Pemerintah akan tunjuk pihak lain untuk pungut pajak dalam RUU KUP
Elshinta
Senin, 05 Juli 2021 - 15:25 WIB |
Pemerintah akan tunjuk pihak lain untuk pungut pajak dalam RUU KUP
Pegawai melayani wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Jakarta, Rabu (31/3/2021). . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Elshinta.com - Pemerintah akan menunjuk pihak lain di luar penjual dan pembeli sebagai pemotong atau pemungut pajak yang kebijakannya akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Ini mengenai penunjukan pihak lain yang bukan pelaku transaksi secara langsung,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Rapat Panja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Suryo menyatakan selama ini pemungut atau pemotong pajak berasal dari pihak yang melakukan transaksi namun seiring perkembangan ternyata transaksi usaha saat ini tidak mempertemukan antara penyedia barang atau jasa dengan penerima.

Transaksi atau pembayarannya saat ini cenderung dilakukan melalui pihak lain dengan menggunakan media atau sarana transaksi elektronik sehingga perkembangan ini harus diatur lebih lanjut.

“Saat ini ada situasi mungkin ada pihak ketiga atau keempat yang ikut proses transaksi seperti transaksi di platform e-commerce atau transaksi fintech,” ujarnya.

Di sisi lain, hal ini tidak terdapat di dalam Undang-Undang KUP yang telah ada sehingga pemerintah ingin memperluas pemotong pajak baik PPh, PPN, dan PTE melalui RUU KUP Pasal baru 32 A.

Suryo memastikan dalam Pasal baru 32 A RUU KUP nantinya pemerintah dapat menetapkan pihak lain seperti penyedia sarana transaksi elektronik sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Ia menjelaskan pengaturan saat ini dalam Pasal 22 dan 23 PPh serta PPh Final secara umum pemungutan atau pemotongan pajak dilakukan oleh penjual atau pembeli yaitu untuk PPh oleh badan, industri tertentu atau instansi pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 16A UU PPN, PPN dipungut oleh pembeli tertentu yakni instansi pemerintah dan BUMN.

“Kita akan menunjuk walaupun mereka tidak terlibat secara langsung tapi dapat memungut atau memotong PPN, PPh, PTE atas nama pemerintah Indonesia dan disetorkan kepada negara,” jelasnya.

Suryo menyatakan sebenarnya penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi elektronik telah dilakukan melalui UU Nomor 20 Tahun 2020 sehingga ini akan diperluas agar memiliki basis pajak yang cukup.

Untuk PPN PMSE pemungutan PPN dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk atas penjualan produk digital dari luar negeri kepada konsumen dalam negeri melalui UU Nomor 2 tahun 2020.

“Ini salah satu klausula yang kami sertakan supaya kita memiliki basis cukup,” tegasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Menteri: Saat ini momentum terbaik bangun baterai kendaraan listrik
Jumat, 17 September 2021 - 19:28 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut saat ini ...
 Wali Kota Magelang harap warga kreatif gunakan bantuan sosial tunai
Jumat, 17 September 2021 - 16:55 WIB
Sebanyak 67 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Magelang menerima bantuan sosial tunai (BST) dar...
 Gubernur NTT: Sertipikat kepemilikan tanah terus didorong untuk pertumbuhan ekonomi
Jumat, 17 September 2021 - 16:25 WIB
Pertumbuhan ekonomi NTT harus menjadi satu perencanaan dengan sertipikat kepemilikan lahan. Maka den...
Perumda Tirta Raharja akui debit air alami penurunan
Jumat, 17 September 2021 - 16:13 WIB
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, Jawa Barat tetap mengede...
BPJS Ketenagakerjaan gandeng Ombudsman Jawa Timur tingkatkan pelayanan
Jumat, 17 September 2021 - 15:37 WIB
Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik serta memberikan kenyamanan dan transparansi, BPJS Keten...
Pemerintah resmi perpanjang diskon PPnBM hingga Desember 2021
Jumat, 17 September 2021 - 10:30 WIB
Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM D...
Rupiah Jumat pagi melemah 15 poin
Jumat, 17 September 2021 - 09:48 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah 15 poin
IHSG Jumat dibuka melemah 11,06 poin
Jumat, 17 September 2021 - 09:35 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat dibuka melemah 11,06 poin
Wamendag ajak pengusaha Cirebon manfaatkan perjanjian dagang RI-Eropa
Kamis, 16 September 2021 - 16:40 WIB
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengajak pengusaha Cirebon, Jawa Barat untuk memanfaatkan p...
Belasan ton bawang merah ke Papua menumpuk di Semau
Kamis, 16 September 2021 - 16:05 WIB
Sebanyak 12 ton bawang merah milik para petani di pulau Semau, Kabupaten Kupang kini tak bisa dipasa...
Live Streaming Radio Network