Rencana pemindahan ibu kota RI jadi bahasan parlemen Malaysia
Elshinta
Kamis, 23 September 2021 - 19:29 WIB |
Rencana pemindahan ibu kota RI jadi bahasan parlemen Malaysia
Arsip - Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah (kanan) saat bertemu Menlu RI Retno Marsudi di Putrajaya, Malaysia. (ANTARA/Agus Setiawan)

Elshinta.com - Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan dalam Jawaban Eksekutif Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di sidang parlemen di Kuala Lumpur, Kamis.

"Izinkan saya menjawab pertanyaan anggota parlemen Batang Lupar dan Sibuti menyinggung tentang manfaat dan dampak yang akan didapat diterima langsung di perbatasan Malaysia dengan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan," ujar Saifuddin.

Dia mengatakan pada 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi dari ibu kota Indonesia yang baru untuk menggantikan Jakarta.

Pengembangan ibu kota yang baru tersebut dimulai pada 2020 dan proses relokasinya akan dilakukan pada tahun 2024.

Namun karena pandemi COVID-19, rencana pembangunan harus ditunda sementara waktu hingga situasi memungkinkan.

"Bila dilaksanakan nanti, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim mampu berkontribusi dalam percepatan ekonomi lokal di mana Sabah dan Sarawak dapat memperoleh limpahan keuntungan, baik dari sisi arus perdagangan maupun di sektor lain seperti pariwisata," kata Saifuddin.

Perpindahan itu juga diharapkan akan membuka banyak peluang investasi Malaysia di Kalimantan Timur dengan keterlibatan para pengembang properti Malaysia untuk mengambil bagian dari proyek pembangunan ibu kota tersebut, kata dia.

Untuk menggali potensi kerja sama itu, Kementerian Perdagangan Internasional and Industri (MITI) telah menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan usulan rencana investasi komprehensif yang akan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia.

"Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga akan membawa tantangan yang khas terutama dalam masalah lintas batas antara Malaysia dan Indonesia, termasuk penyelundupan, kejahatan lintas perbatasan dan sebagainya," katanya.

Namun pemerintah Malaysia yakin bahwa setiap masalah lintas batas yang muncul dapat diselesaikan secara efektif dan konstruktif dengan pemerintah Indonesia, kata Saifuddin.

"Penekanan akan ditempatkan pada peningkatan kerja sama dan penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan di daerah sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan," katanya.

Melalui pendekatan komprehensif, kata Saifuddin, pemindahan ibu kota Indonesia akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kedua negara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Timsel KPU dan Bawaslu diharapkan kerja profesional dan independen
Jumat, 15 Oktober 2021 - 14:56 WIB
Pemerintah telah membentuk Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabat...
MPR: Pro dan kontra pengangkatan Dewan Pengarah BRIN tak perlu terjadi
Jumat, 15 Oktober 2021 - 12:57 WIB
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai pro dan kontra keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat da...
Pemkot Bogor serahkan rancangan APBD tahun 2022 sebesar Rp2,3 triliun
Jumat, 15 Oktober 2021 - 08:53 WIB
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat telah menyerahkan draf rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggar...
Inovasi Kota Sukabumi masuk `Top 45` Jawa Barat 2021
Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:47 WIB
Reformasi birokrasi pemerintahan yang terus bergulir melalui berbagai inovasi, mengantarkan dua inov...
Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD harus melewati kajian dalam
Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:35 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD harus melewati kajian dalam
Kamis, 14 Oktober 2021 - 10:57 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
Wapres Ma`ruf bertolak ke Papua Barat dari Maluku
Kamis, 14 Oktober 2021 - 08:01 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin melanjutkan agenda kunjungan kerja dari Ambon, Provinsi Maluku, menuju Ma...
Lestari Moerdijat: Fraksi Nasdem tidak antiamendemen UUD 1945
Rabu, 13 Oktober 2021 - 21:45 WIB
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Nasdem Lestari Moerdijat menegaskan partainya tidak anti-terhadap ame...
Mantan pegawai KPK ungkap niat bentuk partai politik
Rabu, 13 Oktober 2021 - 18:35 WIB
Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang mengungkap niatnya membentuk pa...
Wapres melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku
Rabu, 13 Oktober 2021 - 08:35 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, untuk memimpin rapat koordi...
Live Streaming Radio Network