Anggota DPR minta anggaran Pemilu 2024 dihitung ulang
Elshinta
Selasa, 21 September 2021 - 11:06 WIB |
Anggota DPR minta anggaran Pemilu 2024 dihitung ulang
Anggota DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta anggaran Pemilu 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp86,2 triliun harus dihitung ulang karena harus mengutamakan prinsip efisiensi.

"Anggaran yang diusulkan KPU akan dilakukan perhitungan ulang kembali karena efisiensi Itu adalah sebuah keniscayaan. Prinsipnya anggaran itu, pertama, harus rasional, dan kedua harus objektif, ketiga harus efisien dan efektif," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Guspardi mengatakan bahwa anggaran Pemilu 2024 melonjak lebih dari tiga kali lipat dari Pemilu 2019 karena tiga hal, yaitu honor petugas pemilu, infrastruktur kantor, dan operasional kendaraan.

Ia menjelaskan bahwa anggaran Pemilu 2014 sekitar Rp16 triliun, Pemilu 2019 sekitar Rp27 triliun, dan usulan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86,2 triliun.

"Usulan anggaran untuk Pemilu 2024 artinya terjadi kenaikan lebih tiga kali lipat. KPU seharusnya bisa kreatif dan inovatif dalam merencanakan anggaran," ujarnya.

Guspardi juga meminta KPU memperlihatkan kepekaan dengan kondisi pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang belum pulih harus juga menjadi pertimbangan KPU dalam mengusulkan anggaran Pemilu Serentak 2024.

Menurut dia, dalam sebuah diskusi beberapa hari lalu, Ketua KPU menyebutkan 70 persen dari total anggaran yang diusulkan itu untuk honorarium.

"Jika dikalkulasikan berarti Rp60 triliun tersedot hanya untuk honorarium. Karena KPU mengusulkan honor petugas badan ad hoc sesuai upah minimum regional (UMR) di daerah masing-masing," katanya.

Ia mengatakan bahwa honor untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diusulkan dinaikkan sesuai dengan upah minimum regional (UMR) dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Guspardi menjelaskan bahwa melonjaknya anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU juga untuk pengadaan infrastruktur kantor yang bernilai sekitar Rp3,2 triliun.

"Namun, KPU sebenarnya tidak harus membangun kantor baru, bisa memakai gedung dan/atau gudang yang tidak dipakai pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan provinsi," ujarnya.

Menurut dia, mengapa KPU tidak melakukan pendekatan kepada Menteri Dalam Negeri yang merupakan pembina kepala daerah sebagai fasilitator untuk mengomunikasikan kepada kepala daerah agar pengadaan kantor itu bisa dipinjamkan dari kepala daerah.

Selain itu, Guspardi mengatakan bahwa pengadaan mobilitas yang jumlahnya sekitar Rp287 miliar tidak sedikit sehingga kenapa juga tidak dimanfaatkan cara lain atau memanfaatkan mobil yang sudah ada.

Ia mengatakan bahwa Komisi II DPR akan segera melakukan konsinyering dengan Pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk membahas lebih lanjut mengenai anggaran Pemilu 2024.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wapres minta badan publik harus terbuka dengan kritik
Selasa, 26 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara ha...
Presiden Jokowi ingatkan kepala daerah kebut vaksinasi COVID-19
Selasa, 26 Oktober 2021 - 13:06 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi COVI...
 Kapolres Lhokseumawe bahas sosialisasi dan percepatan vaksinasi dengan pimpinan parpol
Selasa, 26 Oktober 2021 - 12:13 WIB
Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para pimpinan parta...
Mendagri tunjuk Suhajar Diantoro jadi Pelaksana tugas Sekjen Kemendari
Selasa, 26 Oktober 2021 - 11:46 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menja...
Parpol nasionalis dan religius sangat menentukan pada Pilpres Pemilu 2024
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:24 WIB
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan perwujudan demokrasi dalam Sistem Presiden...
Wali Kota Kendari ajak mahasiswa pendatang urus pindah KTP secara gratis
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:00 WIB
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengajak kepada seluruh mahasiswa pendatang yang tengah menempuh ...
Presiden terima surat kepercayaan sembilan duta besar negara sahabat
Senin, 25 Oktober 2021 - 13:57 WIB
Presiden RI Joko Widodo menerima surat kepercayaan sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh...
Presiden: Vaksinasi massal dan prokes upaya maksimal akhiri pandemi
Senin, 25 Oktober 2021 - 12:46 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksinasi COVID-19 secara massal dan kedisiplinan masya...
Wakil Ketua MPR: Perlu UU untuk jamin terpenuhi hak masyarakat adat
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:37 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu adanya payung hukum setingkat undang-undang untuk...
Presiden lantik 17 Dubes RI untuk negara sahabat
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:13 WIB
Presiden RI Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untu...