JoMan minta Presiden Jokowi tindak tegas elit politik yang ambil keuntungan dari pandemi Covid-19 
Elshinta
Selasa, 13 Juli 2021 - 18:25 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
JoMan minta Presiden Jokowi tindak tegas elit politik yang ambil keuntungan dari pandemi Covid-19 
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

Elshinta.com - Relawan Jokowi Mania (JoMan) meminta Presiden Jokowi menindak tegas elit politik yang memetik untung  dari wabah pandemik Covid-19. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, hanya membersihkan kriminal level bawah.

Ketua Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer mengatakan, sejauh ini, penangkapan hanya terjadi pada penjual alkes dan obat-obatan yang hanya menjual eceran. "Di beberapa kasus, polisi hanya menangkap penjual eceran. Paling banyak yang dijual cuma puluhan barang. Tangkap dong aktor dalang mafianya," kata Noel dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Selasa (13/7).

Dirinya meyakini ada kelompok tertentu yang mengambil keuntungan besar. "Para mafia ini pasti terpimpin, ada yang mengorganisir dan mengatur. Tidak akan bisa menyelesaika bencana kemanusiaan ini dengan pendekatan bisnis, ini bencana pendekatannya harus pendekatan kemanusiaan bukan pendekatan bisnis yang berorientasi nyari untung," tegasnya.

Aktivis 98 ini juga menyoroti  penjualan vaksin yang  masih didominasi pasokan negeri China. Harusnya kata Noel, vaksin bisa dibeli dari berbagai negara.

Dan juga maraknya perang diskon tes rapid dan antigen juga PCR, cara ini sangat-sangat rendah moral yang dipraktekan oleh beberapa klinik dan tempat-tempat kesehatan lainnya ini adalah praktek kotor dan tidak bermoral. "Seharusnya aparat kepolisian menindak tegas para klinik atau tempat-tempat yang melakukan pratek perang diskon ini. Seharusnya tes antigen dan PCR haruslah digratiskan," ujar Noel.

"Kita juga meminta agar dana pandemik langsung disalurkan ke rakyat. Total dana pandemik 2020 saja mencapai Rp800 triliun. Tahun ini bisa melebihi dari itu. Harusnya 70 persen dana pandemik diberikan ke rakyat untuk bantuan sosial," ucapnya.

Pilihan ini harus diambil kata Noel, untuk menghindari praktek korupsi ala mafia. Besarnya dana pandemik tentu akan menjadi bancakan mafia. Apalagi jika tak ada pengawasan super ketat dari penegak hukum.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Enembe sampaikan duka cita mendalam gugurnya nakes Kiwirok
Jumat, 17 September 2021 - 11:30 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tenaga medis dalam tr...
Relawan: Sandiaga Uno berpeluang maju Capres 2024
Jumat, 17 September 2021 - 10:41 WIB
Relawan Kawan Sandi (RKS) memprediksikan peluang besar untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ...
Presiden akan tinjau vaksinasi COVID-19 di Aceh dan Sumut
Kamis, 16 September 2021 - 08:59 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninjau vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat dan memberikan instru...
PDI Perjuangan Kalbar polisikan akun penyebar hoaks Megawati wafat
Rabu, 15 September 2021 - 22:15 WIB
Pengurus DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat bersama seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Kalbar dan Bad...
 DPC PDI Perjuangan Kota Kediri vaksin 500 warga plus beri bantuan sembako beras
Rabu, 15 September 2021 - 16:34 WIB
DPC PDI Perjuangan Kota Kediri Rabu (15/9) pagi menggelar giat vaksinasi. Kegiatan ini difokuskan di...
Krisdayanti: Dana reses bukanlah pendapatan pribadi Anggota DPR
Rabu, 15 September 2021 - 12:47 WIB
Anggota DPR RI Krisdayanti (KD) menyatakan dana reses bukanlah bagian pendapatan pribadi dari Anggot...
15 September 1945: Sekutu mendaratkan pasukannya di Jakarta setelah Indonesia merdeka
Rabu, 15 September 2021 - 06:00 WIB
Seorang perwira pasukan sekutu bernama Mayor Greenhalgh, melakukan aksi terjun payung di lapangan ud...
Presiden tetapkan PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Selasa, 14 September 2021 - 18:12 WIB
Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pe...
DPRD Sulsel temukan anggaran APBD siluman Rp182 miliar
Selasa, 14 September 2021 - 07:15 WIB
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D membidangi Pembangunan menemukan kejanggalan adanya ...
 MKGR siap dukung Mahyaruddin Salim jadi Ketua Golkar Kota Tanjungbalai
Senin, 13 September 2021 - 15:46 WIB
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara dalam waktu dekat akan menggelar M...
Live Streaming Radio Network