Menkumham: Kebijakan pemerintah bukan untuk kekang masyarakat
Elshinta
Kamis, 29 Juli 2021 - 12:32 WIB |
Menkumham: Kebijakan pemerintah bukan untuk kekang masyarakat
Tangkapan layar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menyerahkan bantuan dana sosial secara simbolis kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Elshinta.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan berbagai kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah termasuk penerapan PPKM bukan untuk mengekang masyarakat melainkan demi keselamatan bersama.-

"Kita harus memahami bahwa aturan pemerintah tentang PPKM harus kita dukung sepenuhnya," kata dia saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian bantuan sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi di Jakarta, Kamis.

Sebab, kebijakan PPKM merupakan ikhtiar bersama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yang hingga kini penyebaran-nya masih terus terjadi.

Meskipun kebijakan tersebut berdampak luas kepada masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal itu harus tetap dilakukan agar pandemi segera bisa diakhiri.

Untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, apalagi kebijakan PPKM dilanjutkan pemerintah hingga 2 Agustus, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberian bantuan sosial.

Misalnya, pemberian obat-obatan, subsidi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, bantuan sosial tunai dan lain sebagainya terus dilakukan.

"Dalam konteks ini Kemenkumham ingin memberikan sebagian apa yang dimiliki kepada masyarakat melalui sumbangan para pegawai," ujar Yasonna.

Pemberian bantuan sosial yang dinamakan Kumham Peduli, Kumham berbagi merupakan bentuk solidaritas kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Pada kegiatan tersebut, Yasonna menyerahkan dana sosial secara simbolis kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Tujuh Kantor Wilayah penerima dana sosial yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kuasa hukum sebut pemilik Bank Panin tak pernah lobi pejabat untuk turunkan pajak
Jumat, 24 September 2021 - 15:15 WIB
Kuasa hukum Bank Panin Samsul Huda menegaskan, pemilik perusahaan, Mu`min Ali Gunawan tidak pernah m...
Anggota DPRD nilai penerapan ganjil genap di Margonda kurang tepat
Jumat, 24 September 2021 - 13:23 WIB
Anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat Babai Suhaimi mengatakan penerapan kendaraan ganjil genap di Jal...
Polresta Padang tembak terduga pembobol kios warga
Jumat, 24 September 2021 - 12:59 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) membekuk dengan menembak kaki ARD ...
Karantina Lampung gagalkan penyelundupan belasan ekor monyet
Jumat, 24 September 2021 - 12:48 WIB
Balai Karantina Pertanian Lampung menggagalkan penyelundupan belasan ekor monyet yang tidak disertai...
KPK eksekusi dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung ke Lapas Sukamiskin
Jumat, 24 September 2021 - 12:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Q...
Polisi tangkap pria aniaya istri di Sumut
Jumat, 24 September 2021 - 11:27 WIB
Pihak kepolisian menangkap seorang pria berinisial S (25) terkait dugaan melakukan kekerasan dalam r...
Mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles segera jalani persidangan
Jumat, 24 September 2021 - 10:52 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tersangka mantan Dirut Perumda Pemba...
YLK Sumsel minta polisi bongkar sindikat kosmetika ilegal
Jumat, 24 September 2021 - 08:17 WIB
Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan meminta tim Direktorat Reserse Kriminal Khu...
Polri pastikan penganiayaan tahanan di rutan tak terulang lagi
Jumat, 24 September 2021 - 07:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatak...
24 September 1999: Demonstrasi menuntut pembatalan RUU PKB berakhir ricuh
Jumat, 24 September 2021 - 06:00 WIB
24 September 1999, demonstrasi yang menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keada...
Live Streaming Radio Network