PDI Perjuangan Kalbar polisikan akun penyebar hoaks Megawati wafat
Elshinta
Rabu, 15 September 2021 - 22:15 WIB |
PDI Perjuangan Kalbar polisikan akun penyebar hoaks Megawati wafat
Pengurus DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat bersama seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar dan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kalbar melaporkan atau mempolisikan ke Polda Kalbar, akun penyebar berita bohong yang menyatakan Megawati Soekarnoputri meninggal dunia. ANTARA/HO

Elshinta.com - Pengurus DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat (PDIP Kalbar) bersama seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Kalbar dan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Kalbar melaporkan atau mempolisikan ke Polda Kalbar, akun penyebar berita bohong yang menyatakan Megawati Soekarnoputri meninggal dunia.

"Kami bersama DPD dan seluruh anggota fraksi hari ini melaporkan adanya berita, baik di medsos atau lainnya tentang adanya statement atau pemberitaan yang mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati meninggal dan ada yang bilang sakit keras," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar Minsen dalam keterangan tertulisnya, usai membuat laporan di Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar, Rabu.

Minsen menilai, penyebaran berita bohong yang dilakukan akun-akun tersebut melukai hati kader PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Di samping itu, tindakan tersebut juga disebutnya sebagai perbuatan yang merendahkan Presiden kelima RI tersebut.

"Kami kader PDI perjuangan sangat keberatan dengan berita tersebut, dan berita bohong itu dampaknya sangat luar biasa bagi kader PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kami tidak mau ini menimbulkan gejolak sosial yang berkelanjutan," ujarnya pula.

Di tempat yang sama, Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kalbar Glorio Sanen menyatakan bahwa pihaknya secara resmi melaporkan empat akun penyebar kabar bohong soal Ketua Umum PDI Perjuangan. Selain itu, ada pula sebuah video di kanal YouTube yang sudah diunduh yang turut dilaporkan pada kesempatan tersebut.

"Hari ini yang melapor secara resmi adalah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar. Berdasarkan temuan barang bukti yang kami lampirkan dalam pengaduan dan laporan ini, setidaknya kami sudah menemukan empat akun yang dilaporkan, kemudian ada juga video di kanal YouTube yang telah kami unduh akan tetapi kami kehilangan akun yang menguploadnya," ujarnya.

Setelah laporan ini dibuat, kata Sanen, tidak menutup kemungkinan jumlah akun penyebar berita hoaks terkait Megawati ini bakal bertambah, karena pihaknya telah meminta Tim Siber Polda Kalbar untuk menelusuri keberadaan akun yang turut menyebarkan berita serupa. Ia pun berharap aparat kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini, karena telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Ibu Megawati Soekarnoputri ini selain sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan juga sebagai Presiden Kelima Republik Indonesia. Tentunya presiden sebagai simbol kepala negara dan kepala pemerintahan harus kita hormati dan kita jaga wibawanya. Berita ini telah membuat kegelisahan dan kegaduhan di tengah masyarakat," katanya lagi.

Pihaknya juga meminta Polda Kalbar untuk dapat juga menemukan akun-akun yang mungkin ada dengan kasus serupa. "Kami tidak mengetahui posisi akun ini di mana. Kami memberikan mandat kepada Polda Kalbar untuk menemukan akun-akun lain selain yang dilaporkan," katanya pula.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden perintahkan KSP segera cari solusi persoalan garam rakyat
Rabu, 27 Oktober 2021 - 21:05 WIB
Presiden RI Joko Widodo memerintahkan kepada Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko untuk segera menca...
Presiden Jokowi dorong ASEAN-Australia terus bangun kepercayaan
Rabu, 27 Oktober 2021 - 19:05 WIB
Presiden RI Joko Widodo mendorong ASEAN dan Australia untuk terus membangun kepercayaan agar dapat b...
Ketua MPR minta pemerintah beri perhatian lebih kepada keraton
Rabu, 27 Oktober 2021 - 16:39 WIB
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian lebih ...
Menpan RB temukan dugaan kecurangan SKD di sejumlah daerah
Rabu, 27 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menemukan du...
Menpan RB tegaskan ASN terlibat kecurangan CASN harus dipecat
Rabu, 27 Oktober 2021 - 13:18 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan o...
Wapres minta badan publik harus terbuka dengan kritik
Selasa, 26 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara ha...
Presiden Jokowi ingatkan kepala daerah kebut vaksinasi COVID-19
Selasa, 26 Oktober 2021 - 13:06 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi COVI...
 Kapolres Lhokseumawe bahas sosialisasi dan percepatan vaksinasi dengan pimpinan parpol
Selasa, 26 Oktober 2021 - 12:13 WIB
Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para pimpinan parta...
Mendagri tunjuk Suhajar Diantoro jadi Pelaksana tugas Sekjen Kemendari
Selasa, 26 Oktober 2021 - 11:46 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menja...
Parpol nasionalis dan religius sangat menentukan pada Pilpres Pemilu 2024
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:24 WIB
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan perwujudan demokrasi dalam Sistem Presiden...