KPK panggil lima saksi kasus korupsi pengaturan barang cukai Bintan
Elshinta
Senin, 06 September 2021 - 13:47 WIB |
KPK panggil lima saksi kasus korupsi pengaturan barang cukai Bintan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) bersama Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/8/2021) terkait penahanan Bupati Bintan Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar. (Antara/elshinta.com)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Mereka dipanggil untuk tersangka Bupati Bintan, Kepulauan Riau Apri Sujadi (AS).

"Hari ini, pemeriksaan saksi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 untuk tersangka AS. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lima saksi, yaitu Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Bintan Setia Kurniawan, Aman selaku Direktur PT Berlian Inti Sukses, PT Batam Shellindo, dan PT Karya Putri Makmur, Direktur CV Three Star Bintan (Cabang Tanjungpinang) Bobby Susanto, Direktur CV Three Star Bintan 2009-sekarang Agus, dan Budianto dari pihak swasta.

KPK pada Kamis (12/8) telah menetapkan Apri bersama Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atas perbuatannya, Apri dari 2017 sampai 2018 diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh dari 2017 sampai 2018 diduga menerima sekitar Rp800 juta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Apri pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara "ex-officio" menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan.

Selanjutnya, awal Juni 2016, bertempat di salah satu hotel di Batam, Apri memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan dan dalam pertemuan tersebut diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh Apri dari para pengusaha rokok yang hadir.

Atas persetujuan Apri, dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861.20 liter.

Pada tahun 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA dan diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohd Saleh sebanyak 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton.

Pada Februari 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohd Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan Tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan Tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton).

Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohd Saleh 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton.

Dari 2016 sampai 2018, BP Bintan menerbitkan kuota MMEA kepada PT Tirta Anugrah Sukses (TAS) yang diduga belum mendapatkan izin edar dari BPOM dan dugaan terdapat kelebihan (mark up) atas penetapan kuota rokok di BP Bintan tersebut.

KPK menduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 miliar.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Seorang pria pembawa 100 batang detonator di NTT terancam hukuman mati
Jumat, 22 Oktober 2021 - 09:38 WIB
Seorang pria berinisial N di Kabupaten Sikka yang ditangkap oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udar...
Rachel Vennya dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik kepolisian
Jumat, 22 Oktober 2021 - 06:15 WIB
Selebgram Rachel Vennya dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait tindakannya kab...
Polri tangkap 45 tersangka sindikasi pinjol ilegal
Kamis, 21 Oktober 2021 - 23:23 WIB
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Direktorat) Bareskrik Polri beserta Polda jajaran menangkap...
Polres Rohul tangkap Kades lakukan pungli Rp20 juta
Kamis, 21 Oktober 2021 - 22:47 WIB
Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim) Polres Rohul me...
Polres Kerinci temukan ladang ganja di Sungai Penuh
Kamis, 21 Oktober 2021 - 22:23 WIB
Anggota Satresnarkoba Polres Kerinci menemukan ladang ganja seluas satu hektare yang berlokasi di D...
Ubah aturan mobilitas, Kemenhub terbitkan Surat Edaran transportasi
Kamis, 21 Oktober 2021 - 21:23 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan 4 (empat) Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang Sya...
KPK terima sejumlah laporan korupsi di Kalimantan Barat
Kamis, 21 Oktober 2021 - 19:59 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan saat ini pihaknya telah me...
Polisi bantah jual barang bukti knalpot racing viral di medsos
Kamis, 21 Oktober 2021 - 15:55 WIB
Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sonny Siregar membantah penjualan barang bukti sitaan berupa kna...
KPK panggil empat saksi korupsi pengadaan Pemkab Banjarnegara
Kamis, 21 Oktober 2021 - 14:22 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan korup...
KPK lelang tanah dari perkara korupsi mantan Wali Kota Madiun
Kamis, 21 Oktober 2021 - 13:11 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malan...