KPK panggil 11 saksi kasus suap pengesahan RAPBD Jambi
Elshinta
Rabu, 08 September 2021 - 15:58 WIB |
KPK panggil 11 saksi kasus suap pengesahan RAPBD Jambi
Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 11 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2018.

"Pada hari Rabu bertempat di Lapas Kelas II A Jambi tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka FR (Fahrurozzi/anggota DPRD Provinsi Jambi 2014—2019) dan kawan-kawan," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menyebutkan nama 11 saksi itu, yaitu Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014—2019 sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston, dan dua orang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014—2019 Chumaidi Zaidi dan Abdulrahman Ismail Syahbandar.

Berikutnya, tujuh anggota DPRD Provinsi Jambi 2014—2019 Effendi Hatta, Gusrizal, Supriyono, Sufardi Nurzain, Parlagutan Nasution, Muhamadiyah, dan Zainal Abidin, serta mantan Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi Arfan.

KPK pada tanggal 17 Juni 2021 telah mengumumkan Fahrurozzi bersama tiga anggota DPRD Provinsi Jambi 2014—2019 lainnya sebagai tersangka, yaitu Arrakhmat Eka Putra (AEP), Wiwid Iswhara (WI), dan Zainul Arfan (ZA).

Empat tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam konstruksi perkara, diduga para unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi meminta uang "ketok palu", menagih kesiapan uang "ketok palu", melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600 juta per orang.

Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Provinsi Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang "ketok palu", menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp400 juta hingga Rp700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100 juta, Rp140 juta, atau Rp200 juta.

Khusus untuk para tersangka yang duduk di Komisi III diduga telah menerima masing-masing Fahrurozzi sekitar Rp375 juta, Arrakhmat Eka Putra sekitar Rp275 juta, Wiwid Iswhara sekitar Rp275 juta, dan Zainul Arfan Sekitar Rp375 juta.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 18 tersangka dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses tersebut terdiri atas gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Kasus tersebut diawali dengan kegiatan tangkap tangan pada tanggal 28 November 2017. Dalam perkembangannya, KPK mengungkap bahwa praktik uang "ketok palu" tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD 2018, tetapi juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi periksa kelengkapan kendaraan-kartu vaksin di Lintas Sumatera
Kamis, 28 Oktober 2021 - 18:25 WIB
Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman bersama Dinas Perhubungan Pasaman memeriksa kelengkapan kendaraa...
BNNP Kepri musnahkan 9.806 butir ekstasi
Kamis, 28 Oktober 2021 - 17:49 WIB
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP Kepri) memusnahkan barang bukti narkotika jen...
Polresta Surakarta serahkan SPDP dan SP2HP keluarga korban Gilang
Kamis, 28 Oktober 2021 - 15:47 WIB
Polres Kota Surakarta menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan surat pemberi...
Polisi jadwalkan pemeriksaan Rachel Vennya pekan depan
Kamis, 28 Oktober 2021 - 14:51 WIB
Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan selebgram Rachel Vennya pekan depan terkait duga...
Polisi temukan selongsong peluru di Pospol Aceh usai ditembak OTK
Kamis, 28 Oktober 2021 - 14:18 WIB
Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy membenarkan polisi menemukan selongsong peluru d...
KPK amankan dokumen kasus gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana Sari
Kamis, 28 Oktober 2021 - 13:06 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan alat elektronik dari penggeledahan bebera...
Kejaksaan segera tetapkan tersangka kasus korupsi Terminal Bunut Hilir
Kamis, 28 Oktober 2021 - 12:53 WIB
Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, segera menetapkan tersangka terkait kasus dugaan ti...
Pos Polisi Panton Reue Aceh Barat diberondong senjata api
Kamis, 28 Oktober 2021 - 12:42 WIB
Sebuah Pos Polisi di Kecamatan Panton Reue, Kabupaten Aceh Barat, Kamis diberondong senjata api oleh...
KPK dalami pengaturan proyek oleh adik mantan Bupati Lampung Utara
Kamis, 28 Oktober 2021 - 12:19 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami berbagai proyek pekerjaan di Pemkab Lampung Utara yang ...
Kesadaran nelayan Jepara lengkapi diri dengan `life jacket` meningkat
Kamis, 28 Oktober 2021 - 11:56 WIB
Kesatuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Kepolisian Resor Jepara, Jawa Tengah, mencatat kesadar...