KSP sayangkan rencana aksi demonstrasi pada saat pandemi
Elshinta
Sabtu, 24 Juli 2021 - 12:15 WIB |
KSP sayangkan rencana aksi demonstrasi pada saat pandemi
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Adiantoro. (ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden)

Elshinta.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan adanya rencana aksi demonstrasi menolak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat pandemi karena dapat menyebabkan kerumunan massa yang memicu risiko penularan COVID-19.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua pejuang pandemi COVID-19, yakni para tenaga kesehatan dan pasien yang sedang berusaha sembuh dari infeksi virus corona.

“Termasuk empati kepada aparat yang menjaga masyarakat agar taat protokol kesehatan dan masyarakat yang bahu membahu mengatasi pandemi serta berusaha meringankan beban ekonomi,” kata Juri.

Juri mengatakan justru saat ini masyarakat harus menghindari aktivitas kerumunan seperti demonstrasi karena bisa mempercepat persebaran COVID-19.

“Penting sekali untuk menghindari aktivitas yang menyebabkan kerumunan. Hal itu seperti aksi-aksi demonstrasi yang bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19, dimana saat ini daya penularannya sangat cepat,” ujar Juri.

Hal tersebut disampaikan KSP menanggapi beredarnya pesan berantai dan berbagai unggahan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi di jalan.

Aksi turun ke jalan menolak PPKM telah dilakukan di beberapa kelompok masyarakat dalam beberapa waktu terakhir

Juri mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menyatakan pemerintah terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak.

“Sebagaimana disampaikan Presiden, pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan COVID-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien,” katanya.

Meskipun diterapkan kebijakan PPKM, kata Juri, pemerintah menggulirkan kebijakan bantuan sosial dan ekonomi untuk meringankan beban hidup masyarakat yang bergantung pada penghasilan harian.

“Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako,” ujarnya.

Selain itu, pada saat yang sama pemerintah membangun sistem yang memudahkan pengobatan pasien COVID-19. Hal itu termasuk bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) dengan layanan telemedisin dan obat gratis.

Menurut Juri, kolaborasi dari seluruh komponen masyarakat adalah kunci untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19. Hal itu bisa dimulai dengan kedisplinan untuk mematuhi protokol kesehatan hingga bergotong royong membantu masyarakat sekitar yang sedang isoman.

“Banyak saudara kita yang membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan lain untuk sembuh dari COVID-19. Banyak juga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari kita gotong royong bersama dengan pemerintah mengatasi semua kesulitan ini,” kata Juri.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Parwa Institute: Gerindra berpeluang usung Sandiaga Uno Pilpres 2024
Minggu, 26 September 2021 - 12:44 WIB
Direktur Eksekutif Party Watch (Parwa) Institute Muh Jusrianto mengatakan Partai Gerindra berpeluang...
Golkar Surabaya tanggapi wacana AH-Ganjar jelang Pilpres 2024
Sabtu, 25 September 2021 - 23:01 WIB
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya tanggapi wacana Ketua Partai Golkar Airlangg...
Azis Syamsuddin nonaktif sebagai kader Partai Golkar
Sabtu, 25 September 2021 - 18:57 WIB
Azis Syamsuddin telah nonaktif sebagai kader Partai Golkar setelah ia ditetapkan sebagai tersangka p...
25 September 1810: Daendels dan berdirinya Kota Bandung
Sabtu, 25 September 2021 - 06:00 WIB
Sebelum menjadi sebuah kota, awal berdirinya Kota Bandung tidak lepas dari saudara tua mereka, Kabup...
Presiden: Saling bantu tanpa lihat perbedaan kunci bangsa tangguh
Jumat, 24 September 2021 - 23:30 WIB
Presiden RI Joko Widodo menekankan langkah saling membantu tanpa melihat perbedaan adalah kunci agar...
 APBD Kalsel 2022, tetap fokus pada solusi dampak Covid-19
Jumat, 24 September 2021 - 21:10 WIB
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel),  H Sahbirin Noor menegaskan dampak pandemi 19 membe...
Presiden Jokowi tinjau program vaksinasi BIN di Cilacap
Kamis, 23 September 2021 - 21:17 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau program vaksinasi massal yang dilaksanakan Badan Intelijen Negara (BIN...
Rencana pemindahan ibu kota RI jadi bahasan parlemen Malaysia
Kamis, 23 September 2021 - 19:29 WIB
Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan...
Ketua Komisi X DPR minta tunda pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK
Kamis, 23 September 2021 - 13:50 WIB
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, meminta pemerintah menunda pengumuman hasil seleksi tahap I Pegaw...
Pemkot Magelang buka seleksi pengisian enam jabatan kosong
Kamis, 23 September 2021 - 09:01 WIB
Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, membuka seleksi terbuka pengisian enam jabatan pimpinan tingg...
Live Streaming Radio Network