Kuasa hukum sebut pemilik Bank Panin tak pernah lobi pejabat untuk turunkan pajak
Elshinta
Jumat, 24 September 2021 - 15:15 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Kuasa hukum sebut pemilik Bank Panin tak pernah lobi pejabat untuk turunkan pajak
Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Kuasa hukum Bank Panin Samsul Huda menegaskan, pemilik perusahaan, Mu'min Ali Gunawan tidak pernah memerintahkan anak buahnya melobi pejabat pajak agar pajaknya diturunkan, dari Rp920 Miliar menjadi Rp300 Miliar.

Hal itu diungkap Samsul Huda menyusul dibacakannya dakwaan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Bapak Mu'min Ali Gunawan yang dikenal sebagai Pemilik Bank Panin sama sekali tidak mengetahui permasalahan perpajakan ini,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Jumat (24/9).

Samsul yang juga menjadi kuasa hukum tersangka Veronica Lindawati ini menjelaskan, semua kebijakan Bank Panin mulai dari urusan perpajakan diputuskan oleh dewan direksi. Termasuk urusan keberatan dan banding perpajakan ke Pengadilan Pajak, dilakukan sesuai aturan yang berlaku. 

Sehingga dia menyebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dibuktikan di dalam persidangan. Termasuk, ketika kliennya mulai disidangkan.

“Kami mohon agar publik bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan,” pintanya.

Dalam kesempatan ini, dia juga mengatakan bahwa Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak Bank Panin tidak pernah menegosiasikan penurunan kewajiban pajak. 

Sebab, kliennya hanya mempertanyakan validitas temuan ke Tim Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Yaitu temuan soal adanya kurang bayar pajak Bank Panin sebesar Rp 926.263.445.392. 

“Bank Panin menilai temuan Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Bank Panin menegaskan tidak ada kekurangan pembayaran kewajiban pajak di Tahun Pajak 2016,” ujarnya.

Atas temuan itu, Bank Panin menyatakan keberatan dengan menyampaikan data riil pajak Bank, serta mempertanyakan rasionalitas dan legalitas temuan pajak tersebut. Selain upaya keberatan, Bank Panin juga sudah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak. 
Namun, Samsul membantah jika kliennya Veronika disebut jaksa memberi komitmen fee Rp 25 miliar kepada Angin dan Dadan karena menurunkan nilai pajak perushaan menjadi Rp 300 miliar.

“Kami menegaskan bahwa tidak ada hadiah atau janji yang diberikan oleh Sdri Veronika Lindawati kepada Pejabat DJP atau pihak manapun,” katanya.

Terakhir Samsul mengatakan bahwa Bank Panin adalah entitas bisnis perbankan yang sangat taat terhadap aturan, ketat dan transparan dalam mengelola dana publik karena diawasi oleh regulator. 

Antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Auditor Independen dan publik selaku nasabah/pemegang saham. Sehingga setiap tindakan perusahaan dilakukan dengan cara yang benar menurut hukum.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi sita ratusan botol minuman keras dijual ilegal di Garut
Rabu, 20 Oktober 2021 - 23:15 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Garut kembali menyita ratusan botol minuman keras berbagai jenis dan merk ...
KPK periksa Bupati Kuansing sebelum ditahan
Rabu, 20 Oktober 2021 - 23:01 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan iz...
Polres Cirebon Kota tangani kasus penganiayaan anak
Rabu, 20 Oktober 2021 - 21:15 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota, Polda Jawa Barat menangani kasus penganiayaan terhadap anak,...
Polisi selidiki pembakaran pos timbangan di Musi Banyuasin
Rabu, 20 Oktober 2021 - 21:01 WIB
Kepolisian Resor Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sedang menyelidiki pembakaran pos timbangan di D...
Polres Manokwari buru OTK pengibar bendera Bintang Kejora
Selasa, 19 Oktober 2021 - 16:57 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Manokwari jajaran Polda Papua Barat memburu orang tak dikenal (OTK) pengi...
KPK limpahkan berkas perkara terdakwa suap RAPBD Jambi ke pengadilan
Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:40 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Paut Syakarin dari pihak swasta ke Pen...
Waspadai penyusupan iklan judi `online` di situs pemerintah
Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:06 WIB
Perlu cari akar masalah ketika akan memberantas perjudian dengan sistem daring (online). Salah satun...
Polda NTT selidiki kasus pencurian baterai tower Telkomsel
Selasa, 19 Oktober 2021 - 13:25 WIB
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian bat...
MAKI tetap gugat Ketua DPR terkait pemilihan anggota BPK
Selasa, 19 Oktober 2021 - 12:43 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan bahwa MAKI tetap mela...
KPK kumpulkan bukti terkait OTT di Riau
Selasa, 19 Oktober 2021 - 09:52 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lembaganya masih mengumpulkan bukti...
Live Streaming Radio Network