Banyumas pertimbangkan penerapan sanksi sesuai UU Nomor 4 Tahun 1984
Elshinta
Selasa, 06 Juli 2021 - 14:49 WIB |
Banyumas pertimbangkan penerapan sanksi sesuai UU Nomor 4 Tahun 1984
Bupati Banyumas Achmad Husein saat memberi keterangan pers terkait kemungkinan penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 terhadap pelanggar PPKM Darurat di Banyumas, Selasa (6/7/2021). ANTARA/Sumarwoto

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mempertimbangkan kemungkinan menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular terhadap pelanggaran pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Itu menurut saya usulan yang bagus, profesional sesuai aturan," kata Bupati Banyumas Achmad Husein usai Rapat Koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 di Pendopo Sipanji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.

Ia mengatakan hal itu saat dikonfirmasi wartawan terkait dengan usulan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 agar pelanggar PPKM Darurat diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Tahun 1984.

Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya tidak dapat langsung begitu saja menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tersebut.

"Kami kan tahapnya edukasi dulu, ada sosialisasi dan edukasi, kesadaran dari dalam. Jadi, itu (penerapan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984, red.) adalah jalan terakhir setelah kami tidak kuat dengan melakukan edukasi dan sosialisasi," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Pemkab Banyumas tetap mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPKM Darurat.

"Tapi juga untuk mengedukasi ini kan mungkin harus ada satu atau dua sebagai contoh supaya masyarakat paham," katanya menegaskan.

Sementara itu, Kajari Purwokerto Sunarwan mengatakan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 belum diterapkan di Banyumas karena saat sekarang masih bersifat peringatan-peringatan lebih dahulu.

"Lihat satu minggu ke depan, kalau masih melanggar ya bagaimana lagi, kan ada aturan hukumnya. Kalau enggak begitu (menerapkan sanksi tegas, red.), ya masyarakat yang dirugikan juga banyak, nanti angka COVID-19 enggak turun-turun," katanya.

Dalam hal ini, kata dia, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta rupiah)".

Ia mengakui pihaknya selama ini belum pernah menangani perkara dengan mengacu pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984.

Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya telah menangani pelanggaran masker dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas. "Itu cukup efektif," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bupati Bangka ancam laporkan hukum perusak kawasan `Kotaku`
Sabtu, 18 September 2021 - 14:06 WIB
Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulkan mengancam menindak tegas dengan melaporkan s...
Polisi ungkap industri rumahan miras impor palsu di Cileungsi Bogor
Sabtu, 18 September 2021 - 07:30 WIB
Polres Bogor berhasil mengungkap praktik ilegal industri rumahan pembuat minuman keras (miras) impor...
Polda Metro tetapkan tersangka kebakaran Lapas pekan depan
Jumat, 17 September 2021 - 19:36 WIB
Polda Metro Jaya mengatakan penetapan tersangka kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang menewas...
IDI Papua kecam kekerasan terhadap tenaga kesehatan
Jumat, 17 September 2021 - 13:52 WIB
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Papua mengecam tindakan kekerasan yang dialami sejumlah tenag...
Kejari Garut tangkap koruptor buron 12 tahun
Jumat, 17 September 2021 - 13:18 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut menangkap seorang koruptor yang sudah buron selama 12 tahun terkait ...
Kuasa hukum minta mantan Gubernur Kepri sabar jalani pidana penjara
Jumat, 17 September 2021 - 13:07 WIB
Kuasa hukum mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun yang terjerat kasus korupsi memint...
Warga nyaris jadi korban penipuan lelang kendaraan murah Bea Cukai
Jumat, 17 September 2021 - 12:30 WIB
Seorang warga Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) Okin nyaris menjadi korban penipuan dengan modus...
Pemkab Aceh Barat tutup losmen tanpa izin usaha dan melanggar syariat
Jumat, 17 September 2021 - 11:42 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisb...
Polres Bogor terapkan metode baru ganjil-genap Jalur Puncak
Jumat, 17 September 2021 - 11:05 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Bogor menerapkan metode baru pada pekan ketiga uji coba penerapan rekayasa...
17 September 2009: Noordin M Top tewas ditangan Densus 88
Jumat, 17 September 2021 - 06:00 WIB
Tepat pada 17 September 2009 silam, operasi Densus 88 di Solo berhasil menewaskan Noordin M Top. Dal...
Live Streaming Radio Network