Ekonom Rizal Ramli beberkan solusi atasi konflik agraria di Hari Tani Nasional
Elshinta
Jumat, 24 September 2021 - 18:57 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Ekonom Rizal Ramli beberkan solusi atasi konflik agraria di Hari Tani Nasional
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

Elshinta.com - Peringatan Hari Tani Nasional ke-58 tahun masih saja diwarnai konflik agraria antara-rakyat dan pengusaha. Padahal, Presiden RI ke-1, Soekarno telah mengantisipasi hal itu dengan menerbitkan Undang Undang 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) agar lahan garapan warga tak mudah begitu saja diserobot pihak lain.    

"Pendiri bangsa kita menerbitkan UUPA bertepatan dengan Hari Tani Nasional pada 1960 silam sudah sangat jelas maksud dan tujuannya untuk melindungi kaum tani dan mensejahterakan petani," ujar ekonom senior, DR. Rizal Ramli dalam pidato Peringatan Hari Tani Nasional di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat Jumat (24/9).

Namun, sambung Rizal Ramli, yang terjadi sekarang ini banyak petani yang mengeluh dan kecewa pada pemerintah lantaran mengabaikan adanya konflik agraria antara-masyarakat dan pengusaha. Padahal, menurut Rizal Ramli, apabila pemerintah mengimplementasikan UUPA itu secara baik dan benar, maka hal itu tak perlu terjadi. 
 
"Pada tahun-tahun sebelumnya, alih-alih tanah sudah kembali menjadi milik petani, justru yang mengemuka pada setiap memperingati Hari Tani Nasional, yang diungkap teman-teman pejuang hak-hak masyarakat sipil, khususnya hak-hak para petani, justru angka konflik tanah yang terus membengkak, jumlah konflik agraria yang kian sulit menemukan titik penyelesaiannya," ungkap Menko Ekuin era Presiden Abdurrachman Wahid atau Gus Dur ini.

Menurut Rizal Ramli, konflik agraria yang terjadi sekarang ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah sudah melupakan sejarah perjuangan pendiri bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menerbitkan UUPA pada tahun 1960 agar masyarakat bisa terlindungi dan merasa merdeka di negerinya sendiri.

"Kalau dilihat dari produk politik yang dilahirkan pemerintahan RI, terutama UUPA, bangsa ini sudah sangat merdeka. Sebab inilah undang-undang yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Inilah undang-undang yang secara revolusioner mengubah 180 derajat peraturan kepemilikan tanah dari versi penjajah Belanda yang memberikan keleluasaan kepada penjajah memiliki dan menguasai tanah sesuka-suka mereka," terangnya.

Bagi Rizal Ramli, ditetapkan Hari Tani Nasional merupakan bukti pendiri bangsa telah memperkirakan bahwa persoalan tanah atau agraria adalah kunci dari stabilitas negara.
 
"Para pendiri bangsa sangat paham bila muncul konflik soal tanah akan menimbulkan keguncangan politik yang sulit diprediksi dan sulit dikendalikan. Misalnya,  perang besar berkepanjangan yang merugikan pemerintahan penjajahan Belanda terjadi gara-gara, atau dipicu oleh konflik soal tanah. Itulah Perang Diponegoro di Jawa (1825-1630) dan Perang Padri di Sumatera Barat (1803–1838)," tukas Rizal Ramli yang juga mantan anggota tim panel ekonomi PBB itu.

Dalam konteks sekarang ini, Rizal Ramli meyakini masih ada cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk meminimalisir konflik agraria antara-masyarakat dan pengusaha.   

Misalnya, sebut Rizal Ramli, pertama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus mengeluarkan maklumat moratorium nasional penggusuran rakyat dari tanah yang dikelolanya, baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur maupun properti.

"Kedua, mengevaluasi, memeriksa dan mengaudit terhadap semua izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll yang telah diberikan, baik masa berlakukanya maupun cara mendapatkan izin-izin tersebut," sebut Rizal Ramli.

Kemudian, mewajibkan semua pemilik SIPPT, HGU, HGB,  untuk mengumumkan a) jenis dan nomer surat izin, b) luas wilayah yang diberikan izin, c) peta (denah) lokasi lahan yang diizinkan dikelola, dan memasangnya di atas plang (billboard) atau yang sejenisnya di tempat strategis agar diketahui masyarakat, khususnya penduduk/pengelola lahan yang menjadi obyek surat izin tersebut.

"Dengan cara ini persoalan pertanahan menjadi lebih transparan, dan apabila masyarakat setuju dengan izin-izin tersebut bisa mempersiapkan diri secara lebih seksama, sehingga tidak menjadi korban mafia tanah atau persekongkolan jahat antara pemilik modal dan para preman atau penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membela para pemilik modal," tandas Rizal Ramli.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BI NTT targetkan perluas QRIS untuk retribusi semua pasar Kota Kupang
Kamis, 21 Oktober 2021 - 14:35 WIB
Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan memperluas transaksi elektronik p...
Sandiaga: Kuliner Mie Aceh buka peluang usaha dan lapangan kerja
Kamis, 21 Oktober 2021 - 12:48 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan kuliner khas Mie Ace...
IHSG Kamis dibuka menguat 14,28 poin
Kamis, 21 Oktober 2021 - 11:17 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis dibuka menguat 14,28 poin
Rupiah Kamis pagi melemah 26 poin
Kamis, 21 Oktober 2021 - 11:06 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi melemah 26 poin
Orang tua dan pengelola mall antusias menyambut anak-anak masuk mall 
Rabu, 20 Oktober 2021 - 19:45 WIB
Diperbolehkan anak-anak usia dibawah 12 tahun masuk ke dalam mall atau pusat perbelanjaan mendapat r...
Warga boleh hajatan, kunjungan pasar meningkat 
Rabu, 20 Oktober 2021 - 17:56 WIB
Aktivitas pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mulai pulih. Kunjungan pembeli kemba...
 BPMA dan PGE gelar edukasi hulu migas untuk jurnalis
Rabu, 20 Oktober 2021 - 17:35 WIB
Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama PT. Pema Global Energi (PGE) menggelar edukasi industri hu...
Kemenparekraf gelar event promosi UMKM untuk pelaku usaha di Langkat 
Rabu, 20 Oktober 2021 - 14:49 WIB
Diskusi merancang event promosi UMKM digelar untuk para pelaku usaha di Langkat, oleh Kementerian Pa...
Indonesia tawarkan tiga proyek investasi sektor energi dalam IJBF
Rabu, 20 Oktober 2021 - 14:34 WIB
Pemerintah Indonesia menawarkan tiga proyek investasi dalam sektor energi terbarukan kepada pelaku u...
Presiden Jokowi minta kepala daerah fokus kembangkan produk unggulan
Rabu, 20 Oktober 2021 - 11:25 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para kepala daerah fokus saja untuk mengembangkan produk ...