ICW pertanyakan Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara
Elshinta
Kamis, 29 Juli 2021 - 15:20 WIB |
ICW pertanyakan Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj

Elshinta.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) hanya menuntut 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Juliari hanya dituntut hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Ringannya tuntutan tersebut semakin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Alasannya, kata dia, pasal yang menjadi alas tuntutan, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya mengakomodasi penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar.

Ia mengatakan tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar juga jauh dari memuaskan karena besaran tersebut kurang dari 50 persen dari total nilai suap yang diterima Juliari.

"Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Padahal, Pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos COVID-19," ujar Kurnia.

Melihat rendahnya tuntutan JPU terhadap Juliari, ia meminta Majelis Hakim mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal yaitu, pidana penjara seumur hidup kepada Juliari.

"Penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap Juliari Batubara sudah sepatutnya dilakukan, mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi COVID-19, akibat praktik korupsi ini. Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi," tutur Kurnia.

Sebelumnya, Juliari dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya.

Juliari dinilai JPU KPK terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
IDI Papua kecam kekerasan terhadap tenaga kesehatan
Jumat, 17 September 2021 - 13:52 WIB
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Papua mengecam tindakan kekerasan yang dialami sejumlah tenag...
Kejari Garut tangkap koruptor buron 12 tahun
Jumat, 17 September 2021 - 13:18 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut menangkap seorang koruptor yang sudah buron selama 12 tahun terkait ...
Kuasa hukum minta mantan Gubernur Kepri sabar jalani pidana penjara
Jumat, 17 September 2021 - 13:07 WIB
Kuasa hukum mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun yang terjerat kasus korupsi memint...
Warga nyaris jadi korban penipuan lelang kendaraan murah Bea Cukai
Jumat, 17 September 2021 - 12:30 WIB
Seorang warga Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) Okin nyaris menjadi korban penipuan dengan modus...
Pemkab Aceh Barat tutup losmen tanpa izin usaha dan melanggar syariat
Jumat, 17 September 2021 - 11:42 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisb...
Polres Bogor terapkan metode baru ganjil-genap Jalur Puncak
Jumat, 17 September 2021 - 11:05 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Bogor menerapkan metode baru pada pekan ketiga uji coba penerapan rekayasa...
17 September 2009: Noordin M Top tewas ditangan Densus 88
Jumat, 17 September 2021 - 06:00 WIB
Tepat pada 17 September 2009 silam, operasi Densus 88 di Solo berhasil menewaskan Noordin M Top. Dal...
Tiga pejabat Jember terpidana korupsi DAK serahkan diri ke kejaksaan
Jumat, 17 September 2021 - 00:03 WIB
Tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang menjadi terpidana kasus korupsi...
Kejati Jatim tahan satu lagi tersangka kasus kredit fiktif Bank Jatim
Kamis, 16 September 2021 - 23:39 WIB
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menahan satu lagi tersangka berinisial CF, perkara kredit...
KPK kembali ingatkan titik rawan korupsi pengadaan barang dan jasa
Kamis, 16 September 2021 - 22:51 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan soal titik rawan terjadinya tindak pidana ko...
Live Streaming Radio Network