KPK dalami jatah khusus penyaluran bansos
Elshinta
Jumat, 23 Juli 2021 - 13:35 WIB |
KPK dalami jatah khusus penyaluran bansos
Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya jatah khusus penyaluran paket bantuan sosial (bansos) atas perintah Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM).

KPK, Kamis (22/7) memeriksa M. Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020.

"Tersangka MTG diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, tim penyidik mengonfirmasi terkait dengan dugaan adanya jatah khusus penyaluran paket bansos yang diterima oleh tersangka karena adanya perintah dari tersangka AUM," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, tim penyidik pada Kamis (22/7) juga memeriksa enam saksi untuk tersangka Aa Umbara dan kawan-kawan. Pemeriksaan digelar di Kantor Pemkab Bandung Barat.

Mereka yang diperiksa, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Riki Riadi, karyawan honorer Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Ajeng Dahlia, Kabag Pengadaan Barang Jasa Pemkab Bandung Barat Anni Roslianti.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Jagat Dirgantara Asep Cahyadinata, Swasta/ Direktur CV Satria Jakatamilung Asep Saepudin, dan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Pembatan PUPR Kabupaten Bandung Barat Chandra Kusuma Wijaya.

"Tim penyidik mengonfirmasi keterangan para saksi terkait dengan dugaan adanya pembahasan pengadaan paket bansos yang di awal telah inisiasi oleh tersangka AUM agar didapatkan oleh pihak-pihak tertentu," ungkap Ali.

Selain Aa Umbara dan M. Totoh, KPK juga telah menetapkan Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak Aa Umbara sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara disebut pada bulan Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan refocusing anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS).

Sementara itu, M. Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).

Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M. Totoh dari nilai harga perpaket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

M. Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Selain itu, Aa Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dirreskrimum Polda NTB: Bripka MN tembak Briptu HT dari jarak dekat
Rabu, 27 Oktober 2021 - 15:29 WIB
Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Komisaris Besar Polisi Hari Bra...
Bea Cukai dan BNN ungkap peredaran narkoba jaringan Malaysia di Kolaka
Rabu, 27 Oktober 2021 - 13:07 WIB
Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap peredaran narkoba yang diduga dari jaringan ...
Penyidik Kejati agendakan ulang pemeriksaan dua saksi karena mangkir
Rabu, 27 Oktober 2021 - 12:30 WIB
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan mengagendakan ulang pemeriksaan terhadap dua ora...
LPSK turun ke Distrik Kiwirok lindungi 8 nakes korban penyerangan KKB
Rabu, 27 Oktober 2021 - 09:59 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan langsung kepada delapan tenaga ...
Pimpinan DPRA dicecar seputar pengadaan Kapal Aceh Hebat oleh KPK
Selasa, 26 Oktober 2021 - 23:25 WIB
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengaku dicecar pertanyaan seputar pengadaan Kapal Aceh...
Kapolri: Ke depan saya ingin polisi dicintai masyarakat
Selasa, 26 Oktober 2021 - 23:10 WIB
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berharap ke depan seluruh anggota polisi dapat dicintai ol...
Polres Balangan ungkap kasus peredaran narkoba
Selasa, 26 Oktober 2021 - 22:10 WIB
Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, Kalimantan Selatan, mengungkap kasus peredaran obat ...
Pemkab Pati pulangkan 14 pemandu karaoke asal luar daerah
Selasa, 26 Oktober 2021 - 20:40 WIB
Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memulangkan 14 pemandu karaoke asal luar daerah yang terjari...
Pengamat sarankan Jaksa Agung benahi kinerja kejaksaan di daerah
Selasa, 26 Oktober 2021 - 19:56 WIB
Baru-baru ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan rasa kecewanya atas adanya oknum jaksa yang ...
Pelaku penembakan Briptu HT terancam penjara seumur hidup
Selasa, 26 Oktober 2021 - 15:59 WIB
Oknum anggota Polsek Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Brigadir Polisi Kepala MN (38), yang menembak...