Pegawai KPK nonaktif nilai pernyataan Nurul Ghufron penafsiran pribadi
Elshinta
Jumat, 06 Agustus 2021 - 18:23 WIB |
Pegawai KPK nonaktif nilai pernyataan Nurul Ghufron penafsiran pribadi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8/2021) menanggapi temuan Ombudsman RI soal adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Rasamala Aritonang menilai pernyataan Nurul Ghufron terkait "legal standing" pegawai KPK yang melapor kepada Ombudsman adalah penafsiran pribadi.

"Menurut saya itu penafsiran sendiri dari pak Nurul Ghufron pimpinan KPK yang menyebut pegawai KPK tidak memiliki legal standing melapor kepada Ombudsman," kata dia dalam diskusi bertajuk "Pilihan langkah hukum dari rekomendasi Ombudsman terkait 75 pegawai KPK" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan jika membaca dengan cermat Undang-Undang tentang Pelayanan Publik jelas dikatakan semua warga negara punya hak menyampaikan komplain terhadap pelanggaran administrasi terhadap sektor layanan publik.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik tersebut meliputi barang maupun jasa publik serta layanan administratif.

Lebih rinci, pada Pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa ruang lingkup sebagaimana disebut ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

"Nah, isu yang kita laporkan ini terkait pelanggaran administratif dalam bidang pekerjaan yang konsekuensinya timbul terhadap 75 pegawai KPK yang sekarang jadi 57," ujar dia.

Terpisah, sebelumnya lembaga antirasuah membeberkan 13 poin keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai adanya dugaan penyimpangan prosedur proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Belasan poin keberatan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di antaranya mengenai "legal standing" pelapor yang bukan masyarakat penerima layanan publik KPK sebagai pihak yang berhak melapor dalam pemeriksaan Ombudsman RI.

Kemudian, pokok perkara yang diperiksa Ombudsman RI merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Peraturan Komisi (Perkom) KPK Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan kompetensi absolut Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

KPK juga menyampaikan bahwa Ombudsman RI melanggar kewajiban hukum untuk menolak laporan atau menghentikan pemeriksaan atas laporan yang diketahui sedang dalam pemeriksaan pengadilan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Oknum aparatur desa diduga terlibat jual beli tanah HPL di Trawangan
Jumat, 22 Oktober 2021 - 15:35 WIB
Pihak kejaksaan melihat adanya oknum aparatur desa yang diduga terlibat dalam proses jual beli tanah...
Polresta Banyumas sita seratusan botol minuman beralkohol
Jumat, 22 Oktober 2021 - 15:00 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas menyita seratusan botol minuman beralkohol dari berbagai m...
Polres Tanjungpinang mulai selidiki pinjaman online ilegal
Jumat, 22 Oktober 2021 - 13:59 WIB
Kepala Polres Tanjungpinang, AKBP Fernando, mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk menyeli...
Polrestabes Palembang kembali tangkap penyelundup benih lobster
Jumat, 22 Oktober 2021 - 13:48 WIB
Tim Unit Pidana Khusus Satreskrim Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (21/10) malam kemba...
Sekda Tanjungbalai Yusmada segera disidang kasus suap lelang jabatan
Jumat, 22 Oktober 2021 - 11:59 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) ...
Kemenkumham bantu mediasi penggunaan lagu `Aku Papua` tanpa izin
Jumat, 22 Oktober 2021 - 11:47 WIB
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intele...
Seorang pria pembawa 100 batang detonator di NTT terancam hukuman mati
Jumat, 22 Oktober 2021 - 09:38 WIB
Seorang pria berinisial N di Kabupaten Sikka yang ditangkap oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udar...
Rachel Vennya dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik kepolisian
Jumat, 22 Oktober 2021 - 06:15 WIB
Selebgram Rachel Vennya dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait tindakannya kab...
Polri tangkap 45 tersangka sindikasi pinjol ilegal
Kamis, 21 Oktober 2021 - 23:23 WIB
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Direktorat) Bareskrik Polri beserta Polda jajaran menangkap...
Polres Rohul tangkap Kades lakukan pungli Rp20 juta
Kamis, 21 Oktober 2021 - 22:47 WIB
Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim) Polres Rohul me...