Kemenperin fasilitasi sertifikat standar bagi IKM untuk izin usaha
Elshinta
Minggu, 29 Agustus 2021 - 17:35 WIB |
Kemenperin fasilitasi sertifikat standar bagi IKM untuk izin usaha
Pekerja menata hasil produksi kerajinan industri kecil dan menengah (IKM) yang dipasarkan di Banda Aceh, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/wsj.

Elshinta.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi sertifikat standar bagi industri kecil dan menengah (IKM) sebagai upaya mempermudah mendapatkan izin usaha sesuai ketentuan yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang perlu dimiliki industri untuk memperoleh izin usaha.

"Perizinan berusaha berbasis risiko ditentukan berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang dilakukan dan dinilai sesuai ketentuan," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menperin menyampaikan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha.

NIB juga sekaligus membuktikan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal.

Sementara itu, lampiran pada PP Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa persyaratan kewajiban perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang masuk dalam kelompok perizinan berisiko menengah adalah memiliki NIB dan memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang harus dibuktikan melalui sertifikat standar.

"Sertifikat standar sendiri merupakan pernyataan dan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan berusaha," jelas Menperin.

Bagi pelaku IKM, pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut dengan membiayai sertifikasi SNI bagi usaha mikro kecil.

Secara berkelanjutan, Kemenperin memberikan pelatihan kepada para pelaku IKM untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan memberikan pelayanan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).

Langkah ini dilakukan Kemenperin dalam upaya mendorong tumbuhnya industri lokal. Fasilitasi yang diberikan berupa konsultasi sistem manajemen mutu dan layanan sertifikasi SNI melalui unit-unit kerja yang dimiliki Kemenperin.

Sementara itu, Kemenperin bersama kementerian dan lembaga lain telah berkomitmen untuk memberikan kemudahan memperoleh sertifikasi halal khususnya kepada industri berskala IKM, salah satunya dengan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh 10 kementerian dan lembaga tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil pada 2020 lalu.

"Hal ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal dan penyediaan penyelia halal bagi pelaku industri kecil," ujar Menperin.

Menperin menyampaikan kebijakan pemenuhan standar produk atau sertifikat produk tidak bersifat diskriminasi.

Apabila sebuah produk diwajibkan memenuhi standar, maka tanpa melihat skala industri, mikro, kecil, sedang maupun besar, yang dihasilkan dari dalam negeri maupun luar negeri, semua harus memenuhi persyaratan tersebut.

"Adalah tugas pemerintah mengambil peran untuk memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut," ujar Menperin Agus.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
UMKM online bukan sekadar tren
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 10:01 WIB
Tren onboarding usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke platform online sedang terus naik dala...
Smesco: Fasilitas `Fulfillment Center` bantu efisienkan ongkir UMKM
Kamis, 21 Oktober 2021 - 23:47 WIB
Fasilitas layanan Fulfillment Center yang dihadirkan Smesco Indonesia mampu mengefisienkan biaya ...
Jamkrindo dukung pengembangan kerajinan perak di Yogyakarta
Minggu, 17 Oktober 2021 - 11:01 WIB
PT Jamkrindo mendukung penuh pengembangan ekonomi kreatif Yogyakarta melalui berbagai program keberl...
PT Pos Indonesia beri tarif khusus pengiriman pempek
Minggu, 03 Oktober 2021 - 16:35 WIB
PT Pos Indonesia memberikan tarif khusus untuk pengiriman barang untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan ...
39 UMKM promosikan produk di `In Store Promotion 2021` Kemendag
Kamis, 23 September 2021 - 07:45 WIB
Sebanyak 39 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempromosikan produknya pada program `In \'Store P...
Pemkab Batang dorong pedagang pasar beradaptasi manfaatkan digital
Rabu, 22 September 2021 - 21:45 WIB
Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendorong para pedagang pasar tradisional bisa beradaptasi...
Pemkot Depok fasilitasi pemasaran produk kerajinan ke Eropa
Rabu, 15 September 2021 - 10:25 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat memfasilitasi pemasaran produk kerajinan (craft) dari 13 p...
Program Rumah BUMN dinilai dapat lahirkan UMKM `go global`
Jumat, 10 September 2021 - 21:39 WIB
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai program Rumah BUMN dapat melahirkan UMKM yang ma...
 Tiga tahun Ganjar-Yasin mengabdi Jateng, fokus genjot digitalisasi UMKM
Senin, 06 September 2021 - 14:58 WIB
Pemprov Jawa Tengah melakukan ikhtiar digitalisasi UMKM, di tengah turbulensi ekonomi akibat pandemi...
Bupati Pamekasan: Sebagian produk UMKM tembus pasar internasional
Kamis, 02 September 2021 - 23:15 WIB
Bupati Pamekasan, Jawa Timur Baddrut Tamam menyatakan, sebagian produk usaha mikro, kecil dan meneng...