DPRD Sulsel temukan anggaran APBD siluman Rp182 miliar
Elshinta
Selasa, 14 September 2021 - 07:15 WIB |
DPRD Sulsel temukan anggaran APBD siluman Rp182 miliar
Suasana rapat membahas anggaran APBD perubahan di Komisi D membidangi Pembangunan, kantor DPRD Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (13/9/2021).

Elshinta.com - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D membidangi Pembangunan menemukan kejanggalan adanya dugaan perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pokok senilai Rp182 miliar lebih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov saat pembahasan APBD Perubahan 2021.

"Ada kejanggalan ini, kita tidak tahu apa programnya, yang jelas tidak sesuai RKA diusulkan Rp505,5 miliar lebih, tetapi di DPA keluar Rp687, 7 miliar lebih. Berarti ada selisih Rp182 miliar lebih, itu dari mana," ungkap Wakil Ketua Komisi D, Fadriaty di kantor DPRD setempat, Senin.

Ia menjelaskan, aturannya, pembahasan APBD Pokok 2021 telah selesai dibahas baik itu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan DPA sudah ditentukan pada anggaran pokok, dan tidak bisa dilakukan perubahan tanpa persetujuan bersama legislatif dan eksekutif.

"Kita dibuat bingung, karena saat masuk perubahan itu muncul lagi anggaran pokok. Seingat saya itu sudah ditetapkan. Makanya, kita kaget tadi saat di pembahasan kenapa ada perubahan besar. Tentu ini menjadi bahan evaluasi" beber Poliitisi perempuan Fraksi Demokrat ini.

Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Ady Anshar saat rapat itu mempertanyakan kelanjutan pembangunan infrastruktur di Sulsel dengan menggunakan anggaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1 triliun lebih.

"Setahu kami dana PEN itu Rp1,3 triliun lebih, lalu realisasinya sesuai informasi sudah 70 persen atau sekitar Rp930 miliar lebih. Pertanyaannya, sejauh mana optimasi pekerjaan proyek di lapangan, apakah bisa sampai 70 persen pengerjaanya sampai 31 September nanti," ujarnya mempertanyakan.

Sementara dana yang tersedia saat ini kurang lebih Rp70 miliar. Apakah nanti diperlukan tambahan anggaran Rp50 miliar, sementara anggaran itu sudah tidak ada karena telah di kembalikan ke pusat disebabkan melewati perjanjian, disisi lain banyak pengerjaan proyek belum selesai.

"Konsekuensinya, ketika APBD digunakan (Kelanjutan Pembangunan) untuk membayar hutang dana PEN, maka akan mengurangi belanja tahun depan. Tentu ada review anggaran terutama berapa besar dana PEN yang menjadi utang, kita bisa rugi kalau begini," katanya.

Selain itu, sikap anggota akan mengkaji lebih dahulu karena mana yang harus dibayarkan. Sebab, pembayarannya harus menunggu perubahan karena tidak ada di KUA PPS pada APBD Pokok pada 2022.

Dalam rapat itu, pihak PURT menyatakan segera meninjau ulang atas kesalahan itu di dokumennya yang bisa saja ada karena kelalaian penulisan angkanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden Jokowi dorong ASEAN-Australia terus bangun kepercayaan
Rabu, 27 Oktober 2021 - 19:05 WIB
Presiden RI Joko Widodo mendorong ASEAN dan Australia untuk terus membangun kepercayaan agar dapat b...
Ketua MPR minta pemerintah beri perhatian lebih kepada keraton
Rabu, 27 Oktober 2021 - 16:39 WIB
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian lebih ...
Menpan RB temukan dugaan kecurangan SKD di sejumlah daerah
Rabu, 27 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menemukan du...
Menpan RB tegaskan ASN terlibat kecurangan CASN harus dipecat
Rabu, 27 Oktober 2021 - 13:18 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan o...
Wapres minta badan publik harus terbuka dengan kritik
Selasa, 26 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara ha...
Presiden Jokowi ingatkan kepala daerah kebut vaksinasi COVID-19
Selasa, 26 Oktober 2021 - 13:06 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi COVI...
 Kapolres Lhokseumawe bahas sosialisasi dan percepatan vaksinasi dengan pimpinan parpol
Selasa, 26 Oktober 2021 - 12:13 WIB
Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para pimpinan parta...
Mendagri tunjuk Suhajar Diantoro jadi Pelaksana tugas Sekjen Kemendari
Selasa, 26 Oktober 2021 - 11:46 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menja...
Parpol nasionalis dan religius sangat menentukan pada Pilpres Pemilu 2024
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:24 WIB
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan perwujudan demokrasi dalam Sistem Presiden...
Wali Kota Kendari ajak mahasiswa pendatang urus pindah KTP secara gratis
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:00 WIB
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengajak kepada seluruh mahasiswa pendatang yang tengah menempuh ...