A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/lib/php/sessions/ci_sessioner1ho3k5qfujpeif6cd6jfldqedppljk): failed to open stream: No space left on device

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 174

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /var/lib/php/sessions)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

 KPK: Tuntutan 11 tahun penjara Juliari sesuai fakta persidangan
KPK: Tuntutan 11 tahun penjara Juliari sesuai fakta persidangan
Elshinta
Kamis, 29 Juli 2021 - 14:46 WIB |
KPK: Tuntutan 11 tahun penjara Juliari sesuai fakta persidangan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/elshinta.com)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan bukan karena desakan pihak manapun.

"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan maupun desakan pihak manapun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ali mengatakan pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa Juliari juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti maupun denda, dan pencabutan hak politik.

"Perlu kami tegaskan kembali, dalam perkara ini terdakwa dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," ucap Ali.

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yakni dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sebagai pemberatan tuntutan, kata dia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menuntut uang pengganti yang dapat diganti hukuman penjara jika tidak dibayarkan.

"Perlu juga kami sampaikan, sekalipun dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, yaitu yang berhubungan dengan kerugian negara," katanya.

Namun, ia mengatakan JPU tentu juga memiliki dasar hukum kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap terdakwa Juliari tersebut dan berharap Majelis Hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU.

Sebelumnya, Juliari dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya.

Juliari dinilai JPU KPK terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK amankan dokumen di Dinas PUPR-Disperindag Kabupaten Probolinggo
Jumat, 24 September 2021 - 16:58 WIB
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dari penggeledahan pada tiga lok...
Kuasa hukum sebut pemilik Bank Panin tak pernah lobi pejabat untuk turunkan pajak
Jumat, 24 September 2021 - 15:15 WIB
Kuasa hukum Bank Panin Samsul Huda menegaskan, pemilik perusahaan, Mu`min Ali Gunawan tidak pernah m...
Anggota DPRD nilai penerapan ganjil genap di Margonda kurang tepat
Jumat, 24 September 2021 - 13:23 WIB
Anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat Babai Suhaimi mengatakan penerapan kendaraan ganjil genap di Jal...
Polresta Padang tembak terduga pembobol kios warga
Jumat, 24 September 2021 - 12:59 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) membekuk dengan menembak kaki ARD ...
Karantina Lampung gagalkan penyelundupan belasan ekor monyet
Jumat, 24 September 2021 - 12:48 WIB
Balai Karantina Pertanian Lampung menggagalkan penyelundupan belasan ekor monyet yang tidak disertai...
KPK eksekusi dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung ke Lapas Sukamiskin
Jumat, 24 September 2021 - 12:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Q...
Polisi tangkap pria aniaya istri di Sumut
Jumat, 24 September 2021 - 11:27 WIB
Pihak kepolisian menangkap seorang pria berinisial S (25) terkait dugaan melakukan kekerasan dalam r...
Mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles segera jalani persidangan
Jumat, 24 September 2021 - 10:52 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tersangka mantan Dirut Perumda Pemba...
YLK Sumsel minta polisi bongkar sindikat kosmetika ilegal
Jumat, 24 September 2021 - 08:17 WIB
Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan meminta tim Direktorat Reserse Kriminal Khu...
Polri pastikan penganiayaan tahanan di rutan tak terulang lagi
Jumat, 24 September 2021 - 07:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatak...
Live Streaming Radio Network