MemoRI 18 Juli
18 Juli 1974: Perumnas, rumah murah untuk rakyat
Elshinta
Penulis : Calista Aziza | Editor : Calista Aziza
18 Juli 1974: Perumnas, rumah murah untuk rakyat
Pengadaan rumah sangat sederhana oleh pemerintah (https://bit.ly/3eryf0i/elshinta.com)

Elshinta.com - Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman. Perusahaan yang didirikan pada 18 Juli 1974 ini telah melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman lebih kurang 400 lokasi di Indonesia dengan total 500.000 unit rumah.

Setelah kemerdekaan, pemerintah RI mulai merintis kebijakan perumahan nasional dengan Balai Perumahan di Jakarta yang bernaung di bawah wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada 1947. Sementara di daerah-daerah, urusan ini ditangani oleh dinas-dinas atau jawatan-jawatan khusus.

Kebijakan untuk menyediakan rumah layak dan murah untuk rakyat akhirnya terwujud usai penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada akhir 1949. Gagasan tersebut resmi tercetus dalam Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang digelar pada 25-30 Agustus 1950. Inilah tonggak sejarah pengadaan rumah bagi rakyat Indonesia.

Sebagai tindak-lanjut kongres, maka dibentuklah Badan Pembantu Perumahan Rakyat pada 20 Maret 1951. Siswono Yudohusodo melalui buku Rumah untuk Seluruh Rakyat (1991) memaparkan, badan ini bertugas sebagai penasihat untuk memberikan saran dan masukan kepada presiden atau institusi pemerintahan mengenai rencana pembangunan rumah rakyat.

Tanggal 25 April 1952, dibentuklah Jawatan Perumahan Rakyat dan Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Menurut data dari buku Setengah Abad Perumahan Rakyat (1995) terbitan Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat, YKP membangun 12.460 unit rumah di 12 kota hingga tahun 1961.

Namun, dana besar yang dibutuhkan membuat proyek perumahan rakyat di era Orde Lama ini tersendat. Terlebih saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Akibatnya, YKP mengalami kesulitan untuk menuntaskan proyek perumahan rakyat perdana ini.

Proyek perumahan rakyat yang tak terselesaikan di masa pemerintahan Sukarno akhirnya dilanjutkan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto selaku Presiden RI berikutnya. Kendati begitu, hanya 1.000 unit rumah yang bisa dibangun pada 1969. Tahun 1972, dibentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN).

Sebagai tindak-lanjut atas program perumahan Orde Baru ini, BUMN berbentuk Perusahaan Umum yakni Perum Perumnas diresmikan pada 18 Juli 1974 dengan menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai mitra untuk memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Meskipun sasarannya bagi rakyat, namun peruntukan rumah murah oleh pemerintah Orde Baru dalam praktiknya justru hanya dinikmati oleh kalangan abdi negara, baik sipil maupun militer.

 

Sumber: tirto.id

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pandemi Covid-19, Kalsel tetap fokus tangani masalah stunting
Minggu, 19 September 2021 - 14:06 WIB
Provinsi Kalimantan Selatan tetap fokus pada program program prioritas bagi rakyat, salah satunya te...
Pandemi COVID-19 perbaikan infrastruktur jalan di Langkat tertunda
Minggu, 19 September 2021 - 12:15 WIB
Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berencana melakukan pengerasan jalan Katib Darus Kelura...
 Bakar Batu awali pembangunan jalan Banti-Arwanop Kabupaten Mimika
Sabtu, 18 September 2021 - 15:45 WIB
Rencana pembangunan poros jalan yang menghubungkan wilayah Banti dengan Arwanop akan dilanjutkan di ...
TMMD Reguler ke-112 sasar betonisasi jalan penghubung antar dusun di Desa Majasto
Sabtu, 18 September 2021 - 14:58 WIB
Kodim 0726 Sukoharjo, Jawa Tengah membangun jalan penghubung antar dusun di Desa Majasto, Kecamatan ...
Jalan pesisir Nunukan ditarget rampung dalam tiga bulan
Sabtu, 18 September 2021 - 10:15 WIB
Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Yansen TP menargetkan peningkatan coastal road (jalan p...
TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2021 di Desa Wringinharjo resmi dimulai
Jumat, 17 September 2021 - 16:46 WIB
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III tahun 2021 Kodim 0703 Cilacap yang ...
Perbaikan infrastruktur di Medan kejar kualitas
Rabu, 15 September 2021 - 07:01 WIB
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kota Medan, Sumatera Utara, sedang dilakukan di tengah pa...
 Warga dua desa di Kecamatan Samudera harap pemerintah perbaiki tanggul Krueng Pase
Selasa, 14 September 2021 - 12:36 WIB
Ratusan meter tanggul Sungai Krueng Pasee di Gampong Teupin Ara dan Gampong Teupin Belangan, Kecama...
Soal ganti rugi lahan Waduk Keureotoe, Kepala BPN Aceh Utara: Tunggu putusan pengadilan
Sabtu, 11 September 2021 - 20:45 WIB
Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Utara gelar musyawarah soal bentuk ganti kerugian pengadaan tanah...
Kabupaten Muba serap 13,8 ton karet untuk membangun jalan
Jumat, 10 September 2021 - 07:01 WIB
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin membangun jalan ruas jalan Lais - Petaling - Teluk Kijing di Kec...
Live Streaming Radio Network