KPK amankan dokumen di Dinas PUPR-Disperindag Kabupaten Probolinggo
Elshinta
Jumat, 24 September 2021 - 16:58 WIB |
KPK amankan dokumen di Dinas PUPR-Disperindag Kabupaten Probolinggo
Dari kiri-kanan, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) terkait penetapan dan penahanan tersangka kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021. ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dari penggeledahan pada tiga lokasi berbeda di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (23/9).

Tiga lokasi, yaitu Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo.

"Dari ketiga lokasi ini, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan berbagai bukti, di antaranya dokumen yang terkait dengan perkara," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Ali mengatakan KPK akan menganalisa mengenai keterkaitan dokumen yang telah diamankan tersebut.

"Berikutnya dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas para tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dan kawan-kawan," ujar Ali.

KPK telah menetapkan sebanyak 22 orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Sebagai penerima, yaitu Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo.

Sebagai penerima, empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, 18 orang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal.

Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

KPK menyebut ada persyaratan khusus dimana usulan nama para penjabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput, dan para calon penjabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi sita ratusan botol minuman keras dijual ilegal di Garut
Rabu, 20 Oktober 2021 - 23:15 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Garut kembali menyita ratusan botol minuman keras berbagai jenis dan merk ...
KPK periksa Bupati Kuansing sebelum ditahan
Rabu, 20 Oktober 2021 - 23:01 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan iz...
Polres Cirebon Kota tangani kasus penganiayaan anak
Rabu, 20 Oktober 2021 - 21:15 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota, Polda Jawa Barat menangani kasus penganiayaan terhadap anak,...
Polisi selidiki pembakaran pos timbangan di Musi Banyuasin
Rabu, 20 Oktober 2021 - 21:01 WIB
Kepolisian Resor Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sedang menyelidiki pembakaran pos timbangan di D...
Polres Manokwari buru OTK pengibar bendera Bintang Kejora
Selasa, 19 Oktober 2021 - 16:57 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Manokwari jajaran Polda Papua Barat memburu orang tak dikenal (OTK) pengi...
KPK limpahkan berkas perkara terdakwa suap RAPBD Jambi ke pengadilan
Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:40 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Paut Syakarin dari pihak swasta ke Pen...
Waspadai penyusupan iklan judi `online` di situs pemerintah
Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:06 WIB
Perlu cari akar masalah ketika akan memberantas perjudian dengan sistem daring (online). Salah satun...
Polda NTT selidiki kasus pencurian baterai tower Telkomsel
Selasa, 19 Oktober 2021 - 13:25 WIB
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian bat...
MAKI tetap gugat Ketua DPR terkait pemilihan anggota BPK
Selasa, 19 Oktober 2021 - 12:43 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan bahwa MAKI tetap mela...
KPK kumpulkan bukti terkait OTT di Riau
Selasa, 19 Oktober 2021 - 09:52 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lembaganya masih mengumpulkan bukti...
Live Streaming Radio Network