terutang.

“Ini di antaranya akibat cost yang tinggi karena transfer mispricing. Ini menjadi trigger bagi kami untuk menangkal penghindaran pajak dengan model seperti ini,” ujarnya.

Dalam RUU KUP Pasal 31 F intinya AMT berperan sebagai safeguard dengan mengenakan pajak sebesar 1 persen dari penghasilan bruto terhadap WP Badan yang melaporkan rugi atau yang memiliki PPh badan terutang kurang dari 1 persen dari penghasilannya.

Penghasilan ini didapat baik dari kegiatan usaha maupun luar kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya terkait dan tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh final dan bukan objek pajak.

Meski demikian, Suryo memastikan tidak semua WP Badan yang melaporkan rugi akan dikenai AMT karena ada beberapa kriteria WP yang dikecualikan dari aturan ini seperti WP Badan yang belum berproduksi secara komersial.

Kemudian WP Badan yang secara natural mengalami kerugian misalnya terkena dampak COVID-19 serta WP Badan yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti tax holiday.

“Jadi tidak seluruh WP Badan. Ini yang kita atur seperti apa nanti,” tegasnya.

Sebagai informasi, WP Badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat yaitu dari 5.199 WP pada 2012-2016 menjadi 9.496 WP pada 2015-2019.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bupati minta bencana di Minahasa Tenggara tidak dieksploitasi
Jumat, 24 September 2021 - 13:11 WIB
Bupati Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, James Sumendap meminta masyarakat tidak mengeksploitasi be...
Rupiah Jumat pagi melemah 7 poin
Jumat, 24 September 2021 - 10:30 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah 7 poin
IHSG Jumat dibuka melemah 0,43 poin
Jumat, 24 September 2021 - 10:18 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat dibuka melemah 0,43 poin
Sri Mulyani: Ekonomi RI tumbuh 3,1 persen selama Januari-Agustus 2021
Kamis, 23 September 2021 - 19:05 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 3,1 persen sel...
Menkeu ingatkan belanja mayoritas pemda lebih rendah dari transfer
Kamis, 23 September 2021 - 17:17 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa realisasi belanja mayoritas pemer...
Kementerian diminta tindak lanjuti pertemuan Presiden dengan peternak
Kamis, 23 September 2021 - 13:39 WIB
Kalangan peternak unggas meminta lembaga terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdaganga...
Rupiah Kamis pagi menguat 3 poin
Kamis, 23 September 2021 - 09:59 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi menguat 3 poin
IHSG Kamis dibuka menguat 9,38 poin
Kamis, 23 September 2021 - 09:48 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis dibuka menguat 9,38 poin
Indef: Kebijakan RPIM akan sasar perbankan yang berfokus ke UMKM
Rabu, 22 September 2021 - 22:30 WIB
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan kebijakan Rasi...
Atasi sejumlah masalah, peternak uggas perkuat konsolidasi
Rabu, 22 September 2021 - 19:14 WIB
Sekjen (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara) PPUN Kadma Widjaya menyebut pihaknya bersama perwakil...
Live Streaming Radio Network