MemoRI 23 Juli
23 Juli 2001: Presiden RI ke-4 terguling dari kursinya
Elshinta
Penulis : Calista Aziza | Editor : Administrator
23 Juli 2001: Presiden RI ke-4 terguling dari kursinya
Megawati Soekarnoputri usai dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-5, 23 Juli 2001. (wikipedia)

Elshinta.com - Raut wajah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tampak serius. Keningnya sesekali berkerut. Intonasi suaranya diatur sedemikian rupa, sehingga membuat suasana ruangan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin 23 Juli 2001 pukul 01.30 WIB, senyap.

Dini hari itu menjadi catatan sejarah untuk kedua kalinya Presiden RI mengeluarkan dekret (setelah Bung Karno pada 5 Juli 1959). Saat hari masih gelap, Gus Dur mengeluarkan dekret yang pada akhirnya justru membuat dirinya terguling dari kursi Presiden ke-4 RI. Ada tiga poin besar dalam dekret yang dikeluarkan Gus Dur. Pertama, membekukan DPR-MPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun.

Dan ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya (Golkar) sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

"Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasa," kata Juru Bicara Kepresidenan Yahya C. Staquf yang malam itu disuruh membaca isi dekrit.

Pemberlakuan dekret langsung ditanggapi keras lawan-lawan politik Gus Dur. Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden juga tidak sependapat dengan langkah yang diambil cucu pendiri ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) itu.

Pimpinan parlemen langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai Ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekret. Sementara sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga atau Senin siang.

Sidang istimewa digelar untuk memakzulkan Gus Dur dari kursi presiden, meski tidak diikuti Fraksi PKB dan PDKB. Sidang istimewa juga dilakukan untuk mengangkat Megawati sebagai Presiden ke-5 RI sekaligus memilih Hamzah Haz yang kala itu menjabat Ketum PPP sebagai Wakil Presiden melalui voting.

Pemakzulan Gus Dur sebenarnya telah lama disuarakan tokoh politik yang berseberangan dengan kiai NU itu. Desakan itu diserukan seiring dengan embusan isu kasus dana Yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan Badan Urusan Logistik (Yanatera Bulog) dan Bantuan Sultan Brunei. Namun tudingan itu tak pernah terbukti.

Selain itu, lawan politik Gus Dur juga menggunakan alasan penggantian Kapolri dari Jenderal Bimantoro kepada Jenderal Chairudin Ismail secara sepihak untuk mempercepat pelaksanaan sidang istimewa MPR. Sebab, keputusan Gus Dur dinilai pelanggaran berat karena tidak melibatkan DPR/MPR dalam pengangkatan Kapolri.

 

Sumber: liputan6.com

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden Jokowi tinjau program vaksinasi BIN di Cilacap
Kamis, 23 September 2021 - 21:17 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau program vaksinasi massal yang dilaksanakan Badan Intelijen Negara (BIN...
Rencana pemindahan ibu kota RI jadi bahasan parlemen Malaysia
Kamis, 23 September 2021 - 19:29 WIB
Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan...
Ketua Komisi X DPR minta tunda pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK
Kamis, 23 September 2021 - 13:50 WIB
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, meminta pemerintah menunda pengumuman hasil seleksi tahap I Pegaw...
Pemkot Magelang buka seleksi pengisian enam jabatan kosong
Kamis, 23 September 2021 - 09:01 WIB
Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, membuka seleksi terbuka pengisian enam jabatan pimpinan tingg...
Anggota DPR minta anggaran Pemilu 2024 dihitung ulang
Selasa, 21 September 2021 - 11:06 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta anggaran Pemilu 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan U...
DPR RI gelar Rapat Paripurna untuk ambil keputusan calon anggota BPK
Selasa, 21 September 2021 - 09:24 WIB
DPR RI menggelar Rapat Paripurna pada Selasa siang dengan berbagai agenda, salah satunya pengambilan...
DPRA sesalkan ultimatum Disdik Aceh ke kepala sekolah soal vaksinasi
Selasa, 21 September 2021 - 08:30 WIB
Ketua Komisi VI DPR Aceh Tgk Irawan Abdullah menyesalkan ultimatum Dinas Pendidikan Aceh kepada kepa...
21 September 2018: Pengundian nomor urut capres-cawapres Pilpres 2019
Selasa, 21 September 2021 - 06:00 WIB
Pengundian nomor urut pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta P...
Puan harap calon Panglima TNI laksanakan kebijakan pertahanan negara
Senin, 20 September 2021 - 15:46 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap calon Panglima TNI ke depan dapat melaksanakan kebijakan pertaha...
 Masyarakat Gampong Keude Karieng Meurah Mulia laksanakan Pilciksung
Senin, 20 September 2021 - 14:07 WIB
Masyarakat Gampong Keude Karing Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Senin (20/9) melaksana...
Live Streaming Radio Network