KPK panggil enam saksi kasus barang darurat COVID-19 Bandung Barat
Elshinta
Kamis, 22 Juli 2021 - 15:46 WIB |
KPK panggil enam saksi kasus barang darurat COVID-19 Bandung Barat
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM) dan kawan-kawan.

"Kamis, bertempat di Kantor Pemkab Bandung Barat, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka AUM dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Enam saksi, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Riki Riadi, karyawan honorer Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Ajeng Dahlia, Kabag Pengadaan Barang Jasa Pemkab Bandung Barat Anni Roslianti.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Jagat Dirgantara Asep Cahyadinata, Swasta/ Direktur CV Satria Jakatamilung Asep Saepudin, dan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Pembatan PUPR Kabupaten Bandung Barat Chandra Kusuma Wijaya.

Selain pemeriksaan saksi, KPK pada Kamis ini juga memanggil tersangka kasus tersebut, yakni M Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL). Pemeriksaan digelar di Gedung KPK, Jakarta.

Selain Aa Umbara dan M Totoh, KPK juga telah menetapkan Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak Aa Umbara sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara disebut pada Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan "refocusing" anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS).

Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).

Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sementara M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Selain itu, Aa Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK menangkap Bupati Musi Banyuasin di Jakarta
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 16:25 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel)...
Bupati Musi Banyuasin yang ditangkap KPK miliki kekayaan Rp38,4 miliar
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 13:30 WIB
Bupati Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin, yang ditangkap KPK terkait ka...
Kemenag: Kegiatan susur sungai tewaskan 11 siswa MTs harus dievaluasi
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 11:15 WIB
Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama M Ali Ramdhani menegaskan kegiatan susur s...
Mabes Polri tindak oknum polisi tidak profesional
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 09:15 WIB
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes polisi Ahmad Ramadhan menegaskan institusinya akan memberikan ...
Mabes Polri mutasi Kapolsek Percut Sei Tuan terkait penganiayaan
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 09:01 WIB
Mabes Polri memutasikan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Percut Sei Tuan Ajun Komisaris Janpiter ...
KPK lakukan OTT di Sumatera Selatan
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 08:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sum...
Sahroni minta Polri usut influncer kabur dari karantina COVID-19
Jumat, 15 Oktober 2021 - 16:30 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepolisian mengusut tuntas kasus seorang `influe...
Kapolres Tangerang proses oknum polisi penganiaya mahasiswa
Jumat, 15 Oktober 2021 - 15:40 WIB
Kepala Kepolisian Resor Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro memastikan akan menindak dan mempro...
2.891 aparat gabungan dikerahkan amankan penutupan PON Papua
Jumat, 15 Oktober 2021 - 15:17 WIB
Sebanyak 2.891 aparat gabungan TNI-Polri dan mitra dikerahkan untuk mengamankan penutupan PON XX Pa...
83 karyawan pinjol ilegal di Sleman dibawa ke Polda Jabar
Jumat, 15 Oktober 2021 - 13:57 WIB
Sebanyak 83 orang karyawan perusahaan penyedia jasa pinjaman online ilegal di Kabupaten Sleman, Daer...
Live Streaming Radio Network