MemoRI 29 Agustus
29 Agustus 1945: Cikal bakal DPR RI dibentuk
Elshinta
Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
29 Agustus 1945: Cikal bakal DPR RI dibentuk
Sumber foto: https://bit.ly/3sLRfgb/elshinta.com.

Elshinta.com - Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Mulai saat itu, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD 45.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuklah KNIP yang beranggotakan 137 orang.

Hari ini 75 tahun lalu, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk. KNIP merupakan cikal bakal DPR RI saat ini.

Komite Nasional Pusat itu diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DPR RI.

Terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu Volksraad atau masa penjajahan Belanda, masa perjuangan kemerdekaan, dan masa setelah terbentuknya KNIP.

Dalam Sidang KNIP yang pertama, disusun formasi pimpinan sebagai berikut: - Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo - Wakil Ketua I: Mr. Sutardjo Kartohadikusumo - Wakil Ketua II: Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua III: Adam Malik

Peran KNIP salah satunya terkait pertempuran Surabaya. Pada 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban baik di pihak Indonesia maupun sekutu.

Terkait hal itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 November 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan rakyat dan daerah-daerah Indonesia.

Selain itu, KNIP mengadakan beberapa sidang antara lain sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.

Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville.

Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

Periode KNIP berlangsung sejak 29 Agustus 1945-15 Februari 1950. Setelah itu masuk periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu 15 Februari 1950-16 Agustus 1950.

Setelahnya berubah lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) yaitu pada 16 Agustus 1950-26 Maret 1956. Setelah itu namanya menjadi DPR RI hingga sekarang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden Jokowi dorong ASEAN-Australia terus bangun kepercayaan
Rabu, 27 Oktober 2021 - 19:05 WIB
Presiden RI Joko Widodo mendorong ASEAN dan Australia untuk terus membangun kepercayaan agar dapat b...
Ketua MPR minta pemerintah beri perhatian lebih kepada keraton
Rabu, 27 Oktober 2021 - 16:39 WIB
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian lebih ...
Menpan RB temukan dugaan kecurangan SKD di sejumlah daerah
Rabu, 27 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menemukan du...
Menpan RB tegaskan ASN terlibat kecurangan CASN harus dipecat
Rabu, 27 Oktober 2021 - 13:18 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan o...
Wapres minta badan publik harus terbuka dengan kritik
Selasa, 26 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara ha...
Presiden Jokowi ingatkan kepala daerah kebut vaksinasi COVID-19
Selasa, 26 Oktober 2021 - 13:06 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi COVI...
 Kapolres Lhokseumawe bahas sosialisasi dan percepatan vaksinasi dengan pimpinan parpol
Selasa, 26 Oktober 2021 - 12:13 WIB
Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para pimpinan parta...
Mendagri tunjuk Suhajar Diantoro jadi Pelaksana tugas Sekjen Kemendari
Selasa, 26 Oktober 2021 - 11:46 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menja...
Parpol nasionalis dan religius sangat menentukan pada Pilpres Pemilu 2024
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:24 WIB
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan perwujudan demokrasi dalam Sistem Presiden...
Wali Kota Kendari ajak mahasiswa pendatang urus pindah KTP secara gratis
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:00 WIB
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengajak kepada seluruh mahasiswa pendatang yang tengah menempuh ...