Pemkot Tangerang tak toleransi oknum lakukan pungutan bansos COVID-19
Elshinta
Kamis, 29 Juli 2021 - 10:57 WIB |
Pemkot Tangerang tak toleransi oknum lakukan pungutan bansos COVID-19
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah

Elshinta.com - Pemerintah Kota Tangerang menyatakan tidak akan menoleransi apabila ada oknum, baik di tingkat RT/RW PSM maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial di kota tersebut.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dalam keterangan resminya yang diterima di Tangerang, Kamis, menegaskan Pemkot Tangerang tidak menoleransi tindakan pungutan liar di daerah ini yang dilakukan dari pihak manapun terkait bantuan sosial termasuk pendamping Program Keluarga harapan (PKH).

"Jika ada yang mengetahui atau mengalami adanya tindakan tersebut, silahkan dilaporkan ke pihak berwajib, tidak perlu takut. Apapun jenis bantuannya, baik BST, BPNT maupun PKH, jika ada pungutan silahkan laporkan," katanya.

Arief menekankan Pemkot Tangerang juga telah meminta jajaran kepolisian dan Kejaksaan Negeri untuk menindak tegas para pelaku pungutan liar yang merugikan masyarakat, khususnya penerima bansos. "Silahkan dilaporkan dan akan ditindak dengan tegas," kata Wali Kota.

Dalam keterangan resmi tersebut, juga disebutkan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/ Program Sembako di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/7/2021).

Salah seorang warga, Aryanih yang menerima BPNT mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.

"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apapun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," ujar Mensos.

Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT, tapi harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp200 ribu per bulan.

"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp177 ribu dari yang seharusnya Rp200 ribu, jadi ada selisih Rp23 ribu. Coba bayangkan Rp 3 ribu dikali 18,8 juta, " kata Mensos.

Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada pemotongan oleh siapapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera, " kata Risma.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kuasa hukum sebut pemilik Bank Panin tak pernah lobi pejabat untuk turunkan pajak
Jumat, 24 September 2021 - 15:15 WIB
Kuasa hukum Bank Panin Samsul Huda menegaskan, pemilik perusahaan, Mu`min Ali Gunawan tidak pernah m...
Anggota DPRD nilai penerapan ganjil genap di Margonda kurang tepat
Jumat, 24 September 2021 - 13:23 WIB
Anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat Babai Suhaimi mengatakan penerapan kendaraan ganjil genap di Jal...
Polresta Padang tembak terduga pembobol kios warga
Jumat, 24 September 2021 - 12:59 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) membekuk dengan menembak kaki ARD ...
Karantina Lampung gagalkan penyelundupan belasan ekor monyet
Jumat, 24 September 2021 - 12:48 WIB
Balai Karantina Pertanian Lampung menggagalkan penyelundupan belasan ekor monyet yang tidak disertai...
KPK eksekusi dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung ke Lapas Sukamiskin
Jumat, 24 September 2021 - 12:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Q...
Polisi tangkap pria aniaya istri di Sumut
Jumat, 24 September 2021 - 11:27 WIB
Pihak kepolisian menangkap seorang pria berinisial S (25) terkait dugaan melakukan kekerasan dalam r...
Mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles segera jalani persidangan
Jumat, 24 September 2021 - 10:52 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tersangka mantan Dirut Perumda Pemba...
YLK Sumsel minta polisi bongkar sindikat kosmetika ilegal
Jumat, 24 September 2021 - 08:17 WIB
Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan meminta tim Direktorat Reserse Kriminal Khu...
Polri pastikan penganiayaan tahanan di rutan tak terulang lagi
Jumat, 24 September 2021 - 07:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatak...
24 September 1999: Demonstrasi menuntut pembatalan RUU PKB berakhir ricuh
Jumat, 24 September 2021 - 06:00 WIB
24 September 1999, demonstrasi yang menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keada...
Live Streaming Radio Network