Pelaku pelanggar PPKM Darurat bakal disidang tipiring
Elshinta
Jumat, 09 Juli 2021 - 17:05 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Pelaku pelanggar PPKM Darurat bakal disidang tipiring
Sumber foto: Dudy Supriyadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan membawa para pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) on the street.

Hal itu sesuai aturan PPKM Darurat, Perwal Kota Bandung dan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Jabar nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Maayarakat.

Sidang Tipiring ini melibatkan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Setiap pelanggar akan langsung di sidang di lokasi pelanggaran. Tujuannya untuk menimbulkan efek jera.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, inti pelaksanaan PPKM Darurat adalah mengurangi mobilitas warga sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum lewat Tipiring on the street.

Berdasarkan indikator dan metode pengukuran yang dilakukan Pemkot Bandung melalui metode Facebook mobility, Google Traffic, dan Night Light NASA, baru terjadi pengurangan minus 15 persen mobilitas warga.

"Kelihatannya dengan sisa waktu sampai tanggal 20 Juli, dan tren peningkatan penyebaran Covid-19 masih tinggi, ini upaya kita bagaimana menekan penyebaran lewat pengurangan mobilitas warga," katanya usai Apel Persiapan Sidang on the street di Metro Indah Mall, Kota Bandung, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Dudi Supriyadi, Jumat (9/7).

Yana berharap, sidang Tipiring on the street ini akan terus bergerak. Tujuannya menekan penyebaran mobilitas.

"Mudah-mudahan ujungnya adalah mengurangi mobilitas warga dan mengurangi penyebaran virus Covid-19. Ini kita uji coba, dengan hakim secara virtual. Insyaallah kita akan terus melakukan sidang on the street ini," ucapnya.

"Agar ini betul-betul mengurangi bentuk mobilitas dan kegiatan warga berdasarkan regulasi Perwal mau pun PPKM Darurat, sehingga bidang-bidang non critical dan esensial memang harus ditutup," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Iwa Suwia Pribawa mengatakan pada pelaksanaan Sidang Tipiring on the street ini penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dari Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung.

"Kalau nanti dianggap kurang, Satpol PP akan berkoordinasi dengan penyidik Polri untuk ikut melakukan penyidikan terhadap Perda yang akan diterapkan tersebut, itu prosesnya," katanya.

"Kemudian nanti PPNS akan mengajukan berkas perkara kepada hakim yang menyidangkan. Kami hanya eksekutor, pelaksana putusan hakim," lanjutnya.

Terkait Hakim yang hadir secara virtual, Iwa menjelaskan karena saat pandemi Covid-19 serba online, sebelumnya Sidang pengadilan terhadap tindak pidana umum pun telah menerapkan secara online.

"Tapi dalam hal-hal tertentu sidang akan digelar di ruang sidang. Untuk barang bukti (dalam persidangan), kalau tindak pidana ringan ini biasanya KTP, kemudian Surat Izin Usaha bagi pengusaha yang tidak mematuhi PPKM Darurat dalam Perda 5 tahun 2021," katanya.

"Nanti akan dievaluasi (jika diputuskan mencabut izin usaha), yang punya wewenang nanti Pemda, Satpol PP. Kami hanya melaksanakan apa yang terjadi sekarang, apa yang ditemukan pelanggaran sekarang," ucap Iwa.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Satgas TNI salurkan bantuan perlengkapan sekolah di perbatasan
Minggu, 19 September 2021 - 07:15 WIB
Prajurit Satgas Yonif 611/Awang Long memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada warga perbatasan...
Pimpinan teroris Poso diduga tewas dalam kontak tembak dengan Satgas
Sabtu, 18 September 2021 - 23:01 WIB
Kontak tembak antara Satuan tugas Madago Raya dan kelompok Daftar Pencarian Orang (DPO) teroris Poso...
 Ini penjelasan Bakamla RI terkait situasi Laut Natuna Utara saat ini 
Sabtu, 18 September 2021 - 18:55 WIB
Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita mengatakan, di Laut Na...
Napoleon Bonaparte jadi terlapor penganiayaan Muhammad Kece
Sabtu, 18 September 2021 - 16:14 WIB
Laporan penganiayaan yang dilayangkan oleh Muhammad Kosman alias Mohammad Kece, tersangka kasus duga...
Ditlantas Polda Metro bagikan paket sembako jelang HUT Korlantas
Sabtu, 18 September 2021 - 15:58 WIB
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melaksanakan bakti sosial dengan membagikan 6.60...
TNI berhasil evakuasi nakes korban kekejaman KST dari Distrik Kiwirok
Sabtu, 18 September 2021 - 13:04 WIB
Koopsgab TNI Papua berhasil mengevakuasi 9 dari 11 Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di Distrik...
Polisi gagalkan peredaran 5.752 ekstasi dan 9,26 kg tembakau sintetis
Jumat, 17 September 2021 - 21:34 WIB
Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 5.752 butir pil ekstasi ...
Panglima Koarmada I TNI AL pastikan KRI siaga di Laut Natuna
Jumat, 17 September 2021 - 20:58 WIB
Panglima Komando Armada I TNI AL, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, memastikan kapal-kapal perang...
 TMMD Sengkuyung bantu Kota Magelang hadapi pandemi Covid-19
Jumat, 17 September 2021 - 19:57 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang merasa terbantu dengan adanya program TNI Manunggal Membangun Desa...
Kapolda Aceh ajak ulama edukasi prokes dan vaksinasi Covid-19 
Jumat, 17 September 2021 - 19:45 WIB
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar melakukan  silaturahmi dengan Bupat...
Live Streaming Radio Network