Mahasiswa minta DLH Sukabumi tindak tegas pabrik cemari lingkungan
Elshinta
Jumat, 24 September 2021 - 23:45 WIB |
Mahasiswa minta DLH Sukabumi tindak tegas pabrik cemari lingkungan
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PB Himasi melakukan unjuk rasa di lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi untuk meminta dinas tersebut tegas kepada pabrik yang telah melakukan pencemaran lingkungan di Kecamatan Nyalindung dan Jampangtengah dampak dari aktivitas pabrik. (Antara/Aditya Rohman)

Elshinta.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi untuk menindak tegas pabrik yang berada di Kecamatan Nyalinduing dan Jampangtengah, berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan.

"Kami menyoroti beberapa pabrik yang berada di Kecamatan Nyalindung dan Jampangtengah yang aktivitasnya berdampak kepada pencemaran lingkungan. Sebelum terlanjur lingkungan sekitar pabrik tersebut tercemar limbah dan polusi, DLH harus cepat bertindak dan tegas kepada pabrik itu," kata Sekretaris Jendral PB Himas Yudi Nurul Anwar di Sukabumi, Jumat.

Menurut Yudi, dari hasil laporan dan pemantauan ke lokasi pabrik yang berada di Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah akibat berdirinya pabrik kapur menyebabkan pencemaran udara sudah mulai terjadi bahkan mengancam kesehatan warga.

Polusi udara yang ditimbulkan akibat aktivitas di pabrik karena masih menggunakan bahan bakar berupa ban karet bekas sebagai alat utama dari pembakaran. Sehingga tidak hanya berdampak kepada pencemaran udara dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran, tapi kesehatan warga sekitar pun terancam.

Kemudian limbah B3 yang berasal dari kegiatan di pabrik juga mulai mencemari lingkungan, belum lagi pabrik itu mengendapkan limbah yang berasal dari kapur dan batubara yang menyebabkan kualitas dan sumber air menjadi rusak.

Dampak buruk jika, pihak DLH tidak segera bertindak maka kualitas dan sumber air tanah yang biasa digunakan warga yang berada di bawah pabrik tersebut akan rusak imbasnya warga akan kesulitan mendapatkan air bersih.

Parahnya pembangunan pabrik di dua kecamatan itu, tidak memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat sekitar. Seperti polusi udara akibat penambangan mineral pasir di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung sebagian warga mulai mengeluh gatal-gatal dan ISPA.

Ditambah, masyarakat khawatir dengan suara ledakan yang berasal dari aktivitas penambangan yang diduga menggunakan bahan peledak, bahkan beberapa rumah warga dindingnya sudah pada retak-retak akibat getaran yang ditimbulkan dari ledakan.

"Masih banyak dampak buruk lainnya akibat pembangunan pabrik itu seperti pabrik tidak membangun saluran pembuangan sehingga sebagian rumah warga terendam banjir saat turun hujan deras. Kami minta DLH berani untuk menghentikan aktivitas pabrik itu serta melakukan pemulihan kembali lingkungan hidup sebagaimana fungsinya," tambahnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi Suhebot Ginting mengatakan pihaknya bertugas atau bekerja sesuai arahan dan aturan yang berlaku dalam upaya mendukung visi misi Bupati Sukabumi dalam hal pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, pembangunan pabrik ini juga sudah sesuai dan mengacu kepada Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Cipta Kerja. "Apa yang disuarakan para mahasiswa tersebut sudah kami jawab dan kami anggap wajar jika mereka masih ada unek-unek, tentunya masukan dari para mahasiswa itu tujuan untuk kebaikan," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi ringkus tersangka penipuan seleksi penerimaan Taruna Akpol 2021
Jumat, 22 Oktober 2021 - 23:40 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur meringkus warga Surabaya berinisial HN...
KPK: 86 persen koruptor yang ditangkap dari alumni perguruan tinggi
Jumat, 22 Oktober 2021 - 23:10 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebutkan sebanyak 86 persen koruptor...
Kemenkeu dan PPATK sinergi berantas pencucian uang
Jumat, 22 Oktober 2021 - 22:55 WIB
Kementerian Keuangan bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk mencegah ...
Polresta Mataram selidiki pemotongan dana bantuan rumah tahan gempa
Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:35 WIB
Tim Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyelidiki dugaan p...
LPSK siap berikan perlindungan bagi korban pinjol ilegal
Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:23 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pi...
Dewas sebut materi laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli sumir
Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:11 WIB
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menyebut materi lap...
Polri ungkap 13 kasus pinjaman daring ilegal
Jumat, 22 Oktober 2021 - 17:59 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan hingga saat i...
Oknum aparatur desa diduga terlibat jual beli tanah HPL di Trawangan
Jumat, 22 Oktober 2021 - 15:35 WIB
Pihak kejaksaan melihat adanya oknum aparatur desa yang diduga terlibat dalam proses jual beli tanah...
Polresta Banyumas sita seratusan botol minuman beralkohol
Jumat, 22 Oktober 2021 - 15:00 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas menyita seratusan botol minuman beralkohol dari berbagai m...
Polres Tanjungpinang mulai selidiki pinjaman online ilegal
Jumat, 22 Oktober 2021 - 13:59 WIB
Kepala Polres Tanjungpinang, AKBP Fernando, mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk menyeli...