Menpan jelaskan afirmasi nilai tambahan dalam seleksi guru PPPK 2021
Elshinta
Senin, 20 September 2021 - 17:16 WIB |
Menpan jelaskan afirmasi nilai tambahan dalam seleksi guru PPPK 2021
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menjelaskan kebijakan pemberian afirmasi nilai tambahan dalam seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun  2021.

Terdapat lima ketentuan pemberian afirmasi nilai tambahan kepada peserta seleksi guru PPPK, demikian dalam keterangan tertulis yang dibagikan Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Senin (20/9).

"Pertama, peserta yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai penuh sebesar 100 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis," kata Tjahjo.

Kedua, tambahan nilai 15 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis dapat diperoleh peserta dengan usia di atas 35 tahun, terhitung saat pendaftaran, dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama tiga tahun berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Ketiga, peserta penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis," tambahnya.

Ketentuan keempat, peserta dari THK-II dan aktif mengajar selama tiga tahun bisa mendapatkan tambahan nilai 10 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis.

Terakhir, tambahan nilai berdasarkan ketentuan pertama hingga keempat tersebut berlaku secara kumulatif dengan nilai total maksimal sebesar 100 persen dari nilai kompetensi teknis.

Saat ini, lanjut Tjahjo, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sedang mengolah nilai hasil seleksi kompetensi tahap pertama yang berlangsung pada 13-17 September 2021.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BMKG gelar sekolah lapang iklim dukung `food estate` di Humbahas
Kamis, 28 Oktober 2021 - 14:29 WIB
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Desa R...
Mahasiswa punya peran dalam mensukseskan kepatuhan pajak
Kamis, 28 Oktober 2021 - 13:51 WIB
Mahasiswa yang turut serta dalam Tax Center dapat memupuk jiwa nasionalisme untuk mewujudkan kemandi...
Nadiem dorong musik tradisi dicintai masyarakat luas
Rabu, 27 Oktober 2021 - 20:29 WIB
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendorong...
Kemenpora : Kebugaran jasmani pelajar Indonesia rendah
Rabu, 27 Oktober 2021 - 17:53 WIB
Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Ary Moely...
Pembelajaran musik tradisi akan dimasukkan dalam program pendidikan
Rabu, 27 Oktober 2021 - 08:23 WIB
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa pembelaj...
Dindik Kabupaten Tangerang sesalkan adanya penyegelan sekolah
Selasa, 26 Oktober 2021 - 21:11 WIB
Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang, Banten Fahrudin menyesalkan adanya penyege...
 20 perguruan tinggi ikuti ICoASHE 2021
Selasa, 26 Oktober 2021 - 16:47 WIB
B) Malang, Jawa Timur mendapat kepercayaan dari Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi Indonesia (PAPTI)...
 Banyak sekolah abai, PTM Terbatas di Kudus diperketat
Selasa, 26 Oktober 2021 - 14:12 WIB
Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah memperketat perizinan dan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka...
PGRI minta agar sekolah lakukan evaluasi berkala terkait PTM
Senin, 25 Oktober 2021 - 21:15 WIB
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi meminta agar sekolah melakuk...
17 ribuan murid di Lumajang terima beasiswa, Komisi X DPR RI: Dua kali lipat dari sebelumnya
Senin, 25 Oktober 2021 - 09:56 WIB
Mendorong semangat belajar di masa pandemi Covid-19, sekitar 17 ribu KIP atau PIP digelontorkan DPR ...